Widya dan Krisis Ekonomi-Sosial

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Saya bertemu Widya di antean depan imigrasi Bandara Istanbul pekan lalu ketika dalam perjalanan menuju Athena dan Pulau Rhodes, Yunani. Semula saya mengira Widya, gadis berusia sekitar 20 tahun, itu seorang TKW ketika saya bertanya apakah pasangan suami-istri yang antre di depannya adalah majikannya. Jawabannya, mereka bukan majikannya, yang membuat saya langsung beristigfar. Memang, ada pikiran yang mengendap di bawah ambang sadar saya-dan mungkin juga banyak orang Indonesia lain-bahwa ketika menemukan perempuan Indonesia di bandara mana pun di Timur Tengah, ia atau mereka adalah TKW.

Widya bukan TKW ternyata. Ia sedang menuju tempat pekerjaannya di kapal pesiar Holland-American Cruise yang berlayar ke berbagai tempat wisata pantai di dunia, termasuk Karibia dan beberapa tempat di Kepulauan Indonesia. Widya belum tamat sekolah di sebuah SMK di Klaten, Jawa Tengah, dan kedua orangtuanya-meski dengan berat hati-melepasnya pergi jauh mencari nafkah. Sambil meminta maaf, saya bertanya berapa gajinya sebulan. Ia dijanjikan oleh perusahaan mendapat gaji 300 dolar AS atau sekitar Rp 2,6 juta per bulan.

Saya segera terenyuh dan merasakan ketidakadilan. Saya secara instan ingat, banyak pejabat tinggi dan menengah serta anggota DPR pusat dan daerah yang mendapatkan gaji dan berbagai insentif sangat besar tapi masih saja melakukan korupsi dan berbagai bentuk manipulasi keuangan lainnya. Ancaman hukuman kurungan-yang meski sering dipotong remisi-ternyata tidak membuat takut. Inilah korupsi karena kerakusan (corruption by greed), sementara banyak anak bangsa lain sangat sulit mendapatkan pendapatan halal untuk kebutuhan bisa bertahan hidup. Mereka ini-seperti Widya dan banyak lagi lainnya-harus mengais rezeki dengan mempertaruhkan kehormatan dan bahkan nyawa di negeri asing.

Jumlah Widya dan orang-orang semacamnya terus meningkat setiap tahun. Dan, segera terlihat bahwa seolah tidak ada yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Karena itulah, arus mereka yang mencari nafkah ke berbagai tempat di mancanegara terus meningkat. Walau pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman TKW, misalnya, ke berbagai negara Timur Tengah, tapi tetap saja ada di antara mereka yang pergi ke sana dengan diam-diam.

Dari segi lain, jumlah mereka yang hidup melimpah ruah (affluent), apakah dengan cara halal atau tidak halal, terus pula meningkat. Dan, ini terlihat secara telanjang dalam masyarakat sejak kian menjamurnya perumahan-perumahan eksklusif, mobil-mobil mewah, dan kehidupan dugem yang kian gemerlapan.

Gejala bertolak belakang ini pada gilirannya menciptakan kesenjangan yang kian lebar di antara mereka yang berpunya bahkan melimpah ruah dan mereka yang terkapar dalam kehidupan. Pada batas tertentu, kesenjangan ekonomi tak bisa tersembunyi di bawah arus kehidupan yang terus berjalan. Tetapi, ia muncul ke permukaan, menimbulkan  krisis sosial dan politik yang jika terorganisasi dapat menimbulkan dampak yang tidak pernah terbayangkan.

Gejala ini terlihat jelas dalam gerakan “Duduki Wall Street” (Duduki Jalan Wall Street), pusat keuangan dunia di New York City. Gerakan ini bersumber dari keresahan sosial yang memuncak dan menjadi kemarahan ketika masyarakat bawah memandang kesulitan ekonomi yang mereka alami bersumber dari ketidakadilan pendapatan. Jika mereka sangat susah dalam kehidupan sehari-hari, para bankir dan manajer keuangan hidup melimpah ruah berkat gaji, insentif, dan bonus besar. Gerakan ini dengan segera menjalar ke berbagai kota di AS dan juga Eropa-mengguncang ekonomi dan politik setempat. Bukan tidak mungkin gerakan semacam ini menular ke bagian-bagian dunia lain, termasuk Indonesia.

Pada tingkatan lebih parah, krisis ekonomi dan sosial dihadapi negara semacam Yunani, dan pada skala lebih rendah dihadapi Italia, Spanyol, dan Portugal. Negara-negara ini memikul utang yang jauh lebih besar dari gross domestic product (GDP) masing-masing, sehingga secara teknis sudah bangkrut; dan hanya bailout-dana talangan dari negara-negara lain yang bisa ‘menyelamatkan’, tapi entah sampai kapan.

Tetapi, pemberian dana bailout tidaklah gratis. Sebaliknya, penuh persyaratan macam-macam, yang disebut sebagai austerity plan-pengencangan ikat pinggang, seperti pengurangan signifikan anggaran kesejahteraan sosial, gaji, dan sebagainya. Dan inilah yang menyebabkan krisis lebih lanjut dalam bentuk demonstrasi massal dan pemogokan umum. Hasilnya, seperti saya alami dalam perjalanan ke Athena dan Pulau Rhodes, penerbangan pesawat tertunda berjam-jam karena pemogokan para petugas lalu lintas udara. Sampah juga menggunung di Athena karena tidak diangkat petugas kebersihan, dan masyarakat yang tidak punya mobil tidak bisa pergi bekerja karena pemogokan serikat sopir bus kota.

Pengalaman Widya, kasus gerakan “Duduki Wall Street” dan krisis Yunani dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Untuk mengantisipasinya, yang diperlukan bukan dengan memperbanyak rapat dan retorik, melainkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan ekonomi untuk keadilan sosial. Tidak ada cara lain.

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tulisan dimuat pada Harian Republika, Kamis (20/10).