Reformasi Birokrasi Harus Serius dan Konsisten

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Reporter: Akhwani Subkhi

 

Syahida Inn, UINJKT OnlineMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dr Taufiq Effendi mengatakan, untuk mempercepat reformasi birokrasi, semua elemen harus memiliki kehendak, persepsi, tujuan dan action plan yang sama. Taufiq mengatakan hal itu ketika memberikan ceramah umum pembukaan Rapat Kerja Tahunan Pimpinan UIN Jakarta tahun 2009 bertajuk “Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi”, yang berlangsung di Syahida Inn, Jumat (16/1).

 

Menurut Taufiq ada dua cara untuk melakukan reformasi birokrasi: melalui perubahan pola pikir atau culturalset pejabat dan perubahan sistem manajemen yang berbasis kinerja. Ia mengatakan pejabat adalah pelayan bukan penguasa, jabatan adalah amanah bukan hak, dan pejabat harus memiliki visi dan misi bersama bukan visi dan misi sendiri. “Kita harus berfikir out of the box, holistik, komprehensif, bermanfaat dan terukur, rasional dan berorientasi melayani lebih baik, mudah, murah, dan cepat,” katanya.

 

Ia menjelaskan pemikiran awal untuk mereformasi birokrasi harus meninggalkan pemikiran formalitas dan normatif, memulai dengan selalu menghitung dampak dan orientasi hasil serta manfaat dan mudharat yang jauh ke depan, untuk masyarakat dan bangsa maupun negara, dan setiap langkah bisa dirasakan, setiap putusan bisa dihitung, dan setiap kebijakan bisa diukur.

           

Ketika melakukan reformasi birokrasi, kata Taufiq, kita akan menemukan beberapa kendala di antaranya ego instansi atau daerah yang terlalu kuat dan pejabat atau instansi lebih memilih untuk mempertahankan eksistensi dan kesejahteraannya. “Untuk mempercepat reformasi birokrasi harus ada keseriusan dan keajegan serta memiliki konsep yang jelas, yaitu clear crystal concept, kompetensi, koneksi dan komitmen,” tegasnya.

 

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mencegah para pejabat bertindak korupsi. Korupsi muncul karena adanya niat dan kesempatan. Lemahnya pengawasan dan teknologi serta sistem/tata laksana yang tidak baik merupakan penyebab seseorang bisa melakukan korupsi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Taufiq meminta kepada peserta rapat kerja agar kebijakan yang dihasilkan tidak sekedar berorientasi nasional, tetapi juga transnasional. “Rapat kerja ini tidak sekedar memikirkan output, melainkan pula outcome,” pintanya.

 

Sementara itu, Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat menegaskan, rapat kerja tidak lain untuk meningkatkan komitmen para pejabat dalam rangka memajukan UIN Jakarta. Rektor menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atas bantuan dan kerjasamanya sehingga UIN Jakarta bisa berkembang dan kompetitif. [Nif/Ed]

 

Reformasi Birokrasi Harus Serius dan Konsisten

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Reporter: Akhwani Subkhi

 

Syahida Inn, UINJKT OnlineMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dr Taufiq Effendi mengatakan, untuk mempercepat reformasi birokrasi, semua elemen harus memiliki kehendak, persepsi, tujuan dan action plan yang sama. Taufiq mengatakan hal itu ketika memberikan ceramah umum pembukaan Rapat Kerja Tahunan Pimpinan UIN Jakarta tahun 2009 bertajuk “Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi”, yang berlangsung di Syahida Inn, Jumat (16/1).

 

Menurut Taufiq ada dua cara untuk melakukan reformasi birokrasi: melalui perubahan pola pikir atau culturalset pejabat dan perubahan sistem manajemen yang berbasis kinerja. Ia mengatakan pejabat adalah pelayan bukan penguasa, jabatan adalah amanah bukan hak, dan pejabat harus memiliki visi dan misi bersama bukan visi dan misi sendiri. “Kita harus berfikir out of the box, holistik, komprehensif, bermanfaat dan terukur, rasional dan berorientasi melayani lebih baik, mudah, murah, dan cepat,” katanya.

 

Ia menjelaskan pemikiran awal untuk mereformasi birokrasi harus meninggalkan pemikiran formalitas dan normatif, memulai dengan selalu menghitung dampak dan orientasi hasil serta manfaat dan mudharat yang jauh ke depan, untuk masyarakat dan bangsa maupun negara, dan setiap langkah bisa dirasakan, setiap putusan bisa dihitung, dan setiap kebijakan bisa diukur.

           

Ketika melakukan reformasi birokrasi, kata Taufiq, kita akan menemukan beberapa kendala di antaranya ego instansi atau daerah yang terlalu kuat dan pejabat atau instansi lebih memilih untuk mempertahankan eksistensi dan kesejahteraannya. “Untuk mempercepat reformasi birokrasi harus ada keseriusan dan keajegan serta memiliki konsep yang jelas, yaitu clear crystal concept, kompetensi, koneksi dan komitmen,” tegasnya.

 

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mencegah para pejabat bertindak korupsi. Korupsi muncul karena adanya niat dan kesempatan. Lemahnya pengawasan dan teknologi serta sistem/tata laksana yang tidak baik merupakan penyebab seseorang bisa melakukan korupsi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Taufiq meminta kepada peserta rapat kerja agar kebijakan yang dihasilkan tidak sekedar berorientasi nasional, tetapi juga transnasional. “Rapat kerja ini tidak sekedar memikirkan output, melainkan pula outcome,” pintanya.

 

Sementara itu, Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat menegaskan, rapat kerja tidak lain untuk meningkatkan komitmen para pejabat dalam rangka memajukan UIN Jakarta. Rektor menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atas bantuan dan kerjasamanya sehingga UIN Jakarta bisa berkembang dan kompetitif. [Nif/Ed]