STF UIN Jakarta Buka Partisipasi Bantuan Kemanusiaan Myanmar
Direktur Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta Amelia Fauzia Ph.D bersalaman dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi usai penandatanganan keikutsertaan STF UIN Jakarta dalam program bantuan kemanusiaan Myanmar. Bergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), STF UIN Jakarta buka partisipasi bantuan publik Indonesia untuk korban terdampak konflik di Myanmar. (Foto: Dok. STF UIN Jakarta)[/caption]
Jakarta, BERITA UIN Online— Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta ikut berpartisipasi dalam fasilitasi program bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Myanmar terdampak konflik bertajuk Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, DKI Jakarta, Kamis (31/8/2017). Program HASCO merupakan inisiasi masyarakat Indonesia melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar (AKIM), dimana STF sendiri tergabung di dalamnya, di bawah kordinasi Kemenlu RI.
Aksi partisipasi STF UIN Jakarta melalui program ini salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk melihat konflik di Myanmar semata sebagai konflik sosial. Konflik ini menyebabkan sejumlah lapisan masyarakat di sana menjadi korban sehingga butuh bantuan publik internasional. Aksi lainnya adalah fasilitasi masyarakat bagi yang ingin mengirimkan donasi bagi masyarakat Myanmar.
Demikian disampaikan Direktur STF UIN Jakarta Amelia Fauzia Ph.D kepada BERITA UIN Online usai penandatanganan partisipasi di Kantor Kementerian Luar Negeir RI. Penandatangan partisipasi disaksikan langsung Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Ketua AKIM Ali Yusuf, dan sejumlah perwakilan dari 11 organisasi sosial kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam aliansi untuk masyarakat Myanmar.
Menurut Amelia, keikutsertaan STF UIN Jakarta sendiri merupakan cerminan keprihatinan lembaga dan sivitas akademi UIN Jakarta atas konflik kemanusiaan Myanmar yang berkepanjangan. “Kita harus melihat secara jernih akar konflik dan dampak buruk yang ditimbulkannya pada masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan etnik setempat,†ujarnya.
Konflik Myanmar sendiri, ungkapnya, lahir dari sejumlah faktor yang sangat kompleks. Keterbelakangan ekonomi yang berdampak pada kemiskinan dan pengangguran tinggi, rendahnya literasi akibat minimnya akses dan mutu pendidikan, buruknya layanan kesehatan adalah tiga faktor penting lahirnya konflik di kawasan ini.
“Konflik ini memunculkan gesekan. Dan makin keras dengan munculnya isu-isu yang memperpanas situasi konflik sosial di sana,†tambahnya.
Untuk fasilitasi, STF UIN Jakarta mempersilahkan publik yang ingin berdonasi melalui dompet kemanusiaan yang dibukanya. Donasi bisa dikirimkan melalui tiga rekening bank a.n Social Trust Fund UIN Jakarta, yaitu Bank Mandiri 164.0000.585440, Bank Syariah Mandiri 70.4126.2437, dan Bank BNI 026.5536.255.
Sementara itu, Menlu RI sendiri mengapresiasi komitmen STF dan berbagai organisasi sosial kemasyarakat yang tergabung di AKIM untuk ikut serta dalam bantuan kemanusiaan Myanmar melalui Program HASCO. Menurutnya, program ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam membantu warga negara sahabat yang terdampak konflik dan butuh bantuan.
“Indonesia sangat prihatin terhadap situasi keamanan dan menyesalkan jatuhnya korban jiwa di Rakhine State,†ujarnya.
Di tepi lain, Yusuf mengatakan, Program HASCO sebagai komitmen masyarakat Indonesia akan dilaksanakan selama dua tahun ke depan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Myanmar terdampak konflik, khususnya di Rakhine State.
“Tujuan utama program kami adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat di Rakhine State terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan lainnya,†terangnya.
Berdasar catatan Kementerian Luar Negeri RI, Pemerintah dan Masyarakat Indonesia sendiri telah menyalurkan donasi setara USD 1 Juta dalam bentuk pembangunan empat buah sekolah bagi komunitas Muslim dan Buddha Rakhine State (2014), 10 buah kontainer makanan dan pakaian (2016), dua buah sekolah di Sittwe, Rakhine State (2017). Kendati demikian, jumlah tersebut belum cukup memadai dalam membantu masyarakat terdampak sehingga dibutuhkan donasi dari publik dunia, terutama Indonesia. (farah nh/yuni nurkamaliah/zm/berbagai sumber)