Sidney Jones: Gerakan Radikal Harus Diberi Ruang

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Hamzah Farihin

Syahida Inn, BERITA UIN Online- Pengamat terorisme asal Amerika Serikat, Sidney Jones, menilai banyaknya kasus terorisme dan radikalisme yang  menjamur di Indonesia, dikarenakan tak ada ruang untuk mengekpresikan pemikirannya. Seharusnya kelompok radikal diberi kebebasan berekspresi di dalam sistem demokrasi seperti Indonesia.

“Selagi kelompok radikalisme tak merebut kekuasaan sistem demokrasi, biarkan mereka beri ruang. Namun yang terjadi di Indonesia, kelompok radikalisme justru membuat gerakan terorisme setelah mereka pulang dari Afganistan,” ujar Sidney usai memberi kuliah umum pada “Lecture Series on Democracy: Radikalisme Agama dan Demokrasi” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta di Syahida Inn, Senin (23/5).

Peneliti terorisme di International Crisis Group (ICG) ini menambahkan, gerakan radikalisme sebaiknya dibiarkan saja. Selain itu,  peemrintah tidak perlu campur tangan dengan proses dari gerakan itu sendiri> Jika tidak, maka akan tumbuh-benih-benih baru, dan masyarakatpun harus menerimanya.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia mestinya konsisten dengan nilai-nilai demokrasi. Hal itu ditandai dengan memberikan ruang untuk improvisasi kepada semua warga negara, demokrasi Indonesia ke depan lebih baik lagi.

“Kaum radikal juga bisa disebut kaum minoritas. Pada dasarnya mereka ingin mengekpresikan keinginannya. Namun tak ada ruang. Seharusnya kaum mayoritas menerimanya. Sebagai contoh, partai politik Islam seperti PKS yang mempunyai visi tentang syariat Islam, tak bisa bergerak. Untuk bisa bergerak, mereka membuat partai dan ikut demokrasi,” ujar  Sidney.

Menurutnya, pada dasarnya Islam dan demokrasi tak ada masalah, seperti halnya Indonesia dan Malaysia yang mempunyai sistem demokrasi. Pandangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa demokrasi dibuat oleh manusia, sedangkan syariat Islam oleh Allah.

“Misalnya jihad awalnya dipakai untuk suatu ideologi dimana unsur-unsurnya berdasarkan pemikiran. Yang mana kalau dibandingkan, itu setara dengan ibadah kepada Allah. Namun yang terjadi sekarang jihad dipakai untuk aksi-aksi terorisme,” papar dia.

Ditegaskannya, di era demokrasi seharusnya pemerintah lebih mudah mengatasi kelompok radikal yang berpengaruh. Artinya aparat penegak hukum harus tegas memproses dan mengatasi masalah ini. Namun, ia melihat adanya kesulitan karena di beberapa tempat terjadi praktik kolusi antara aparat dan kelompok radikal setempat.

“Sayang sekali di Indonesia mahkamah dan pengadilan bahkan polisi tidak sebersih yang kita inginkan,” terangnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar melakukan apa saja untuk memperkuat sistem peradilan dan lembaga demokrasi yang ada tanpa memperlemah lembaga itu. (saifudin)