Transisi Kepemimpinan PDIP

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Gun Gun Heryanto

HAL menarik dari konggres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar 6-9 April adalah terkait dengan transisi kepemimpinan. Tentu bukan mengenai rivalitas calon Ketua Umum PDIP 2010-2015 karena hampir dipastikan Mega akan kembali memimpin partai ini.  Konggres hanyalah forum peneguhan bagi eksistensi Mega sebagai nahkoda. Jika pun ada nama lain seperti Guruh Soekarnoputra, power yang digenggamnya tidaklah setara dengan yang dimiliki Mega saat ini. Sinyal alih generasi justru nampak dari posisi wakil ketua umum yang menggadang-gadang Puan Maharani serta Prananda Prabowo sebagai kandidatnya.  Hal lain yang diprediksi mengundang polemik, terkait dengan pilihan sikap politik PDIP ke depan antara konsisten menjadi oposisi atau mitra koalisi. Faktor Mega menjadi titik krusial bagi transisi kepemimpinan sekaligus reformulasi sistem kepartaian PDIP ke depan di tengah situasi dinamis konsolidasi partai lain. Akankah PDIP menjadi partai modern atau melembagakan feodalisme berbasis politik dinasti?

Gejala Groupthink

PDIP sangat identik dengan Megawati yang mewarisi kekuatan referen (referent power) dari Soekarno. Hingga kini, arus utama politik PDIP masih dalam pengendalian Mega yang diposisikan tak hanya sekedar ketua umum dalam pengertian formal organisasional, melainkan juga representasi basis ideologis. Faktor Mega masih sangat menentukan orientasi PDIP saat ini maupun ke depan, terlebih jika Mega masih memosisikan dirinya sebagai figur sentral sekaligus pengambil kebijakan utama di partai ini.

Faktor historisitas berjenjang PDIP menempatkan Mega di puncak hirarki otoritas. Mega sukses menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Soeharto dan simpul utama politik PDIP pasca reformasi yang rentan dengan perpecahan karena kepentingan politik elit di pusat maupun daerah.  Bertahannnya Mega di kursi PDIP-1 sejak Orde Baru hingga sekarang menjadi penanda bahwa Mega memiliki sumberdaya otoritatif (autoritative resources) lebih dibanding figur lain termasuk dari Guruh Soekarnoputra.

Namun demikian, hal yang harus dikritisi dari dinamisasi yang berkembang di PDIP adalah kian menguatnya gejala groupthink.  Gejala ini oleh Irving Janis dalam bukunya Groupthink: Psychological Studies of Policy Decesions and Fiascoes (1982) digambarkan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kohesivitas tinggi dan seringkali gagal mengembangkan alternatif-alternatif tindakan yang mereka ambil. Para kader rata-rata berpikir sama dan menghindari pemikiran berlawanan sehingga sangat sedikit kemungkinan munculnya ide-ide yang tidak populer atau tidak serupa dengan anggota kader lain terlebih dengan elit utamanya yakni Mega.

Ada tiga kondisi menonjol yang mendorong kuatnya gejala groupthink di PDIP. Pertama, faktor kohesivitas kelompok. Ciri yang paling identik dari bangunan kepartaian PDIP selama ini adalah semangat kebersamaan (esprit the corps) yang menonjol dalam loyalitas terhadap Mega. Kohesi sesungguhnya positif karena dapat menjadi perekat agar kelompok tetap utuh. Namun kelompok yang sangat kohesif atau berlebihan juga akan melahirkan keseragaman berpikir dan berprilaku yang rentan terhadap batasan afiliatif (affiliative constraints).

Menurut Dennis Gouran dalam tulisannya The Signs of Cognitive, Affiliative and Egosentric Constraints (1998) batasan afiliatif berarti bawa anggota kelompok lebih memilih untuk menahan diri daripada mengambil resiko ditolak. Pengaruh Megawati di PDIP sangat dominan dan struktur kepartaian berada dalam afiliasi terhadap pengaruh itu. Kita melihat misalnya, dalam beberapakali konggres Megawati tampil menjadi Ketua Umum nyaris tanpa kompetitor. Jika pun ada orang atau kelompok yang berkeinginan berkompetisi dengan Mega maka secara umum kader menganggapnya sebagai penyimpang, sehingga menjadi salah satu potensi konflik.

Kedua, faktor struktural berbentuk minimnya kepemimpinan imparsial (lack of impartial leadership) dan kurangnya prosedur pengambilan keputusan (lack of decision making procedures). Dalam tradisi politik di PDIP, ketaatan kader terhadap Mega, tak cukup memberi ruang bagi munculnya pemimpinan alternatif. Nyaris tidak ada figur di luar Mega yang mampu memerankan diri sebagai pengontrol dan dapat mengembangkan dialektika serta kritisisme. Situasi ini dengan sendirinya memandatkan banyak prosedur pengambilan keputusan pada Mega atau orang terdekat Mega,  sehingga PDIP tumbuh bergantung pada sosok Mega dan cukup kerepotan menemukan formula alih generasi.

Ketiga, tekanan terhadap kelompok baik dari internal maupun eksternal. PDIP dalam sejarahnya memang rentan terhadap konflik. Faktor Mega hingga kini masih dianggap formula ampuh dalam mengatasi berbagai konflik internal sekaligus figur yang dapat menjadi katalisator kesadaran kelompok bersama (shared group conciousness) di PDIP. Faktor ini dengan sendirinya telah memapankan rasionalisasi kolektif yang ditandai dengan minimnya partisipasi rasional kader dalam keputusan akhir partai, terutama menyangkut jabatan ketua umum mereka.

Dampak lain dari gejala groupthink selain rasionalisasi kolektif biasanya adalah ilusi mengenai ketidakrentanan partai terhadap permasalahan yang berkembang, menguatnya ilusi kebulatan suara, tekanan untuk mencapai keseragaman dan tekanan terhadap para penyimpang. Hal yang harus diwaspadai dari gejala groupthink ini adalah ketertutupan pikiran para kader atas situasi dinamis yang sesungguhnya menjadi masalah kekinian PDIP.

Orientasi ke Depan

Munculnya kemauan dan keberanian untuk menjadi kompetitor Mega seperti yang dilakukan Guruh atau yang lain, tentu menjadi sangat penting bagi PDIP.  Hal tersebut akan menjadi sinyal kuat bahwa pergerakan partai tidak boleh stagnan karena regenerasi kepemimpinan PDIP terutama menyangkut posisi ketua umum tidak pernah berjalan.

Megawati dengan segala kapasitasnya di masa lalu dan sekarang, sebaiknya memang sesegera mungkin memberi kesempatan transisi kepemimpinan. Meskipun sah-sah saja jika Mega tetap membimbing, mengarahkan bahkan menjadi orang yang sangat berpengaruh di balik siapapun figur yang nantinya menjadi nahkoda PDIP di masa mendatang.

Ada tiga situasi dinamis yang mengharuskan Mega dan PDIP melakukan alih generasi kepemimpinan sebelum terlambat. Pertama, grafik presentase perolehan suara PDIP dari Pemilu ke Pemilu kian menurun. Data menunjukkan pada Pemilu 1999 PDIP tampil sebagai pemenang. Perolehan suara PDIP merosot di Pemilu 2004 yakni hanya 20 persen dan kian memburuk di Pemilu 2009 dengan perolehan 14 persen suara. Data ini menunjukkan bahwa PDIP perlu berbenah termasuk mempertimbangkan pemimpin alternatif di luar Mega yang bisa menumbuhkan energi baru guna menggerakan elektabilitas partai di Pemilu 2014.

Kedua, situasi politik yang kian kompetitif menuju alih generasi kepemimpinan nasional di Pemilu 2014. Para tokoh nasional yang telah sukses maupun gagal di Pemilu Presiden langsung sebelumnya baik itu Amin Rais, Wiranto, Jusuf Kalla, SBY maupun Megawati sendiri, pada Pemilu 2014 telah masuk kategori out of context jika masih memerankan diri sebagai aktor. Posisi mereka seharusnya sudah bergeser menjadi “sutradara”. Sebagai contoh, alih generasi kini telah terjadi di Golkar dengan tampilnya Abu Rizal Bakrie, PAN pun menahbiskan Hatta Radjasa sebagai nahkoda. Megawati tentu juga harus menyiapkan figur kuat sebagai representasi politik PDIP ke depan.

Ketiga, stereotip yang berkembang hingga sekarang bahwa PDIP adalah Mega. Jika Mega tidak segera melakukan transisi kepemimpinan, maka tentu stereotip ini akan semakin mapan dan terlembagakan dalam tradisi kepemimpinan PDIP. Gejala groupthink seperti inilah yang sesungguhnya tidak menyehatkan bagi masa depan regenerasi partai politik modern.

