Pretensi Indonesia

Oleh Azyumardi Azra

Banyak kalangan luar negeri belakangan ini sering mengajukan pertanyaan kepada saya; kenapa Indonesia kelihatan kehilangan gregetnya dalam kancah internasional. Pertanyaan ini muncul terutama bukan terkait dengan 'kekalahan' Indonesia dalam kehebohan penangkapan beberapa pegawai DKP di wilayah perairan perbatasan dengan Malaysia beberapa waktu lalu, tetapi dalam konteks lebih luas-di Asia dan bahkan dunia umumnya. Walau dalam perspektif banyak kalangan dalam negeri sendiri, kasus-kasus pertikaian dengan Malaysia yang menampilkan Indonesia sebagai pihak yang 'kalah', merupakan indikasi tiada atau lemahnya greget Indonesia dalam percaturan dan persaingan internasional.

Pertanyaan atau masalah semacam itu muncul terutama dalam kaitannya dengan peran yang mereka harapkan dari Indonesia di tengah percaturan dunia yang masih diwarnai banyak konflik yang terus berkelanjutan sejak dari Palestina-Israel; Irak; Afghanistan; Mindanau, Filipina Selatan; Patani, Thailand Selatan; misalnya. Di tengah konflik bersenjata, yang melibatkan kaum Muslimin setempat, yang telah menewaskan jutaan orang, Indonesia diharapkan banyak kalangan dunia untuk menjadi kekuatan 'penengah' dan 'pendamai' di antara berbagai pihak yang terlibat konflik.

Bahkan, juga ada banyak harapan tentang peran Indonesia untuk 'menjembatani' tensi di antara Barat dan Dunia Muslim; dan dalam batas tertentu, ketegangan itu bahkan meningkat dengan menguatnya sikap antiimigran Muslim dan anti-Islam dari kalangan sayap kanan di Eropa dan juga Amerika Utara.

Semua harapan masyarakat internasional ini, bahkan mendapat landasan konstitusional yang kuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan Indonesia harus memainkan peran aktif dalam turut membangun perdamaian  internasional. Pelaksanaan amanat ini jelas terletak terutama di pundak pemerintah-yang juga dapat melibatkan masyarakat dalam kerangka 'total diplomacy'.

Adanya harapan masyarakat dunia itu sebenarnya juga tidak berlebihan. Ini terkait dengan kenyataan,  Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah geografis terbesar di dunia. Juga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di muka bumi ini, dan sekaligus sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di Dunia Muslim. Dan, juga bahwa mayoritas terbesar kaum Muslimin Indonesia menempuh 'jalan tengah' (washatiyyah), yang diwakili banyak organisasi arus utama Islam sejak dari NU, Muhammadiyah, DDII, al-Washliyah, Perti, Mathla'ul Anwar, Persis, PUI, Nahdlatul Wathan,  al-Khairat, dan banyak lagi. Juga, tidak kurang pentingnya adalah kenyataan bahwa Indonesia merupakan  ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga turut menjadi anggota G20.

Dilihat dari perspektif itu, wajar jika Indonesia sendiri sejak masa kemerdekaan juga memiliki pretensi besar. Ini terutama terlihat dalam langkah Presiden Soekarno yang menjadikan Indonesia sebagai lokomotif bagi negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka seusai Perang Dunia II. Bung Karno mengambil prakarsa dengan KTT Non-Blok 1955 yang terkenal itu, karena menjadi sebuah kekuatan tengah alternatif dalam persaingan Blok Barat dan Blok Timur. Tidak cukup sampai di situ, Presiden Soekarno juga memperkenalkan The Games of New Emerging Forces (Ganefo) sebagai alternatif bagi Olimpiade yang menurut dia tidak lain merupakan salah satu bentuk 'neo-kolonialisme'-penjajahan melalui olahraga.

Pretensi Indonesia untuk menjadi salah satu pemain kunci (key player) dalam kancah politik internasional menyurut pada paruh pertama masa kekuasaan Presiden Soeharto. Presiden kedua ini, sebaliknya lebih banyak melihat ke dalam (inward looking) dengan memfokuskan pada stabilitas nasional bagi terselenggaranya pembangunan. Mengorbankan kebebasan dan demokrasi, Presiden Soeharto berhasil membawa Indonesia ke dalam pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pengurangan kemiskinan secara signifikan. Dengan begitu, pelan-pelan tapi pasti, Indonesia kembali menjadi salah satu pemain utama dalam percaturan dunia, khususnya di Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi semacam 'big brother' bagi negara-negara ASEAN lainnya. Posisi ini menyurut pada tahun-tahun awal masa Reformasi untuk meningkat kembali pada periode kepemimpinan SBY-JK, 2004-2009.

Memandang amanat Konstitusi dan harapan masyarakat dunia, kini pada tempatnya Indonesia kembali merevitalisasi peranannya di tengah percaturan dunia. Revitalisasi ini pasti meniscayakan peran lebih aktif Kementerian Luar Negeri-yang kemudian dapat memberdayakan berbagai pihak yang peduli dengan posisi Indonesia di tengah masyarakat internasional. Jelas revitalisasi itu sangat mendesak dilakukan agar Indonesia dapat kembali memiliki harkat dan martabat yang pantas dia miliki.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 28 Oktober 2010
Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta