Rapuhnya Soliditas Koalisi dalam 100 Hari SBY

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Seolah sudah menjadi tradisi masa 100 hari dipandang sebagai momen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan dalam berbagai aspeknya. Demikian pula yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang minggu ini telah memasuki masa penting tersebut.

Masa 100 hari pemerintahan SBY diwarnai oleh gegap gempita berbagai peristiwa politik yang mengharu biru negeri ini. Yang paling menonjol adalah kasus pemberian dana talangan (bail out) sebesar 6,7 trilyun untuk Bank Century yang berbuntut dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR.

Soliditas Koalisi
Berbagai peristiwa politik yang dalam tertentu bisa mendestabilisasi situasi politik negeri ini tentu harus menjadi catatan dan bahan ecvaluasi bagi pemerintahan SBY. Salah satu hal yang harus ditinjau ulang adalah masalah koalisi partai politik pendukungnya di parlemen.

Tidak dapat dimungkiri bahwa “galaknya” aktor-aktor politik dalam Pansus yang sebagian dari mereka berasal dari partai koalisi memperlihatkan rapuhnya soliditas koalisi pendukung SBY. Kontrak politik yang telah ditandatangani sebelum dibentuk koalisi ternyata tidak mampu mengikat komitmen mereka.

Kalau dirunut ke belakang, rapuhnya soliditas koalisi tersebut disebabkan karena koalisi itu dibentuk bukan didasarkan pada kesamaan ideologis (koalisi ideologis), melainkan lebih pada alasan pragmatis, yakni bagi-bagi kue kekuasaan sebagai balas budi politik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau koalisi berjalan tidak seperti yang diharapkan.

Dari sudut pandang yang lain, realitas ini memperlihatkan langkah “blunder” SBY dalam memaksimalkan legitimasi yang digenggamnya. Pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pemilihan langsung dan langsung lolos dalam satu putaran dengan suara di atas 60%. Artinya, pemerintahan ini sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dari rakyat.

Sayangnya, SBY memilih terlalu “berkompromi” dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen seperti tercermin dalam pembentukan kabinet. Alih-alih membentuk zaken kabinet atau kabinet profesional, justeru SBY membentuk kabinet gado-gado dengan menempatkan sebagian besar kader dari kalangan partai pendukung koalisi di kabinetnya.

Dengan demikian, kalau sekarang SBY menuai panen yang kurang memuaskan dari tanaman politiknya, hal itu tidak lain merupakan akibat dari apa yang ia tanam. Seperti kata pepatah, siapa menanam angin ia menuai badai, itulah kira-kira gambaran dari turbulensi politik yang kini terpusat di gedung para wakil rakyat.

Teror Psikologis
SBY dan Partai Demokrat tampaknya sudah mulai gerah dengan perilaku politisi partai pendukung koalisi. Karenanya, ia mulai menebar ancaman dengan melakukan “teror” psikologis kepada Pansus. Misalnya, ia mengatakan prihatin dengan etika anggota Pansus seperti dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

Dalam berbagai kesempatan, elite-elite Partai Demokrat juga ikut memberikan ancaman kepada para politisi partai pendukung koalisi yang dianggapnya tidak mempunyai etika politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, misalnya, mengatakan Demokrat akan mengevaluasi keikutsertaan partai koalisi di kabinet Indoensia Bersatu Jilid II.

Apa yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat sesungguhnya dapat dimaknai sebagai keinginan SBY untuk meninjau kembali koalisi. Melalui teror psikologis tersebut, SBY tampaknya melihat ketidakefektifan koalisi dalam mendukung dirinya. Karenaya, kalau partai pendukung koalisi memperlihatkan perilaku yang sama, bukan tidak mungkin, SBY akan memainkan kartu truf lain, yaitu penggantian kabinet atau reshuffle.

Ancaman SBY tersebut tampaknya memperlihatkan hasilnya. Sejumlah partai pendukung koalisi mulai “goyah” dengan mengancam akan mengganti anggotanya di Pansus. PKB bahkan telah memulai menarik anggotanya, dan kini Partai Golkar mengalami kekisruhan internal. Ada selebaran informasi bahwa anggotanya yang vokal di Pansus, Bambang Soesatyo, akan direcall meskipun kemudian dibantah oleh petinggi Golkar.

Apa yang berlangsung di negeri ini sesungguhnya merupakan gejala politik yang tidak sehat. Secara etika organisasi, anggota organisasi tidak dibenarkan untuk melawan keputusan yang telah dibuatnya bersama-sama. Perlawanan seharusnya diberikan pada saat keputusan sedang digodok, termasuk pilihan untuk menaati atau menolaknya. Inilah pula yang seharusnya terjadi di dalam koalisi.

Oleh karena itu, bagi partai koalisi sekarang ini, hemat penulis, tidak boleh lagi bermain dua kaki. Pilihan harus jelas. Kalau sudah tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan SBY, pilihan yang paling elegan adalah keluar dari barisan koalisi, daripada tetap dalam koalisi tetapi seperti duri dalam daging.

Langkah seperti itu justeru akan menyehatkan demokrasi dan kehidupan politik secara umum. Rakyat pun pada gilirannya akan disuguhi permainan-permainan politik yang cantik dan menawan dari para aktor politik di Senayan.

*Iding R. Hasan adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta, kini tengah menyelesaikan program Doktor Ilmu Komunikasi di UNPAD Bandung

**Artikel ini dimuat di Harian Tribun Jabar, Kamis, 28 Januari 2010

Rapuhnya Soliditas Koalisi dalam 100 Hari SBY

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Seolah sudah menjadi tradisi masa 100 hari dipandang sebagai momen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan dalam berbagai aspeknya. Demikian pula yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang minggu ini telah memasuki masa penting tersebut.

Masa 100 hari pemerintahan SBY diwarnai oleh gegap gempita berbagai peristiwa politik yang mengharu biru negeri ini. Yang paling menonjol adalah kasus pemberian dana talangan (bail out) sebesar 6,7 trilyun untuk Bank Century yang berbuntut dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR.

Soliditas Koalisi
Berbagai peristiwa politik yang dalam tertentu bisa mendestabilisasi situasi politik negeri ini tentu harus menjadi catatan dan bahan ecvaluasi bagi pemerintahan SBY. Salah satu hal yang harus ditinjau ulang adalah masalah koalisi partai politik pendukungnya di parlemen.

Tidak dapat dimungkiri bahwa “galaknya” aktor-aktor politik dalam Pansus yang sebagian dari mereka berasal dari partai koalisi memperlihatkan rapuhnya soliditas koalisi pendukung SBY. Kontrak politik yang telah ditandatangani sebelum dibentuk koalisi ternyata tidak mampu mengikat komitmen mereka.

Kalau dirunut ke belakang, rapuhnya soliditas koalisi tersebut disebabkan karena koalisi itu dibentuk bukan didasarkan pada kesamaan ideologis (koalisi ideologis), melainkan lebih pada alasan pragmatis, yakni bagi-bagi kue kekuasaan sebagai balas budi politik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau koalisi berjalan tidak seperti yang diharapkan.

Dari sudut pandang yang lain, realitas ini memperlihatkan langkah “blunder” SBY dalam memaksimalkan legitimasi yang digenggamnya. Pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pemilihan langsung dan langsung lolos dalam satu putaran dengan suara di atas 60%. Artinya, pemerintahan ini sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dari rakyat.

Sayangnya, SBY memilih terlalu “berkompromi” dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen seperti tercermin dalam pembentukan kabinet. Alih-alih membentuk zaken kabinet atau kabinet profesional, justeru SBY membentuk kabinet gado-gado dengan menempatkan sebagian besar kader dari kalangan partai pendukung koalisi di kabinetnya.

Dengan demikian, kalau sekarang SBY menuai panen yang kurang memuaskan dari tanaman politiknya, hal itu tidak lain merupakan akibat dari apa yang ia tanam. Seperti kata pepatah, siapa menanam angin ia menuai badai, itulah kira-kira gambaran dari turbulensi politik yang kini terpusat di gedung para wakil rakyat.

Teror Psikologis
SBY dan Partai Demokrat tampaknya sudah mulai gerah dengan perilaku politisi partai pendukung koalisi. Karenanya, ia mulai menebar ancaman dengan melakukan “teror” psikologis kepada Pansus. Misalnya, ia mengatakan prihatin dengan etika anggota Pansus seperti dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

Dalam berbagai kesempatan, elite-elite Partai Demokrat juga ikut memberikan ancaman kepada para politisi partai pendukung koalisi yang dianggapnya tidak mempunyai etika politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, misalnya, mengatakan Demokrat akan mengevaluasi keikutsertaan partai koalisi di kabinet Indoensia Bersatu Jilid II.

Apa yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat sesungguhnya dapat dimaknai sebagai keinginan SBY untuk meninjau kembali koalisi. Melalui teror psikologis tersebut, SBY tampaknya melihat ketidakefektifan koalisi dalam mendukung dirinya. Karenaya, kalau partai pendukung koalisi memperlihatkan perilaku yang sama, bukan tidak mungkin, SBY akan memainkan kartu truf lain, yaitu penggantian kabinet atau reshuffle.

Ancaman SBY tersebut tampaknya memperlihatkan hasilnya. Sejumlah partai pendukung koalisi mulai “goyah” dengan mengancam akan mengganti anggotanya di Pansus. PKB bahkan telah memulai menarik anggotanya, dan kini Partai Golkar mengalami kekisruhan internal. Ada selebaran informasi bahwa anggotanya yang vokal di Pansus, Bambang Soesatyo, akan direcall meskipun kemudian dibantah oleh petinggi Golkar.

Apa yang berlangsung di negeri ini sesungguhnya merupakan gejala politik yang tidak sehat. Secara etika organisasi, anggota organisasi tidak dibenarkan untuk melawan keputusan yang telah dibuatnya bersama-sama. Perlawanan seharusnya diberikan pada saat keputusan sedang digodok, termasuk pilihan untuk menaati atau menolaknya. Inilah pula yang seharusnya terjadi di dalam koalisi.

Oleh karena itu, bagi partai koalisi sekarang ini, hemat penulis, tidak boleh lagi bermain dua kaki. Pilihan harus jelas. Kalau sudah tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan SBY, pilihan yang paling elegan adalah keluar dari barisan koalisi, daripada tetap dalam koalisi tetapi seperti duri dalam daging.

Langkah seperti itu justeru akan menyehatkan demokrasi dan kehidupan politik secara umum. Rakyat pun pada gilirannya akan disuguhi permainan-permainan politik yang cantik dan menawan dari para aktor politik di Senayan.

*Iding R. Hasan adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta, kini tengah menyelesaikan program Doktor Ilmu Komunikasi di UNPAD Bandung

**Artikel ini dimuat di Harian Tribun Jabar, Kamis, 28 Januari 2010