SPs Gelar Kuliah Umum Tentang Konvergensi dan Diversitas Agama di Eropa
Prof Louis Leon Christians dari Universitas Katolik Lavoin, Belgia, saat menjadi pembicara di acara kuliah umum yang bertajuk, Religions in Europe: Social Diversity and Fundamental Rights Convergence, Senin (10/4), bertempat di Auditorium Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta.[/caption]
Auditorium SPs, BERITA UIN Online—Eropa memiliki dua organisasi multinasional dengan fungsi dan tujuan yang berbeda, yakni Uni Eropa (European Union) dan Dewan Eropa (Council of Europe). Organisasi pertama dibentuk pada tahun 1992 bertujuan untuk mencapai kesepakatan ekonomi dan politik, sedangkan organisasi kedua dibentuk pada tahun 1950 dalam rangka turut mempercepat integrasi Eropa di bidang HAM, Demokrasi, dan Supremasi Hukum.
Keterangan di atas disampaikan Prof Louis Leon Christians dari Universitas Katolik Lavoin, Belgia, saat menjadi pembicara di acara kuliah umum yang bertajuk, Religions in Europe: Social Diversity and Fundamental Rights Convergence, Senin (10/4), bertempat di Auditorium Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta.
Pada awal berdirinya, masih menurut Louis, kedua organisasi tersebut memiliki agenda berbeda dalam urusan agama. Jika Uni Eropa meminggirkan agama dalam berbagai kesepakatannya, maka Dewan Eropa yang menjadikan agama sebagai faktor penting.
Seiring berjalannya waktu, tambah Louis, Uni Eropa yang awalnya tidak mengurusi Agama kemudian ikut memasukkannya dalam traktat perundingan hingga menjadi Undang Undang (UU).
“Hal ini tertuang pada UU Tahun 2008 Pasal 17 tentang Fungsi Uni Eropa yang berisi 3 ayat: Uni Eropa menghargai status hukum Gereja dan Asosiasi Agama dari semua Negara anggota; Uni Eropa juga menghargai status hukum organisasi kepercayaan dan non-konvensional negara anggota; dengan mempertimbangkan identitas dan kontribusinya, Uni Eropa harus merawat hubungan baik dengan Geraja dan Organisasi yang transparan, serta melakukan dialog secara rutin,†jelas Direktur Sekolah Hukum dan Agama Universitas Katolik Lavoin itu.
Louis juga menjelaskan, bahwa regulasi agama di masing-masing negara Eropa secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, Pertama, yang sangat tegas memisahkan urusan agama dan negara seperti Perancis. Kedua, yang tercatat memiliki agama resmi diwakili Inggris (Katolik) dan Yunani (Protestan). Ketiga, negara yang memisahkan urusan agama tetapi mengakomodir aturan seperlunya seperti Jerman.
“Pluralisme dan demokrasi merupakan dua landasan utama ketika berbicara agama di Eropa. Para pemeluk agama dapat dengan bebas menjalankan dan mengembangkan institusi agama mereka dengan dua landasan itu,†jelas dosen senior yang memulai karir akademiknya di Universitas Liege Belgia.
Louis menegaskan pula, bahwa ada dua klasifikasi paham pluralisme yang didasarkan pada regulasi yang berlaku di negara-negara di Eropa; pluralisme internal dan pluralisme eksternal. Pluralisme pertama adalah regulasi independen di suatu Negara, sedang pluralisme bentuk kedua berarti aturan agama di suatu negara berpengaruh pada negara-negara tetangganya. Kedua pluralisme ini berlaku dan disepakati bersama dalam konvensi HAM Pasal 9.
Hadir sekaligus membuka acara, Direktur Pascasarjana UIN Jakarta, Prof Dr Masykuri Abdillah yang didampingi Prof JM Muslimin, serta segenap sivitas akademika SPs UIN Jakarta dan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Masykuri mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap akan menambah wawasan seluruh peserta yang hadir khususnya, mengenai fenomena keberagamaan di Eropa dewasa ini.
“Kajian agama-agama di Eropa selalu terkait dengan masalah sekularisasi. Sekularisasi Eropa selalu mengalami pasang surut tergantung dinamika politik yang sedang menguat. Pada kenyataannya masyarakat sipil disana tidak sedikit yang religius,†ujar Guru Besar Fiqih Siyasah UIN Jakarta tersebut.
Hasil pantauan BERITA UIN Online terlihat, acara yang dimoderatori Dr Ayang utriza Yakin ini berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh seluruh peserta dengan antusias. (lrf/wildan)