“UU Perkawinan Perlu Diamandemen”

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone





 

Pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji, seorang pegusaha sukses di Semarang, dengan gadis di bawah umur, Lutfiana Ulfa, sempat mengundang kontroversi. Pasalnya, ia bukan saja telah melanggar Undang-undang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi juga UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, berbeda dengan UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan tak menyertakan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya. Menurut pakar peradilan agama Dr Jaenal Aripin, karena tak adanya sanksi yang tak tegas dalam UU itu, ia menyarankan agar UU tersebut segera diamandemen. "UU Perkawinan merupakan produk lama dan masih bersifat konvensional sehingga perlu direvisi, terutama yang menyangkut sanksi hukumnya," katanya.

 

Guna mengetahui lebih lanjut sekitar persoalan UU Perkawinan dalam kaitannya dengan beberapa kasus pernikahan usia dini, berikut wawancara Nanang Syaikhu dari UINJKT Online dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini:

 

Pernikahan Syekh Puji dengan anak di bawah umur dianggap telah melanggar UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Bagaimana tanggan Anda?

Secara norma hukum Islam perkawinan Syekh Puji tidak melanggar. Cuma ada fakta dalam sejarah Islam bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah menikahi Siti Aisyah yang berumur lebih muda. Tetapi karena Syekh Puji hidup di Indonesia sementara hukum yang dipakai bukan hukum Islam melainkan hukum Barat konvensional, dia juga harus taat kepada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Jadi jika Syekh Puji mengaku sebagai warga negara ya harus taat pada UU itu. Dalam konteks perkawinan antara Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa memang tidak melanggar norma hukum Islam, tapi ia telah melanggar norma hukum positif di Indonesia. Cuma persoalannya, di Indonesia meski sudah ada UU tapi justru banyak pelanggaran pernikahan yang law enforcement-nya sangat lemah. Contoh dalam hal ini adalah kasus-kasus kawin muda dan poligami. Kedua kasus itu banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu. Semestinya, menurut UU, seseorang yang akan berpoligiami itu harus mendapat izin dari pengadilan agama. Namun, faktanya justru banyak yang tidak melakukan hal itu. Bahkan sudah jelas-jelas ada lpelanggaran pun tidak ditindak. Di sinilah persoalannya.

 

Lantas di mana dalam UU Perkawinan itu seseorang yang menikah di bawah umur dianggap telah melanggar. Bukankah wanita yang dinikahi itu sudah berumur aqil baligh?

Menurut UU Perkawinan, syarat seorang perempuan boleh dinikahi batas minimalnya sudah berumur 16 tahun. Dalam UU ini yang dilihat bukan aqil baligh-nya, tetapi umurnya. Hal ini telah diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam. Aqil baligh itu standar norma hukum Islam. Di Indonesia, kasus norma Islam kalau mau diterapkan dan atau diangkat menjadi UU harus melalui proses legislasi di DPR. Jadi, kalau ada yang mau menikah di bawah umur harus mendapat dispensasi dari pengadialn agama.

 

Mengapa yang menjadi standar harus sudah aqil baligh, bukan, misalnya, kematangan dan kesiapan mental?

Bahwa batas usia boleh menikah itu sudah harus aqil baligh sebetulnya ditentukan oleh para ulama. Namun, pada saat ulama itu menentukan, kondisi wanita dahulu sudah berbeda dengan sekarang, terutama dari aspek psikis. Mungkin saja, misalnya, usia 10 tahun ketika itu sudah dewasa, tetapi sekarang belum tentu. Karena itu, hukum Indonesia menetapkan bahwa batas minimal usia seseorang menikah adalah 16 tahun. Jadi yang dimaksud norma Islam itu bukan al-Qur’an atau hadis tetapi apa yang disepakati oleh para ulama. Karena batas usia itu sendiri tidak secara eksplisit disebut dalam al-Qur’an maupun hadis, melainkan oleh para ulama terutama mazhab Syafi’i.

 

Tetapi bagaimana jika dalam UU Perkawinan itu juga mengakomodir aqil baligh?

Tentunya dua faktor (usia dan aqil baligh) itu tidak dapat dipisahkan. Kedewasaan itu dapat dilihat dari beberapa indikantor, misalnya usia, psikis, dan kematangan emosional atau sudah bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negartif serta sudah bisa bertanggung jawab.

Anda tadi mengatakan bahwa banyak warga negara yang tak mentaati UU Perkawinan. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Idealnya kalau hukum negara itu mau dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat, seyogyanya mengakomodir juga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, di Madura perkawinan dini itu sudah dianggap biasa sehingga ada UU Perkawinan pun mereka tidak mau taat. Di sini memang ada semacam kesenjangan antara norma hukum yang dibuat dalam UU Perkawinan dengan norma hukum yang hidup di masyarakat. Karena itu banyak daerah yang tidak mau menggunakan UU tersebut karena tidak sepakat dengan batas usia perkawinan.

