Wilayah Dalam Transisi

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Transisi dari kekuasaan otoriter yang telah menahun tidaklah mudah; proses ini sering kali melibatkan kekerasan dan ketidakpastian. Keadaan inilah yang dialami sejumlah negara Arab, yang sejak Januari 2011 lalu mengalami pergolakan rakyat yang bertujuan menumbangkan rezim-rezim otoriter yang umumnya berkuasa dalam waktu lama. Dan, proses transisi jelas tidak berhenti dengan tumbangnya rezim-rezim otoriter tersebut; tetapi berlanjut dalam kurun yang tidak bisa dipastikan.

Jika transisi menuju demokrasi dapat berhasil degan baik-meski lama-jelas memerlukan modal politik, ekonomi, dan sosial. Bagaimana keadaan berbagai modal ini di wilayah transisi Dunia Arab? Saya mendapat kesempatan baik mengikuti perbincangan dua hari tentang subjek ini ketika menghadiri undangan Pangeran Hassan bin Talal, Yordania, dalam rangka percakapan West Asia and North Africa (WANA) Forum di Amman pada 9-10 Mei 2011 lalu.

Dalam percakapan di sela-sela WANA Forum dengan Pangeran Hassan, saya menangkap kesan adanya keinginan kuat dari banyak kalangan Dunia Arab untuk menimba pengalaman Indonesia dalam proses transisinya lebih satu dasawarsa silam. Pangeran Hassan mengungkapkan kedekatannya dengan Indonesia melalui sejumlah tokoh semacam Gus Dur. Ia menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia.

Pangeran Hassan, yang memimpin dan membahas topik-topik pokok percakapan, mengisyaratkan banyak kesulitan wilayah WANA dalam proses transisinya. Secara ekonomi, wilayah ini menghadapi kesenjangan dan dispariitas, baik di dalam satu negara tertentu maupun antara negara. Di banyak negara WANA, kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah pokok yang mengakibatkan instabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Juga terdapat kesenjangan mencolok antara negara-negara Arab kaya penghasil minyak dan gas dengan mereka yang tidak punya kekayaan alam ini. Celakanya, terus meningkatnya harga minyak-antara lain karena instabilitas politik di Timur Tengah-mengakibatkan memburuknya kehidupan rakyat miskin dan penganggur karena melonjaknya harga bahan-bahan pokok.

Memburuknya kondisi ekonomi ini menimbulkan peningkatan instabilitas politik. Apalagi di banyak negara Dunia Arab tidak terdapat infrastruktur politik yang memadai untuk menjadi katup pengaman di tengah meningkatnya ketidakpuasan massa rakyat. Rezim-rezim otoriter yang berkuasa lama berhasil melumpuhkan infrastruktur politik. Hampir tidak ada, misalnya, kekuatan politik di luar rezim yang dapat menjadi saluran aspirasi politik rakyat. Sebaliknya, yang kian menguat adalah oligarki elite penguasa yang sering berkolaborasi dengan kekuasaan tradisional semacam suku, kabilah, dan keluarga. Dengan begitu, rakyat menjadi teralienasi dalam proses-proses politik yang berlangsung hanya untuk pelestarian status quo rezim.

Dalam perspektif keadaan seperti itu-berbicara tentang kohesi sosial-saya melihat infrastruktur sosial kawasan WANA sangat lemah pula. Kawasan ini hampir tidak memiliki modal sosial yang mutlak bagi berlangsungnya proses transisi secara lebih damai. Masyarakat-masyarakat di kawasan ini terpilah-pilah ke dalam berbagai sektarianisme dan parokialisme baik dalam hal kabilahisme dan keagamaan.

Keadaannya menjadi lebih parah karena nyaris absennya organisasi dan kelompok civil society yang memiliki kepedulian pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Jika Indonesia sangat kaya dengan Islamic-based civil society, semacam NU, Muhammadiyah, dan banyak ormas Islam lainnya, kawasan WANA hampir tidak memiliki kekayaan ini. Padahal, ormas-ormas masyarakat madani ini memiliki peranan sangat penting dalam membangun dan memperkuat civic culture (budaya kewargaan) yang esensial bagi adanya keadaban (civility).

Memang, di kawsan WANA terdapat berbagai asosiasi profesi, tetapi mereka memiliki minat sempit pada bidang profesi masing-masing. Juga ada segelintir LSM advokasi; tetapi mereka hampir tidak bisa efektif, karena mendapat pengawasan ketat dari mukhabarat, intelijen negara. Karena itu, advokasi demokrasi, HAM, gender, dan sebagainya hampir pula tidak berjalan baik di hampir seluruh kawasan WANA.

Dengan keadaan seperti itu, pantas jika Pangeran Hassan berulang kali mengisyaratkan kecemasannya tentang transisi di wilayah WANA yang kelihatannya bakal berlarut-larut. Jika Indonesia-yang kaya pengalaman transisi menuju demokrasi, patutlah pemerintah dan civil society berupaya berbagi dengan masyarakat WANA. Inilah saat paling tepat, jika Indonesia betul-betul berhasrat memainkan peran konstruktif lebih besar dalam kancah percaturan internasional.

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan dimuat pada Harian Republika, Kamis (26/5).