Ridwan dan Kemerdekaan

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Ridwan. Mendengar nama ini setiap orang yang belajar ilmu tauhid ingat Ridwan adalah nama malaikat penjaga surga. Tapi, Ridwan yang satu ini lain. Ia adalah sopir taksi Timor di Makassar, yang ternyata datang memenuhi panggilan resepsionis hotel untuk mengantar saya ke Bandara Sultan Hasanuddin yang megah itu.

Melihat taksinya, saya langsung enggan naik. Bukan apa-apa. Saya pernah punya pengalaman buruk menumpang mobil Timor milik seorang kawan di Jakarta, yang ketika jalanan macet koplingnya jadi panas sehingga giginya tidak bisa masuk, dan ujung-ujungnya harus didorong ke pinggir jalan untuk didinginkan sebelum akhirnya bisa jalan lagi. Ingatan saya tidak bisa lepas dari kejadian buruk tersebut dan juga proyek ‘mobil nasional’ melalui Timor yang akhirnya gagal bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan rezim Soeharto.

Maka, ketika taksi Timor itu datang dan menunggu saya di lobi, saya terkesima melihat sebuah taksi yang keropos dan kusam. Tapi, Ridwan membuka kaca jendela sebelah kiri sambil memanggil-manggil, “Prof … naiklah, pokoknya aman, selamat, dan sampai pada waktunya di Bandara.” Meski tetap ragu, saya tidak bisa menolak lagi; dan berdua dengan teman menaiki taksi itu. Alasannya sederhana: “ Masak saya harus mengecewakan sopir taksi yang ternyata mengenal saya?”

Begitu duduk di dalam taksi, Ridwan langsung saja berbicara nyaris tanpa putus tentang politik, sejak dari lokal sampai nasional. Ia rajin mengikuti berita di berbagai saluran TV, ketika istirahat setelah menarik taksi sepanjang hari. Ridwan bukan tipikal ‘orang rendahan’. Ia rajin mengikuti berbagai perkembangan politik di tingkat lokal dan nasional. Secara eksplisit ia menyatakan agar apa yang ia bicarakan dapat saya suarakan di tingkat nasional.

Ridwan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. “Sudah 66 tahun Indonesia merdeka, tetapi kemerdekaan itu tetap hanya dinikmati segelintir orang yang memegang kekuasaan. Mereka yang kaya semakin kaya, yang miskin kian miskin. Dan, banyak yang mendapatkan kekayaan melalui cara-cara tidak halal; khususnya korupsi yang tambah merajalela.

Dalam pengalaman Ridwan, rakyat hanya menjadi objek untuk memberikan suara dalam pemilu dan pilkada. Setelah itu mereka ditinggalkan dalam kesulitan demi kesulitan. Pemerintah tidak terlihat sungguh-sungguh membantu rakyat kecil. Karena itu, Ridwan berpikir untuk tidak lagi memberikan suaranya dalam pemilu dan pilkada yang akan datang.

Ridwan pantas mengeluh dengan nada getir dan apatis. Ia punya anak dua orang. Yang tertua sekolah di SMK; dan adiknya di SMP. Kedua-duanya belajar di sekolah negeri. Tapi, sekolah negeri hampir tidak ada bedanya dengan sekolah swasta. Ridwan tetap membayar uang pangkal dan uang bulanan yang mahal menurut ukuran rata-rata masyarakat bawah. Ketika ia membawa masalah mahalnya uang pangkal itu ke dalam rapat komite sekolah, ia kemudian ‘diawasi’ secara khusus oleh kepala sekolah, yang belakangan menunjukkan sikap bermusuhan kepadanya. Jadilah Ridwan ‘maju kena mundur kena’; mau diam saja terlalu berat biaya yang harus dipikul, tetapi ketika dipersoalkan, ia malah mendapat semacam kesulitan.

Bagi Ridwan dan puluhan juta rakyat Indonesia di lapisan bawah, merdeka dan kemerdekaan semestinya bebasnya mereka dari pembiayaan pendidikan. Apalagi Ridwan juga tahu, anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dari total anggaran tahunan pemerintah. Ia tidak habis pikir dana sekitar 200 triliun rupiah itu habis untuk kepentingan apa saja. Dengan anggaran sebanyak itu, mengapa rakyat kecil masih tetap saja harus menyumbang dana kepada sekolah.

Pendidikan dan kemerdekaan sangat berkaitan; dengan pendidikan seseorang bukan hanya dapat memiliki ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai potensi dirinya, tetapi juga untuk menjadi manusia merdeka. Dan, kemerdekaan bangsa ini 66 tahun lalu terbukti merupakan gerbang mas bagi terwujudnya pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas bagi anak bangsa.

Tetapi jelas pula, negara belum mampu mewujudkan pendidikan bermutu dengan kontribusi dana minimal dari masyarakat. Bahkan sebaliknya, pendidikan sejak dari tingkat dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi terus kian mahal. Dengan begitu, pendidikan kian menjadi komoditas, yang harganya tergantung dari permintaan pasar. Padahal, pendidikan adalah sebuah public good— kebajikan publik yang seharusnya diselenggarakan negara untuk dapat memiliki warga negara terdidik yang bertanggung jawab pada kemajuan bangsa. Inilah sesungguhnya salah satu sisi dari kemerdekaan yang semestinya menjadi prioritas pokok pemerintah pusat dan daerah.

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan dimuat pada Harian Republika, Kamis, 18 Agustus 2011.