 

Apakah karena dalam UU itu sanksinya lemah dan tidak tegas?

Sanksi terhadap pelanggaran UU itu hendaknya dijalankan dengan sungguh-sunggugh. Kalau ada orang yang melanggar law enforcement-nya harus ditegakkan dan dijalankan. Sebab jika tidak akan terdapat kecenderungan orang menganggap biasa. Kelemahan UU itu kan adanya di sanksi. Sanksinya tidak imperatif, tdak memaksa orang untuk mentaati UU itu. Masih banyak celah orang untuk mengelak dari UU. Karena itu solusinya peradlan agama diberi kewenangan untuk mengadili juga perkara pelanggaran terhadap UU ini. Toh peradilan agama juga dalam salah satu kewenangannya, dalam perkara tertentu, juga dapat mengadili persoalan pidana atas pelanggaran UU itu.

 

Maksud Anda perlu diamandemen?

UU itu memang penuh polemik. Karena sudah lebih dari 30 tahun diberlakukan sehingga perlu dikaji lagi dengan mengamendemen. Pihak pemeritah dan DPR perlu mengkaji dan mengamendemen UU itu agar secara nyata dapat diterapkan di masyarakat, terutama mengenai sanksi hukumnya.*

 

 

“UU Perkawinan Perlu Diamandemen”

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone





 

Pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji, seorang pegusaha sukses di Semarang, dengan gadis di bawah umur, Lutfiana Ulfa, sempat mengundang kontroversi. Pasalnya, ia bukan saja telah melanggar Undang-undang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi juga UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, berbeda dengan UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan tak menyertakan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya. Menurut pakar peradilan agama Dr Jaenal Aripin, karena tak adanya sanksi yang tak tegas dalam UU itu, ia menyarankan agar UU tersebut segera diamandemen. "UU Perkawinan merupakan produk lama dan masih bersifat konvensional sehingga perlu direvisi, terutama yang menyangkut sanksi hukumnya," katanya.

 

Guna mengetahui lebih lanjut sekitar persoalan UU Perkawinan dalam kaitannya dengan beberapa kasus pernikahan usia dini, berikut wawancara Nanang Syaikhu dari UINJKT Online dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini:

 

Pernikahan Syekh Puji dengan anak di bawah umur dianggap telah melanggar UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Bagaimana tanggan Anda?

Secara norma hukum Islam perkawinan Syekh Puji tidak melanggar. Cuma ada fakta dalam sejarah Islam bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah menikahi Siti Aisyah yang berumur lebih muda. Tetapi karena Syekh Puji hidup di Indonesia sementara hukum yang dipakai bukan hukum Islam melainkan hukum Barat konvensional, dia juga harus taat kepada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Jadi jika Syekh Puji mengaku sebagai warga negara ya harus taat pada UU itu. Dalam konteks perkawinan antara Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa memang tidak melanggar norma hukum Islam, tapi ia telah melanggar norma hukum positif di Indonesia. Cuma persoalannya, di Indonesia meski sudah ada UU tapi justru banyak pelanggaran pernikahan yang law enforcement-nya sangat lemah. Contoh dalam hal ini adalah kasus-kasus kawin muda dan poligami. Kedua kasus itu banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu. Semestinya, menurut UU, seseorang yang akan berpoligiami itu harus mendapat izin dari pengadilan agama. Namun, faktanya justru banyak yang tidak melakukan hal itu. Bahkan sudah jelas-jelas ada lpelanggaran pun tidak ditindak. Di sinilah persoalannya.

 

Lantas di mana dalam UU Perkawinan itu seseorang yang menikah di bawah umur dianggap telah melanggar. Bukankah wanita yang dinikahi itu sudah berumur aqil baligh?

Menurut UU Perkawinan, syarat seorang perempuan boleh dinikahi batas minimalnya sudah berumur 16 tahun. Dalam UU ini yang dilihat bukan aqil baligh-nya, tetapi umurnya. Hal ini telah diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam. Aqil baligh itu standar norma hukum Islam. Di Indonesia, kasus norma Islam kalau mau diterapkan dan atau diangkat menjadi UU harus melalui proses legislasi di DPR. Jadi, kalau ada yang mau menikah di bawah umur harus mendapat dispensasi dari pengadialn agama.

 

Mengapa yang menjadi standar harus sudah aqil baligh, bukan, misalnya, kematangan dan kesiapan mental?

Bahwa batas usia boleh menikah itu sudah harus aqil baligh sebetulnya ditentukan oleh para ulama. Namun, pada saat ulama itu menentukan, kondisi wanita dahulu sudah berbeda dengan sekarang, terutama dari aspek psikis. Mungkin saja, misalnya, usia 10 tahun ketika itu sudah dewasa, tetapi sekarang belum tentu. Karena itu, hukum Indonesia menetapkan bahwa batas minimal usia seseorang menikah adalah 16 tahun. Jadi yang dimaksud norma Islam itu bukan al-Qur’an atau hadis tetapi apa yang disepakati oleh para ulama. Karena batas usia itu sendiri tidak secara eksplisit disebut dalam al-Qur’an maupun hadis, melainkan oleh para ulama terutama mazhab Syafi’i.

 

Tetapi bagaimana jika dalam UU Perkawinan itu juga mengakomodir aqil baligh?

Tentunya dua faktor (usia dan aqil baligh) itu tidak dapat dipisahkan. Kedewasaan itu dapat dilihat dari beberapa indikantor, misalnya usia, psikis, dan kematangan emosional atau sudah bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negartif serta sudah bisa bertanggung jawab.

Anda tadi mengatakan bahwa banyak warga negara yang tak mentaati UU Perkawinan. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Idealnya kalau hukum negara itu mau dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat, seyogyanya mengakomodir juga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, di Madura perkawinan dini itu sudah dianggap biasa sehingga ada UU Perkawinan pun mereka tidak mau taat. Di sini memang ada semacam kesenjangan antara norma hukum yang dibuat dalam UU Perkawinan dengan norma hukum yang hidup di masyarakat. Karena itu banyak daerah yang tidak mau menggunakan UU tersebut karena tidak sepakat dengan batas usia perkawinan.

 

Apakah karena dalam UU itu sanksinya lemah dan tidak tegas?

Sanksi terhadap pelanggaran UU itu hendaknya dijalankan dengan sungguh-sunggugh. Kalau ada orang yang melanggar law enforcement-nya harus ditegakkan dan dijalankan. Sebab jika tidak akan terdapat kecenderungan orang menganggap biasa. Kelemahan UU itu kan adanya di sanksi. Sanksinya tidak imperatif, tdak memaksa orang untuk mentaati UU itu. Masih banyak celah orang untuk mengelak dari UU. Karena itu solusinya peradlan agama diberi kewenangan untuk mengadili juga perkara pelanggaran terhadap UU ini. Toh peradilan agama juga dalam salah satu kewenangannya, dalam perkara tertentu, juga dapat mengadili persoalan pidana atas pelanggaran UU itu.

 

Maksud Anda perlu diamandemen?

UU itu memang penuh polemik. Karena sudah lebih dari 30 tahun diberlakukan sehingga perlu dikaji lagi dengan mengamendemen. Pihak pemeritah dan DPR perlu mengkaji dan mengamendemen UU itu agar secara nyata dapat diterapkan di masyarakat, terutama mengenai sanksi hukumnya.*

 

 

UU Perkawinan Perlu Diamandemen

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone





 

Kampus UIN Jakarta, UINJKT Online – Pakar hukum Islam dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Dr Jaenal Aripin menyatakan, Undang-undang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai masih banyak kelemahan. Hal itu terlihat dengan adanya sejumlah pasal dalam UU tersebut yang dilanggar oleh berbagai pihak. Selain itu, UU itu juga tak menyebut secara tegas mengenai sanksi hukum bagi pelanggarnya. “UU tentang perkawinan di negara kita masih berbau Barat dan konvensional, sehingga harus diamandemen,” ujarnya dalam perbincangan dengan UINJKT Online di Kampus UIN Jakarta, Selasa (11/11).

 

Menurut Jaenal, amandemen terhadap UU perkawinan, terutama pencantuman sanksi yang tegas, mendesak dilakukan agar tidak banyak kecenderungan orang melanggar, seperti kasus perkawinan antara Syekh Pujiono dengan Lutfiana Ulfah yang masih di bawah umur. Sebagaimana banyak diberitakan, perkawinan kedua sejoli yang berbeda usia itu dianggap telah melanggar UU perkawinan meski sah menurut agama. Pasalnya, usia Lutfiana Ulfah saat dinikahi Syekh Pujiono jauh di bawah usia yang dibolehkan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni minimal 16 tahun, sementara usia Lutfiana hanya 12 tahun. “Sebagai warga negara, Syekh Puji itu dianggap melanggar UU. Nah, agar tak menjadi preseden buruk ke depan, UU perkawinan sebaiknya diamandemen disertai dengan law enforcement-nya,” kata penulis buku berjudul Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia itu.

