Jakarta, BERITA UIN Online— Perkembangan lembaga pendidikan Islam bercorak Salafi di tanah air terus meningkat sejak 20 tahun terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Agama didorong merangkul lembaga pendidikan kelompok keislaman yang ketat memegang prinsip tauhid dan doktrin al-wala’ wa al-barra’ sehingga tidak menimbulkan konfik dan ketegangan di tengah masyarakat.

Riset Pesantren Salafi oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta sepanjang 15 Agustus hingga 15 Oktober 2017 mencatat, jumlah lembaga pendidikan Salafi terus berkembang. Dari 25 kabupaten dan kota di 13 provinsi yang disurvei, total 111 lembaga pendidikan Salafi berkembang. Rinciannya, 95 pondok pesantren, 11 sekolah dasar, 3 perguruan tinggi, dan 2 lembaga kursus.

“Diyakini jumlah sesungguhnya jauh lebih banyak karena banyaknya wilayah yang belum diteliti. Ini menunjukkan bahwa perkembangan pesantren dan lembaga pendidikan Salafi bisa dianggap cukup pesat,” ungkap Din Wahid Ph.D, salah satu peneliti, saat memaparkan hasil riset di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Dari ke-25 kabupaten dan kota, Riset mencatat, Bogor menjadi penyumbang terbanyak jumlah lembaga pendidikan ini dengan 14 pondok pesantren dan 3 sekolah. Selain itu, dari 95 pesantren Salafi, 39 pesantren tercatat berafiliasi dengan kelompok Salafi Yaman dan 56 pesantren berafiliasi dengan kelompok Salafi Saudi Arabia dan Kuwait.

Sepintas, penulis disertasi doktoral Nurturing Salafi Manhaj: A Study on Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia di Utrecht University menambahkan, tidak ada yang salah dengan berkembangnya lembaga pendidikan bercorak Salafi di tanah air. Namun, perkembangannya acapkali diwarnai kontroversi bahkan konflik dengan masyarakat sekitar.

Beberapa kasus menjadi bukti kontroversi dan konflik seperti pembakaran umbul-umbul merah putih di sebuah pesantren sekaligus penolakan masyarakat atas pembangunan sebuah mesjid di Bogor, Jawa Barat. Berbagai kasus ketegangan lembaga pendidikan Salafi dengan elemen masyarakat juga muncul di beberapa kota lain seperti Batam dan Surakarta.

Din menduga, ada sejumlah alasan munculnya gesekan antara masyarakat dan lembaga pendidikan Salafi. Namun faktor yang dominan adalah penerapan manhaj Salafi secara ketat, terutama di prinsip Tauhid yang membuat dakwah kelompok ini kerap bersinggungan dengan kelompok Muslim tradisional. Lainnya, berlakunya doktrin al-Wara wa al-Barra yang mendorong kelompok ini berlaku ekslusif dengan membatasi kounikasi dan pergaulan hanya sesama mereka.

Berdasar hasil yang didapat, riset mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama merangkul pesantren dan berbagai lembaga pendidikan Salafi lainnya sehingga mereka merasa di perhatikan. “Pada saatnya, diharapkan pemerintah juga bisa melakukan pembinaan bagi mereka,” pungkas Din. (farah nh/yuni nk/zm)