PEROMBAKAN Kabinet Kerja Jokowi kembali terjadi. Pun menarik membaca pesan politik reshuffle Jokowi kali ini. Pesan kuatnya ialah konsolidasi politik, terutama terkait dengan politik representasi Golkar di pemerintahan. Sepertinya, Jokowi sedang meneguhkan posisi Golkar dalam barisan pendukungnya, terutama di fase krusial, dua tahun terakhir jelang 2019.

Jangkar politik

Konteks pesan ini, dari penambahan kursi Golkar lewat Idrus Marham di Kabinet Kerja dan dipertahankannya Airlangga Hartarto menjadi menteri perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Golkar, yang saat Pilpres 2014 mendukung pasangan Prabowo-Hatta, putar haluan menjadi bagian dari penyokong pemerintah, terutama setelah diakomodasi melalui reshuffle kabinet kedua, 27 Juli 2016.

Ada simbiosis mutualisme antara Golkar dan Jokowi. Di satu sisi, Golkar punya kebutuhan strategis berada dalam habitus kekuasaan. Di sisi lain, Jokowi saat itu sedang berupaya mencapai titik keseimbangan politik seusai keterbelahan dukungan di DPR yang sempat menyulitkannya di tahun pertama.

Perubahan bandul politik Golkar tak lepas dari strategi relasi kuasa Jokowi ke partai ini. Jokowi membiarkan Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua Umum Golkar di tengah keterbelahan dua kubu, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

Jokowi sangat menyadari, Setnov ibarat ‘kaca retak’ yang setiap saat rentan pecah berantakan, mengingat namanya dikait-kaitkan dengan kasus hukum dan etika, terutama skandal KTP elektornik.

Lemahnya posisi Setnov secara pribadi dan kebutuhan strategis Golkar yang baru bangkit dari keterpurukan akibat dualisme kepemimpinan, membuat Golkar cepat merapat ke Jokowi sejak dini!

Sejak itulah, Jokowi mengantongi dukungan cukup kukuh di Partai Golkar. Terlebih saat Setnov jadi tersangka dan terdakwa, maka jalan mulus peneguhan dukungan kian terbuka.

Airlangga Hartarto menjadi jangkar baru Jokowi tidak hanya di kabinet, tetapi juga di pucuk pimpinan Golkar. Penguasaan basis dukungan Golkar dalam kekuasan inilah yang bisa dibaca sebagai variabel penting, mengapa Airlangga tidak terkena reshuffle. Idealnya memang Jokowi konsisten dengan ikrar semula bahwa para menteri yang membantunya di kabinet tidak merangkap jabatan.

Akan tetapi, subjektivitas Jokowi selaku presiden yang masih satu periode dan punya peluang melaju ke periode kedua inilah sepertinya yang membuat Jokowi mengambil risiko mempertahankan Airlangga sekalipun itu akan memuncul kritik atas pilihannya tersebut.

Pertanyaan berikutnya mengapa Idrus Marham? Lagi-lagi, ini pertimbangannya ialah konsolidasi kekuatan. Saat Airlangga relatif mulus menjadi Golkar-1 (Ketua Umum Golkar), ada dua agenda mendesak yang harus segera diselesaikannya, yakni pengisian jabatan Ketua DPR dan mengatasi konflik internal agar tak berkembang menjadi konflik aktual seperti sebelumnya.

Maka, Airlangga memilih Bambang Soesatyo yang dinilai relatif bisa berkomunikasi, bisa diterima banyak pihak, baik di internal maupun eksternal untuk menjadi Ketua DPR serta menjadikan Idrus Marham sebagai menteri.

Dengan menggeser Idrus menjadi menteri, besar kemungkinan posisi sekjen lebih mudah diisi tanpa gejolak berarti. Ini skenario taktis di internal Golkar, yang berpotensi membuat semua faksi cukup happy!

Baseline Istana

Yang menarik lainnya dalam pesan politik pada reshuffle kali ini ialah Jokowi sedang menguatkan baseline Istana, terutama orang-orang yang menjadi innercircle Presiden.

Konteksnya ialah eskalasi politik nasional yang akan mencapai titik kulminasi. Di dua tahun terakhir, intensitas serangan pada Jokowi diprediksi meningkat tajam. Hal itu tentu saja berkaitan erat dengan akhir jabatan dan momentum perebutan kuasa lima tahunan di 2019.

Sepertinya Jokowi mempertimbangkan sosok senior, punya pengalaman memimpin, dan bisa membantu menjadi jangkar komunikasi Jokowi dengan berbagai pihak, terutama lingkar elite militer purnawirawan ataupun aktif.

Hal itu mengingat betapa banyaknya mantan jenderal TNI ataupun Polri yang bertebaran di banyak partai. Di situlah letak sumber daya politik Moeldoko, selain saat ini juga dia menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Satu catatan kritisnya, jangan sampai saat Moeldoko menjadi Kepala Staf Kepresidenan, jarak Jokowi dengan khalayak menjadi lebar (communication gap) akibat tradisi komunikasi yang lazimnya dipraktikkan di institusi TNI.

Tak mudah bagi Jokowi mengayuh di tengah lautan kepentingan. Seperti juga pernah ditulis Vilfredo Pareto dalam tulisannya, The Circulation of the Elite (dalam William D Perdue, 1986), sirkulasi elite itu selalu bersifat resiprokal dan mutual interdependence atau punya ketergantungan bersama. Perombakan bukan sekadar tambal sulam, melainkan juga harus menguatkan!

Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Artikel ini telah dimuat pada kolom Opini harian Media Indonesia, edisi Kamis, 18 Januari 2018 (lrf)