 

Ia menambahkan, kecenderngan adanya pelanggaran terhadap UU perkawinan tak hanya terjadi dalam kasus menikah di bawah umur melainkan juga dalam kasus poligami. Dikatakan, poligami atau beristri lebih dari satu saat ini banyak dilakukan secara diam-diam. Sementara menurut UU perkawinan, poligami boleh dilakukan jika mendapat izin dari pengadilan agama. “Faktanya, banyak orang berpoligami yang tak mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Ini juga jelas suatu pelanggaran,” tandasnya.

 

Menurut Jaenal, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir berdasarkan proses legislasi antara pemerintah bersama DPR. Dalam penyusunan RUU tersebut, di antaranya banyak menerima masukan dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama maupun kalangan aktivis perempuan. Meski sempat menuai banyak kontroversi, RUU itu pun akhirnya diundangkan hingga sekarang. Namun, dalam sejarahnya, tepatnya tahun 1997, UU perkawinan sempat digugat M Insa, warga Binatro, Jakarta Selatan. Ia mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena UU tersebut banyak memuat pasal yang diskriminatif, khususnya pasal-pasal soal poligami. Menurut M Insa, jelas Jaenal, poligami adalah hak setiap warga negara yang dijamin Pasal 28 (ayat 1) UUD 1945. “Hanya saja, pengajuan hak uji materiil atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu kemudian ditolak MK dengan alasan bahwa negara bukan hanya berwenang mengatur (bevoeg te regel), tetapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (verplicht te regel),” papar Jaenal.* (ns)

UU Perkawinan Perlu Diamandemen

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone





 

Kampus UIN Jakarta, UINJKT Online – Pakar hukum Islam dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Dr Jaenal Aripin menyatakan, Undang-undang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai masih banyak kelemahan. Hal itu terlihat dengan adanya sejumlah pasal dalam UU tersebut yang dilanggar oleh berbagai pihak. Selain itu, UU itu juga tak menyebut secara tegas mengenai sanksi hukum bagi pelanggarnya. “UU tentang perkawinan di negara kita masih berbau Barat dan konvensional, sehingga harus diamandemen,” ujarnya dalam perbincangan dengan UINJKT Online di Kampus UIN Jakarta, Selasa (11/11).

 

Menurut Jaenal, amandemen terhadap UU perkawinan, terutama pencantuman sanksi yang tegas, mendesak dilakukan agar tidak banyak kecenderungan orang melanggar, seperti kasus perkawinan antara Syekh Pujiono dengan Lutfiana Ulfah yang masih di bawah umur. Sebagaimana banyak diberitakan, perkawinan kedua sejoli yang berbeda usia itu dianggap telah melanggar UU perkawinan meski sah menurut agama. Pasalnya, usia Lutfiana Ulfah saat dinikahi Syekh Pujiono jauh di bawah usia yang dibolehkan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni minimal 16 tahun, sementara usia Lutfiana hanya 12 tahun. “Sebagai warga negara, Syekh Puji itu dianggap melanggar UU. Nah, agar tak menjadi preseden buruk ke depan, UU perkawinan sebaiknya diamandemen disertai dengan law enforcement-nya,” kata penulis buku berjudul Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia itu.

 

Ia menambahkan, kecenderngan adanya pelanggaran terhadap UU perkawinan tak hanya terjadi dalam kasus menikah di bawah umur melainkan juga dalam kasus poligami. Dikatakan, poligami atau beristri lebih dari satu saat ini banyak dilakukan secara diam-diam. Sementara menurut UU perkawinan, poligami boleh dilakukan jika mendapat izin dari pengadilan agama. “Faktanya, banyak orang berpoligami yang tak mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Ini juga jelas suatu pelanggaran,” tandasnya.

 

Menurut Jaenal, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir berdasarkan proses legislasi antara pemerintah bersama DPR. Dalam penyusunan RUU tersebut, di antaranya banyak menerima masukan dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama maupun kalangan aktivis perempuan. Meski sempat menuai banyak kontroversi, RUU itu pun akhirnya diundangkan hingga sekarang. Namun, dalam sejarahnya, tepatnya tahun 1997, UU perkawinan sempat digugat M Insa, warga Binatro, Jakarta Selatan. Ia mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena UU tersebut banyak memuat pasal yang diskriminatif, khususnya pasal-pasal soal poligami. Menurut M Insa, jelas Jaenal, poligami adalah hak setiap warga negara yang dijamin Pasal 28 (ayat 1) UUD 1945. “Hanya saja, pengajuan hak uji materiil atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu kemudian ditolak MK dengan alasan bahwa negara bukan hanya berwenang mengatur (bevoeg te regel), tetapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (verplicht te regel),” papar Jaenal.* (ns)