Tulisan ini telah dipublikasikan di Republika, Senin 5 April 2010
Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta

 

 

 

 

Transisi Kepemimpinan PDIP

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Gun Gun Heryanto

HAL menarik dari konggres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar 6-9 April adalah terkait dengan transisi kepemimpinan. Tentu bukan mengenai rivalitas calon Ketua Umum PDIP 2010-2015 karena hampir dipastikan Mega akan kembali memimpin partai ini.  Konggres hanyalah forum peneguhan bagi eksistensi Mega sebagai nahkoda. Jika pun ada nama lain seperti Guruh Soekarnoputra, power yang digenggamnya tidaklah setara dengan yang dimiliki Mega saat ini. Sinyal alih generasi justru nampak dari posisi wakil ketua umum yang menggadang-gadang Puan Maharani serta Prananda Prabowo sebagai kandidatnya.  Hal lain yang diprediksi mengundang polemik, terkait dengan pilihan sikap politik PDIP ke depan antara konsisten menjadi oposisi atau mitra koalisi. Faktor Mega menjadi titik krusial bagi transisi kepemimpinan sekaligus reformulasi sistem kepartaian PDIP ke depan di tengah situasi dinamis konsolidasi partai lain. Akankah PDIP menjadi partai modern atau melembagakan feodalisme berbasis politik dinasti?

Gejala Groupthink

PDIP sangat identik dengan Megawati yang mewarisi kekuatan referen (referent power) dari Soekarno. Hingga kini, arus utama politik PDIP masih dalam pengendalian Mega yang diposisikan tak hanya sekedar ketua umum dalam pengertian formal organisasional, melainkan juga representasi basis ideologis. Faktor Mega masih sangat menentukan orientasi PDIP saat ini maupun ke depan, terlebih jika Mega masih memosisikan dirinya sebagai figur sentral sekaligus pengambil kebijakan utama di partai ini.

Faktor historisitas berjenjang PDIP menempatkan Mega di puncak hirarki otoritas. Mega sukses menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Soeharto dan simpul utama politik PDIP pasca reformasi yang rentan dengan perpecahan karena kepentingan politik elit di pusat maupun daerah.  Bertahannnya Mega di kursi PDIP-1 sejak Orde Baru hingga sekarang menjadi penanda bahwa Mega memiliki sumberdaya otoritatif (autoritative resources) lebih dibanding figur lain termasuk dari Guruh Soekarnoputra.

Namun demikian, hal yang harus dikritisi dari dinamisasi yang berkembang di PDIP adalah kian menguatnya gejala groupthink.  Gejala ini oleh Irving Janis dalam bukunya Groupthink: Psychological Studies of Policy Decesions and Fiascoes (1982) digambarkan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kohesivitas tinggi dan seringkali gagal mengembangkan alternatif-alternatif tindakan yang mereka ambil. Para kader rata-rata berpikir sama dan menghindari pemikiran berlawanan sehingga sangat sedikit kemungkinan munculnya ide-ide yang tidak populer atau tidak serupa dengan anggota kader lain terlebih dengan elit utamanya yakni Mega.

Ada tiga kondisi menonjol yang mendorong kuatnya gejala groupthink di PDIP. Pertama, faktor kohesivitas kelompok. Ciri yang paling identik dari bangunan kepartaian PDIP selama ini adalah semangat kebersamaan (esprit the corps) yang menonjol dalam loyalitas terhadap Mega. Kohesi sesungguhnya positif karena dapat menjadi perekat agar kelompok tetap utuh. Namun kelompok yang sangat kohesif atau berlebihan juga akan melahirkan keseragaman berpikir dan berprilaku yang rentan terhadap batasan afiliatif (affiliative constraints).

Menurut Dennis Gouran dalam tulisannya The Signs of Cognitive, Affiliative and Egosentric Constraints (1998) batasan afiliatif berarti bawa anggota kelompok lebih memilih untuk menahan diri daripada mengambil resiko ditolak. Pengaruh Megawati di PDIP sangat dominan dan struktur kepartaian berada dalam afiliasi terhadap pengaruh itu. Kita melihat misalnya, dalam beberapakali konggres Megawati tampil menjadi Ketua Umum nyaris tanpa kompetitor. Jika pun ada orang atau kelompok yang berkeinginan berkompetisi dengan Mega maka secara umum kader menganggapnya sebagai penyimpang, sehingga menjadi salah satu potensi konflik.

