Susunan Menteri KIB II Belum Ideal

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Jaenuddin Ishaq

Auditorium Utama, UIN Online - Pemilihan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mendapat sorotan mantan Menteri Otonomi Daerah Prof Dr Ryaas Rasyid. Ryaas menilai, susunan menteri KIB II belum ideal. Kendati ada semacam audisi menteri, namun itu hanya formalitas.

”Pemilihan menteri KIB II sangat disayangkan. Mereka diseleksi hingga ada yang tidak lolos, tapi tidak dijelaskan mengapa sesorang lolos dan mengapa tidak,” kata Ryaas saat Seminar Politik bertema Harapan dan Tantangan Kabinet SBY 2009-2014 yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Auditorium Utama, Kamis (22/10).

Turut hadir dalam kesempatan itu Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat, Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr Jamhari, Ketua Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Dr H S Dillon, Dekan FISIP Prof Dr Bahtiar Affendy, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Dr Sukardi Rinakit, para dekan, serta tamu undangan.

Ryaas menjelaskan, pemilihan para menteri lebih terkesan ’balas budi’ bukan kepada kualitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki individu. Ryaas mencontohkan seperti Hatta Rajasa yang kini menjadi menjabat Menteri Perekonomian diragukan tentang pengalamannya.

”Apakah kabinet ini memberi keuntungan untuk rakyat atau tidak,” tanya Ryaas yang juga Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Bagi Ryaas, banyaknya menteri dalam kabinet di Indonesia yang berjumlah 34 mestinya dapat memberi sarana kemudahan untuk masyarakat. Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. ’Kabinet kita salah satu terbesar di dunia. Amerika Serikat hanya 20 kabinet, Cina 28 kabinet,” tukasnya Ryaas. Menurutnya, Indonesia merupakan kabinet yang padat karya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin menilai, tindakan Presiden SBY yang membatalkan penunjukan Nila Juwita Moeloek sebagai calon Menteri Kesehatan pada saat-saat terakhir bukanlah suatu hal yang elok.

”Calon Menkes kemarin yang telah audisi dan tes kesehatan kok tidak jadi, itu tidak elok. Menurut saya Presiden SBY kurang elok,” jelas Din. Din mengatakan, masih banyak cara-cara lebih elegan yang dapat digunakan Presiden jika ingin mengganti seorang calon menteri.

Din juga mengaku kaget sekaligus prihatin saat mengetahui Endang Rahayu Sedyaningsih yang terpilih sebagai Menteri Kesehatan. Dikatakannya, penunjukan tersebut mempermalukan dua orang sekaligus, yaitu Nina Moeloek dan Siti Fadhilah Supari, sebagai menteri kesehatan sebelumnya. Pasalnya, kondisi kesehatan Nila Juwita Moeloek terbilang bagus.

Sementara itu Pakar ekonomi Dr M Fadhil Hasan mengatakan, permasalahan Indonesia yang terjadi tidak hanya sebatas pembentukan kabinet tapi perlu ada kebijakan ekonomi yang harus dijalankan. Menurut Fadhil, Indonesia baru sebatas menjalankan ekonomi makro bukan pemberdayaan ekonomi yang riil (mikro).

Fadhil menyebutkan, Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk lebih maju seperti memiliki sumber daya alam yang baik, negara yang berdemokrasi, dan memiliki penduduk yang besar.

”Jika berjalan baik, akan menghasilkan kekuatan ekonomi karena kita memiliki potensial yang cukup besar,” ujar Fadhil. []

 

Susunan Menteri KIB II Belum Ideal

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Jaenuddin Ishaq

Auditorium Utama, UIN Online - Pemilihan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mendapat sorotan mantan Menteri Otonomi Daerah Prof Dr Ryaas Rasyid. Ryaas menilai, susunan menteri KIB II belum ideal. Kendati ada semacam audisi menteri, namun itu hanya formalitas.

”Pemilihan menteri KIB II sangat disayangkan. Mereka diseleksi hingga ada yang tidak lolos, tapi tidak dijelaskan mengapa sesorang lolos dan mengapa tidak,” kata Ryaas saat Seminar Politik bertema Harapan dan Tantangan Kabinet SBY 2009-2014 yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Auditorium Utama, Kamis (22/10).

Turut hadir dalam kesempatan itu Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat, Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr Jamhari, Ketua Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Dr H S Dillon, Dekan FISIP Prof Dr Bahtiar Affendy, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Dr Sukardi Rinakit, para dekan, serta tamu undangan.

Ryaas menjelaskan, pemilihan para menteri lebih terkesan ’balas budi’ bukan kepada kualitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki individu. Ryaas mencontohkan seperti Hatta Rajasa yang kini menjadi menjabat Menteri Perekonomian diragukan tentang pengalamannya.

”Apakah kabinet ini memberi keuntungan untuk rakyat atau tidak,” tanya Ryaas yang juga Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Bagi Ryaas, banyaknya menteri dalam kabinet di Indonesia yang berjumlah 34 mestinya dapat memberi sarana kemudahan untuk masyarakat. Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. ’Kabinet kita salah satu terbesar di dunia. Amerika Serikat hanya 20 kabinet, Cina 28 kabinet,” tukasnya Ryaas. Menurutnya, Indonesia merupakan kabinet yang padat karya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin menilai, tindakan Presiden SBY yang membatalkan penunjukan Nila Juwita Moeloek sebagai calon Menteri Kesehatan pada saat-saat terakhir bukanlah suatu hal yang elok.

”Calon Menkes kemarin yang telah audisi dan tes kesehatan kok tidak jadi, itu tidak elok. Menurut saya Presiden SBY kurang elok,” jelas Din. Din mengatakan, masih banyak cara-cara lebih elegan yang dapat digunakan Presiden jika ingin mengganti seorang calon menteri.

Din juga mengaku kaget sekaligus prihatin saat mengetahui Endang Rahayu Sedyaningsih yang terpilih sebagai Menteri Kesehatan. Dikatakannya, penunjukan tersebut mempermalukan dua orang sekaligus, yaitu Nina Moeloek dan Siti Fadhilah Supari, sebagai menteri kesehatan sebelumnya. Pasalnya, kondisi kesehatan Nila Juwita Moeloek terbilang bagus.

Sementara itu Pakar ekonomi Dr M Fadhil Hasan mengatakan, permasalahan Indonesia yang terjadi tidak hanya sebatas pembentukan kabinet tapi perlu ada kebijakan ekonomi yang harus dijalankan. Menurut Fadhil, Indonesia baru sebatas menjalankan ekonomi makro bukan pemberdayaan ekonomi yang riil (mikro).

Fadhil menyebutkan, Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk lebih maju seperti memiliki sumber daya alam yang baik, negara yang berdemokrasi, dan memiliki penduduk yang besar.

”Jika berjalan baik, akan menghasilkan kekuatan ekonomi karena kita memiliki potensial yang cukup besar,” ujar Fadhil. []