Wewenang dan Tugas

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

SENAT UNIVERSITAS

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Senat universitas menurut Pasal 36 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIn Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. pengertian ini lebih lanjut dirumuskan dalam pasal 2 Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 635 Tahun 2014 bahwa Senat Universitas adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan Rektor dalam pelaksanaan ekonomi dan tridharma perguruan tinggi.

 

Tugas Senat Universitas berdasarkan Statuta

  1. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
  2. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan / atau mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
  3. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi;
  4. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Renstra;
  5. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
  6. Menyampaikan usulan Rektor kepada menteri.

(Pasal 37 Peraturan Menteri Agama RI nomor 17 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Syarif Hidayayullah Jakarta)

 

Tugas Senat Universitas berdasarkan Keputusan Rektor

  1. Menetapkan norma, kode etik perguruan tinggi dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
  2. Memberikan pertimbangan/ masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/ atau mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
  3. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi serta penerimaan mahasiswa
  4. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Renstra;
  5. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
  6. Menyampaikan pengusulan calon Rektor kepada Menteri;
  7. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam rangka penetapan kenaikan angka kredit dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/ Profesor;
  8. Memberikan pertimbangan dalam gelar Doktor Kehormatan kepada yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
  9. Melakukan analisis uji kesetaraan terhadap calon dosen terkait capaian pembelajaran yang setara dengan jenjang kualifikasi 8 atau 9 pada Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi sebelum pengusulan izin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada Direktur Jenderal.

(Pasal 7 Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 635 Tahun 2014)

 

Komisi Senat Universitas

  1. Komisi Pendidikan, Pengajaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Program Studi disingkat Dikjar.
  2. Komisi Penelitian, Publikasi ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Lembaga dsingkat Penelitian dan Pengabdian.
  3. Komisi Etik

(Pasal 3 ayat 3 Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 635 Tahun 2014)

 

Wewenang dan Tugas Komisi Senat Universitas

(Pasal 4 Peraturan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 03 Tahun 2015)

 

(1) Wewenang dan Tugas Komisi Dikjar:

  1. Membahas dan menyiapkan bahan pertimbangan Senat dalam memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai:
    1. penyusunan / pengubahan Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
    2. pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi, termasuk upaya integrasi ilmu dalam kurikulum, serta penerimaan mahasiswa;
    3. pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
    4. pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
    5. penetapan kenaikan angka kredit dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/ Profesor;
    6. pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Dikjar dapat mengundang mitrakerja sebagai nara sumber.

 

(2) Wewenang dan Tugas Komisi Penelitian dan Pengabdian

  1. Membahas dan menyiapkan bahan pertimbangan Senat dalam memberikan kepada Rektor mengenai:
    1. penyusunan/ pengubahan Renstra atau Rencana Kerja Anggaran di bidang penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama lembaga;
    2. pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dalam Renstra di bidang penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama antar lembaga;
    3. Penyusunan Peta Jalan Jangka Panjang di bidang penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama antar lembaga, termasuk pemberian prioritas terhadap berbagai masalah dalam kaitannya dengan upaya integrasi ilmu.
  2. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Penelitian dan Pengabdian dapat mengundang mitrakerja sebagai narasumber.

 

(3) Wewenang dan Tugas Komisi Etik

  1. Membahas dan menyiapkan bahan pertimbangan Senat dalam:
    1. menetapkan norma, kode etik perguruan tinggi dan ketentuan akademik;
    2. mengawasi penerapan norma, kode etik perguruan tinggi dan ketentuan akademik.
  2. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Etik dapat mengundang  para mitrakerja atau pihak terkait dari lingkungan sivitas akademik universitas sebagai nara sumber.