Ruang Sidang Utama, BERITA UIN Online– Tujuh pejabat dari UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengadakan studi banding ke UIN Jakarta. Mereka terdiri atas lima wakil dekan bidang administasi umum fakultas dan dua pejabat pengelola keuangan, yaitu kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI), dan kepala sub bagian perencanaan.

Kunjungan rombongan diterima pimpinan UIN Jakarta di Ruang Sidang Utama gedung Rektorat, Kamis (30/11/2017). Para pejabat UIN Jakarta yang hadir di antaranya tampak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Dr Yusron Razak, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Prof Dr Murodi, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Drs Subarja MPd, Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Dr Rudi Subiyantoro, Dekan Fakultas Ushuluddin Prof Dr Masri Mansoer, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr Ali Mufraini.

Sedangkan para pejabat dari UIN Mataran adalah  Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Dr Syamsul Arifin, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin Dr Maimun, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Dr Salu Ending, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr Ahya, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Dr Ayip Rosidi, dan Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Dr Pongky AW, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Saiful Bahri MA.

“UIN Mataram belum lama berubah status dari IAIN. Kami belum banyak memiliki pengalaman soal pengelolaan sistem keuangan. Karena itu kami mengadakan studi banding ke UIN Jakarta untuk berguru dan menimba pengalaman,” ujar Syamsul Arifin, yang juga pemimpin rombongan.

Ia mengatakan, UIN Mataram belum lama ini telah beralih status dari IAIN ke UIN. Peralihan status tersebut membawa konsekuensi, di antaranya soal sistem pengelolaan keuangan yang belum mapan. Untuk itu ia berharap studi banding tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana UIN Jakarta mengelola keuangan yang kemudian akan diterapkan di UIN Mataram.

“Paling tidak ada tiga isu yang ingin kami ingin pelajari, yaitu masalah status Badan Layanan Umum, sistem remunerasi, dan sistem kerja outsouching,” katanya.

Bagi UIN Mataram, menurut Syamsul, ketiga isu tersebut sangat penting. Hal itu mengingat tata kelola keuangan di UIN Mataram belum sepenuhnya berjalan dengan baik di samping sumber daya manusia yang belum memadai.

Kepala Biro PK Subarja mengatakan, UIN Jakarta memang sudah berstatus Badan Layanan Umum atau BLU. Dalam sistem tersebut dimungkinkan bagi perguruan tinggi untuk dapat mengelola keuangan secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku.

“Sistemnya sudah berjalan. Bahkan kita sudah memiliki beberapa unit bisnis yang menjadi pemasukan bagi UIN Jakarta dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,” ujarnya.

Sistem tersebut, menurut Subarja, dinilai sangat positif dalam pengelolaan keuangan sebuah satuan kerja karena bersifat fleksibel dan akuntabel. BLU juga mengelola sistem keuangan terhadap beberapa rencana anggaran belanja yang bernilai strategis dan mendesak. (ns)

Share This