Ruang SIdang Pascasarjana, BERITA UIN Online  – Surat Al Maidah ayat 51 dalam konteks Pilkada DKI 2017, menemukan urgensinya ketika dikaitkan dengan beberapa pernyataan Basuki Tjahja Purnama, terhadap ayat tersebut. Ayat tersebut menjadi urgen terkait pernyataan Basuki yang mempersoalkan makna auliya bukan pada makna pemimpin.

Pernyataan di atas dilansir Saifuddin Herlambang ketika menjawab pertanyaan Prof Dr Masykuri Abdillah, sebagai pimpinan sidang dalam promosi doktornya, kemarin (20/02/2017) di ruang sidang pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saifuddin mempertahankan disertasinya bertajuk Politik Identitas dalam Tafsir, Studi Tafsir al-Tahrir wa al- Tanwir karya Ibnu ‘Ashur (1879-1973). Dosen IAIN Pontianak ini berhasil meraih cum laude dengan IPK 3.78. Penguji sidang disertasi Saifuddin ini antara lain, Prof Dr Azyumardi Azra, Prof Dr Yunan Yusuf, Prof Dr Zaenun Kamal dan Prof Dr Didin Saepudin menilai Saifuddin memberi jawaban-jawaban sangat memuaskan.

Dalam pandangan Saifuddin, kita bisa mempertimbangkan untuk memilih penafsiran progressif jika memang eksistensi keIslaman tidak terasa terancam di negeri ini. Hampir semua penafsir kitab suci dari agama apapun seringkali melakukan penafsiran yang berbasis politik identitas ketika menafsirkan ayat ayat politik. Karena secara natural, sadar atau tidak, siapapun akan melakukan pembelaan, pembenaran, penguatan terhadap komunitas dan kelompoknya, oleh sebab itu identitas dan ideologi berkorelasi positif dengan sebuah penafsiran, sehingga tafsir bisa saja bersifat lokal dan temporal

Dalam konteks Pilkada DKI bagi Saifuddin, surat Al Maidah: 51 menjadi bagian ayat-ayat politik terkait dengan kisruh Pilkada DKI. Memang secara perspektif penafsiran bagi Saifuddin, Al-Maidah:51 itu memiliki dinamika penafsiran, artinya para mufasir berbeda dalam memahami siapa yang dimaksud “kafir” dalam konteks ayat tersebut.

“Ada yang menunjukkan pada identitasnya. Ada pula yang pada sifatnya. Ada yang memahami term auliya itu sebagai teman akrab, sahabat, ada pula yang menyebutnya pemimpin. Itu dinamika penafsiran yang tdk bisa dielakkan, ujar dosen IAIN Pontianak tersebut.

Namun dalam konteks pilgub DKI, lanjut Saifuddin, kita harus melihat sejauh mana urgensi eksistensi keislaman harus diperjuangkan? Apakah eksistensi identitas keIslaman terancam?

“Menurut saya, justru adanya permasalahan yang timbul akibat Ahok itu, maka sekarang justru identitas keIslaman jadi dipertaruhkan. Saat ini di DKI, wibawa Islam sedang dipertaruhkan,” ujar pendiri dan eksekutif Advisor el-Bukhari Institute ini.

Bagi Saifuddin, kesatuan Islam menjadi tantangan. Jika Islam kalah, orang yang imannya separuh hati akan bertanya-tanya, kok Tuhan tidak hadir? Pihak-pihak yang selama ini meremehkan eksistensi keIslaman akan berteriak ternyata Islam tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak berpihak pada Islam.

“Untuk itu kita harus pilih pemimpin Muslim sesuai dengan opsi penafsiran sebagian mufassir yang mengatakan demikian, semisal Ibn ‘Ashur, ibn Katsir, Sayid Qutb, Tabattaba’i dan sebagainya,” tegas Saifuddin. (Edi E)

 

Share This