Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Tahrir bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Asy-Syadzili bin Abd Al-Qadir Ibnu Asyur[ atau Ibnu ‘Asyur dikenal sebagai tokoh reformis yang mengembangkan teori maqashid syariah setelah Al-Syatibi. Namun saat berbicara tentang relasi Muslim-Non Muslim, Ibnu ‘Asyur cenderung bersikap ekslusif dan konservatif. Perbedaan pandangan ini sepertinya tidak lepas dari latar belakang Ibnu ‘Asyur sebagai pejabat Tunisia yang wajib bertindak sesuai dengan kemaslahatan bangsa dan negara.

Demikian disampaikan Saifuddin Herlambang, mahasiswa program doktor SPs UIN Jakarta saat mempertahankan disertasinya Politik Identitas Dalam Tafsir: Studi Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir Karya Ibnu Asyur (1879-1973), pada sidang doktoral, Senin (20/02). Hadir sebagai penguji Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Prof. Dr. Yunan Yusuf, Prof. Dr. Zainun Kamal, dan Prof. Dr. Ishom Yusqi. Merangkap sebagai promotor adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya.

Dalam disertasinya, Saifuddin memaparkan bahwa pada dasarnya produk kitab tafsir seringkali menjadi etalase identitas mufassirnya. Dosen Ushuluddin IAIN Pontianak ini tidak sependapat dengan pandangan Nasr Hamid Abu Zayd yang mengatakan bahwa penafsiran kitab suci harus terbebas dari berbagai kepentingan.

“Keberpihakan mufassir untuk lebih mengedepankan keunggulan mazhabnya adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Hal itu muncul secara natural maupun konstruktif karena mufassir berada dalam komunitas sosial,” terang sosok suami dari Torikoh S.Pd ini.

Dilihat dari kacamata politik identitas, lanjut Saifuddin, faktor natural dibentuk berdasarkan alam bawah sadar yang berpotensi memengaruhi proses penafsiran dan pemaknaannya terhadap teks al-Quran. Sedangkan faktor konstruktif berkorelasi pada berbagai kepentingan komunitas sosialnya seperti komunitas organisasi, ideologi, politik, dan komunitas pendidikan.

Dalam konteks Ibnu Asyur, menurut Direktur Utama PT Armina Mabrour Tour and Travel ini, hal demikian dibuktikan dengan temuan hasil penafsirannya tentang larangan memilih pemimpin non-Muslim, larangan melibatkan non-Muslim dalam musyawarah, meniadakan kesaksian non-Muslim, pembunuhan murtad, penerapan jizyah, pembolehan nikah mut’ah dalam keadaan darurat, memopulerkan kembali ide-ide mu’tazilah yang didasarkan pada alasan-alasan ideologis.

Lebih lanjut Saifuddin mengatakan, ide-ide maqashid syariah Ibnu ‘Asyur digunakan untuk melakukan politik identitas. Hal ini terlihat pada kepiawaian beliau dalam mengarusutamakan mazhab Maliki, Ahlus Sunnah, teologi Asy’ariyah, hingga menolak gagasan kesetaraan gender.

“Identitas komunal yang diperjuangkan oleh Ibnu ‘Asyur adalah identitas Islam Tunisia yang Maliki dan Sunni. Keberpihakannya pada mazhab Maliki dikonstruksi secara turun temurun. Kesimpulan logisnya adalah bahwa Ibnu Asyur merupakan seorang ulama Maliki yang berkepentingan untuk melestarikan pemikiran Imam Malik bin Anas,” paparnya lagi.

Di sisi lain, pria kelahiran 22 Oktober 44 tahun silam ini mengungkapkan ketidaksepakatannya dengan Jasser Auda yang menempatkan Ibnu ‘Asyur sebagai mufasir reformis setaraf dengan Muhammad Abduh. Ibnu ‘Asyur sebagai seorang mufassir bersikap konservatif dan apologis dalam konteks penafsirannya tentang ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim.

Azra yang bertindak sebagai promotor mengapresiasi kerja keras promovendus yang meneliti hingga ke Tunisia dan tinggal disana selama enam bulan. Namun demikian, Prof Masykuri selaku ketua sidang mengatakan bahwa meskipun ada sisi pemikiran konservatif dalam produk penafsiran Ibnu ‘Asyur, tetapi tidak lantas menghilangkan pengaruhnya sebagai tokoh maqashid syariah yang diakui oleh para ilmuwan, termasuk Jasser Auda.

Ujian promosi yang berlangsung selama dua jam, berhasil mengantarkan Saifuddin Herlambang sebagai doktor yang ke-1028 berpredikat kumlaude dengan IPK tertinggi dalam sejarah Sekolah Pascasarjana 3,76. (lrf/-Muhammad Wildan/ZM)

Share This