Kedua, faktor struktural berbentuk minimnya kepemimpinan imparsial (lack of impartial leadership) dan kurangnya prosedur pengambilan keputusan (lack of decision making procedures). Dalam tradisi politik di PDIP, ketaatan kader terhadap Mega, tak cukup memberi ruang bagi munculnya pemimpinan alternatif. Nyaris tidak ada figur di luar Mega yang mampu memerankan diri sebagai pengontrol dan dapat mengembangkan dialektika serta kritisisme. Situasi ini dengan sendirinya memandatkan banyak prosedur pengambilan keputusan pada Mega atau orang terdekat Mega,  sehingga PDIP tumbuh bergantung pada sosok Mega dan cukup kerepotan menemukan formula alih generasi.

Ketiga, tekanan terhadap kelompok baik dari internal maupun eksternal. PDIP dalam sejarahnya memang rentan terhadap konflik. Faktor Mega hingga kini masih dianggap formula ampuh dalam mengatasi berbagai konflik internal sekaligus figur yang dapat menjadi katalisator kesadaran kelompok bersama (shared group conciousness) di PDIP. Faktor ini dengan sendirinya telah memapankan rasionalisasi kolektif yang ditandai dengan minimnya partisipasi rasional kader dalam keputusan akhir partai, terutama menyangkut jabatan ketua umum mereka.

Dampak lain dari gejala groupthink selain rasionalisasi kolektif biasanya adalah ilusi mengenai ketidakrentanan partai terhadap permasalahan yang berkembang, menguatnya ilusi kebulatan suara, tekanan untuk mencapai keseragaman dan tekanan terhadap para penyimpang. Hal yang harus diwaspadai dari gejala groupthink ini adalah ketertutupan pikiran para kader atas situasi dinamis yang sesungguhnya menjadi masalah kekinian PDIP.

Orientasi ke Depan

Munculnya kemauan dan keberanian untuk menjadi kompetitor Mega seperti yang dilakukan Guruh atau yang lain, tentu menjadi sangat penting bagi PDIP.  Hal tersebut akan menjadi sinyal kuat bahwa pergerakan partai tidak boleh stagnan karena regenerasi kepemimpinan PDIP terutama menyangkut posisi ketua umum tidak pernah berjalan.

Megawati dengan segala kapasitasnya di masa lalu dan sekarang, sebaiknya memang sesegera mungkin memberi kesempatan transisi kepemimpinan. Meskipun sah-sah saja jika Mega tetap membimbing, mengarahkan bahkan menjadi orang yang sangat berpengaruh di balik siapapun figur yang nantinya menjadi nahkoda PDIP di masa mendatang.

Ada tiga situasi dinamis yang mengharuskan Mega dan PDIP melakukan alih generasi kepemimpinan sebelum terlambat. Pertama, grafik presentase perolehan suara PDIP dari Pemilu ke Pemilu kian menurun. Data menunjukkan pada Pemilu 1999 PDIP tampil sebagai pemenang. Perolehan suara PDIP merosot di Pemilu 2004 yakni hanya 20 persen dan kian memburuk di Pemilu 2009 dengan perolehan 14 persen suara. Data ini menunjukkan bahwa PDIP perlu berbenah termasuk mempertimbangkan pemimpin alternatif di luar Mega yang bisa menumbuhkan energi baru guna menggerakan elektabilitas partai di Pemilu 2014.

Kedua, situasi politik yang kian kompetitif menuju alih generasi kepemimpinan nasional di Pemilu 2014. Para tokoh nasional yang telah sukses maupun gagal di Pemilu Presiden langsung sebelumnya baik itu Amin Rais, Wiranto, Jusuf Kalla, SBY maupun Megawati sendiri, pada Pemilu 2014 telah masuk kategori out of context jika masih memerankan diri sebagai aktor. Posisi mereka seharusnya sudah bergeser menjadi “sutradara”. Sebagai contoh, alih generasi kini telah terjadi di Golkar dengan tampilnya Abu Rizal Bakrie, PAN pun menahbiskan Hatta Radjasa sebagai nahkoda. Megawati tentu juga harus menyiapkan figur kuat sebagai representasi politik PDIP ke depan.

Ketiga, stereotip yang berkembang hingga sekarang bahwa PDIP adalah Mega. Jika Mega tidak segera melakukan transisi kepemimpinan, maka tentu stereotip ini akan semakin mapan dan terlembagakan dalam tradisi kepemimpinan PDIP. Gejala groupthink seperti inilah yang sesungguhnya tidak menyehatkan bagi masa depan regenerasi partai politik modern.

Tulisan ini telah dipublikasikan di Republika, Senin 5 April 2010
Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta