Pilihan Oposisi PDIP

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Gun Gun Heryanto

PIDATO politik Megawati yang disampaikan di pembukaan Kongres III PDIP, Selasa (6/4) menarik disimak terutama dalam konteks eksistensi partai ini ke depan. Megawati memberi sinyal kuat bahwa wacana yang berkembang dimana PDIP akan menjajagi kemungkinan menjadi mitra koalisi, tak akan terwujud. Artikulasi pesan politik Mega sekaligus menjadi penanda bahwa simpul utama kekuatan PDIP ada di tangannya. Setelah munculnya monoloyalitas dalam pencalonan Mega untuk kembali memimpin PDIP 2010-2015, penentuan sikap akhir partai atas isu krusial yang bergulir pun masih menempatkan Megawati di puncak hirarki tertinggi. Kongres menjadi momentum peneguh bagi eksistensi power Megawati dan trah Soekarno.

Sisi positif dari dinamisasi kongres PDIP terutama yang tergambar dari pidato politik Megawati adalah pilihan untuk konsisten menjadi kekuatan penyeimbang. Mega menyatakan bahwa kehendak rakyatlah yang menjadi penentu  apakah PDIP akan memegang tampuk pemerintahan atau menjadi kekuatan penyeimbang agar prinsip check and balances bisa berjalan.

Ada tiga sumberdaya politik (political resources) yang dimiliki PDIP untuk memerankan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Pertama, PDIP merupakan partai yang mengantongi 14 persen suara di Pemilu 2009. Jika PDIP di luar kekuasaan dan mampu mengonsolidasikan kekuatan, maka apa yang dilakukan PDIP memiliki dampak signifikan. Misalnya, kekuatan tersebut nampak jelas dalam kasus Century. Meskipun ada penurunan jumlah dari dua Pemilu sebelumnya, PDIP tetap masuk di daftar tiga besar partai pemenang Pemilu. Kita bisa bayangkan jika PDIP masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, tentu proses demokratisasi tak akan berjalan dengan baik.

Kedua, PDIP hingga saat ini masih memiliki simpul perekat organisasi yakni Megawati. Faktor Mega tetap menjadi kekuataan tersendiri bagi soliditas partai terutama dalam relasi kuasanya dengan pemerintah. Upaya berbagai pihak baik internal maupun eksternal partai menarik PDIP ke dalam kekuasaan, hanya mungkin terpatahkan oleh pilihan sikap politik Mega.

Ketiga, adanya potensi basis ideologi di PDIP. Soekarno dengan  ajarannya tak semata tokoh simbolik, melainkan juga representasi ideologi partai. Pemikiran Soekarnoisme dalam ranah politik PDIP memiliki sumbangan besar bagi proses konvergensi simbolik kader yang melahirkan politik kekitaan di antara mereka.  Menurut Ernest G Bormann dalam buku Communication and Organizations: an Intepretive Approach, konvergensi simbolik akan muncul salah satunya melalui visi retorik dan tema fantasi. Visi retorik menekankan pada pandangan berbagi, bagaimana sesuatu terjadi dan apakah mungkin terjadi? Sementara tema fantasi berupa asumsi pengetahuan kelompok yang didasarkan pada penciptaan strukturasi penguasaan realitas. Soekarnoisme telah membingkai politik PDIP melalui berbagai tema fantasi yang dihadirkannya tentang negara dan bangsa. Sehingga, kerap menginspirasi visi retoris para elit dan kader termasuk Megawati. Hal inilah yang oleh Megawati kembali diingatkan dalam pidatonya di awal konggres kemarin. Yakni, PDIP merupakan partai ideologis yang tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang tak berpihak pada wong cilik.

Regenerasi Kepemimpinan

Faktor Megawati dan Soekarno dalam kekhasan politik PDIP, bisa menjadi potensi kekuatan sekaligus kelemahan. Politik yang memapankan trah dan ideologi figur, biasanya membentuk basis tradisional yang loyal pada elit utamanya. Namun demikian, kerap terjebak pada sistem feodal yang melanggengkan dinasti politik. Terutama, jika tak mampu mentransformasikan kekuatan politik figur tersebut pada bangunan sistem dan kader organisasi.

Bertahannnya Mega di kursi PDIP-1 sejak Orde Baru hingga sekarang menjadi penanda bahwa Mega memiliki posisi sangat dominan. Setiap konggres hampir selalu berjalan tanpa kompetisi yang berarti. Sehingga PDIP sangat identik dengan sosok Mega. Di konggres kali ini pun, tampilnya Guruh Soekarnoputra yang notabene adik kandung Mega dianggap sebagai fenomena tak lazim, sehingga Guruh merasa kecewa. Padahal sesungguhnya hal tersebut bagus untuk menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan alternatif di luar sosok Mega.

Gejala feodalisasi di PDIP yang mesti diwaspadai elit dan kadernya adalah menguatnya kesadaran diskursif dan kesadaran praktis seolah-olah hanya orang dari anak keturunan Soekarnolah yang memiliki hak atas tongkat komando dalam regenerasi kepemimpinan PDIP. Puan Maharani merupakan trah Soekarno yang dianggap paling pantas untuk ditempatkan dalam posisi strategis kepemimpinan PDIP pasca Mega. Alih generasi tentu saja lumrah, hanya saja jangan sampai mekanisme kepartaian terlalu didominasi oleh proses homogen yang dipaksakan.

Feodalisme di tubuh partai, kerap menihilkan proses refleksivitas yang sangat diperlukan oleh partai tersebut di tengah dinamisasi politik yang berlangsung saat ini dan di masa depan. Eksistensi partai dalam rivalitas dengan kekuatan eksternal akan terjaga, jika partai yang bersangkutan tak alergi menerima dan mentransformasikan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, platform dan figur partai merupakan bagian dari sistem yang tak seharusnya berjalan statis, karena tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri.

Bagaimana pun PDIP adalah aset penting bangsa ini. Sebagai salah satu kantong kekuatan nyata dalam politik Indonesia, kiprah PDIP tentu saja menentukan tak hanya bagi internal kader tetapi juga bagi khalayak banyak. Mengingat posisi penting PDIP tersebut, maka seyogianya partai ini serius memikirkan dua hal utama. Pertama, PDIP perlu memikirkan formula yang tepat dalam mentransfromasikan kekuatan politik figur yang dominan menjadi kekuatan sistem, sehingga PDIP akan tumbuh menjadi partai modern. Kedua, partai ini perlu menjaga konsistensi dalam melakukan fungsi-fungsi kepartaian yang secara langsung dapat dirasakan oleh khalayak banyak. ***

Tulisan ini telah dimuat di Pikiran Rakyat, Jum’at 9 April 2010

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

 

 

Pilihan Oposisi PDIP

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Gun Gun Heryanto

PIDATO politik Megawati yang disampaikan di pembukaan Kongres III PDIP, Selasa (6/4) menarik disimak terutama dalam konteks eksistensi partai ini ke depan. Megawati memberi sinyal kuat bahwa wacana yang berkembang dimana PDIP akan menjajagi kemungkinan menjadi mitra koalisi, tak akan terwujud. Artikulasi pesan politik Mega sekaligus menjadi penanda bahwa simpul utama kekuatan PDIP ada di tangannya. Setelah munculnya monoloyalitas dalam pencalonan Mega untuk kembali memimpin PDIP 2010-2015, penentuan sikap akhir partai atas isu krusial yang bergulir pun masih menempatkan Megawati di puncak hirarki tertinggi. Kongres menjadi momentum peneguh bagi eksistensi power Megawati dan trah Soekarno.

Sisi positif dari dinamisasi kongres PDIP terutama yang tergambar dari pidato politik Megawati adalah pilihan untuk konsisten menjadi kekuatan penyeimbang. Mega menyatakan bahwa kehendak rakyatlah yang menjadi penentu  apakah PDIP akan memegang tampuk pemerintahan atau menjadi kekuatan penyeimbang agar prinsip check and balances bisa berjalan.

Ada tiga sumberdaya politik (political resources) yang dimiliki PDIP untuk memerankan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Pertama, PDIP merupakan partai yang mengantongi 14 persen suara di Pemilu 2009. Jika PDIP di luar kekuasaan dan mampu mengonsolidasikan kekuatan, maka apa yang dilakukan PDIP memiliki dampak signifikan. Misalnya, kekuatan tersebut nampak jelas dalam kasus Century. Meskipun ada penurunan jumlah dari dua Pemilu sebelumnya, PDIP tetap masuk di daftar tiga besar partai pemenang Pemilu. Kita bisa bayangkan jika PDIP masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, tentu proses demokratisasi tak akan berjalan dengan baik.

Kedua, PDIP hingga saat ini masih memiliki simpul perekat organisasi yakni Megawati. Faktor Mega tetap menjadi kekuataan tersendiri bagi soliditas partai terutama dalam relasi kuasanya dengan pemerintah. Upaya berbagai pihak baik internal maupun eksternal partai menarik PDIP ke dalam kekuasaan, hanya mungkin terpatahkan oleh pilihan sikap politik Mega.

Ketiga, adanya potensi basis ideologi di PDIP. Soekarno dengan  ajarannya tak semata tokoh simbolik, melainkan juga representasi ideologi partai. Pemikiran Soekarnoisme dalam ranah politik PDIP memiliki sumbangan besar bagi proses konvergensi simbolik kader yang melahirkan politik kekitaan di antara mereka.  Menurut Ernest G Bormann dalam buku Communication and Organizations: an Intepretive Approach, konvergensi simbolik akan muncul salah satunya melalui visi retorik dan tema fantasi. Visi retorik menekankan pada pandangan berbagi, bagaimana sesuatu terjadi dan apakah mungkin terjadi? Sementara tema fantasi berupa asumsi pengetahuan kelompok yang didasarkan pada penciptaan strukturasi penguasaan realitas. Soekarnoisme telah membingkai politik PDIP melalui berbagai tema fantasi yang dihadirkannya tentang negara dan bangsa. Sehingga, kerap menginspirasi visi retoris para elit dan kader termasuk Megawati. Hal inilah yang oleh Megawati kembali diingatkan dalam pidatonya di awal konggres kemarin. Yakni, PDIP merupakan partai ideologis yang tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang tak berpihak pada wong cilik.

Regenerasi Kepemimpinan

Faktor Megawati dan Soekarno dalam kekhasan politik PDIP, bisa menjadi potensi kekuatan sekaligus kelemahan. Politik yang memapankan trah dan ideologi figur, biasanya membentuk basis tradisional yang loyal pada elit utamanya. Namun demikian, kerap terjebak pada sistem feodal yang melanggengkan dinasti politik. Terutama, jika tak mampu mentransformasikan kekuatan politik figur tersebut pada bangunan sistem dan kader organisasi.

Bertahannnya Mega di kursi PDIP-1 sejak Orde Baru hingga sekarang menjadi penanda bahwa Mega memiliki posisi sangat dominan. Setiap konggres hampir selalu berjalan tanpa kompetisi yang berarti. Sehingga PDIP sangat identik dengan sosok Mega. Di konggres kali ini pun, tampilnya Guruh Soekarnoputra yang notabene adik kandung Mega dianggap sebagai fenomena tak lazim, sehingga Guruh merasa kecewa. Padahal sesungguhnya hal tersebut bagus untuk menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan alternatif di luar sosok Mega.

Gejala feodalisasi di PDIP yang mesti diwaspadai elit dan kadernya adalah menguatnya kesadaran diskursif dan kesadaran praktis seolah-olah hanya orang dari anak keturunan Soekarnolah yang memiliki hak atas tongkat komando dalam regenerasi kepemimpinan PDIP. Puan Maharani merupakan trah Soekarno yang dianggap paling pantas untuk ditempatkan dalam posisi strategis kepemimpinan PDIP pasca Mega. Alih generasi tentu saja lumrah, hanya saja jangan sampai mekanisme kepartaian terlalu didominasi oleh proses homogen yang dipaksakan.

Feodalisme di tubuh partai, kerap menihilkan proses refleksivitas yang sangat diperlukan oleh partai tersebut di tengah dinamisasi politik yang berlangsung saat ini dan di masa depan. Eksistensi partai dalam rivalitas dengan kekuatan eksternal akan terjaga, jika partai yang bersangkutan tak alergi menerima dan mentransformasikan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, platform dan figur partai merupakan bagian dari sistem yang tak seharusnya berjalan statis, karena tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri.

Bagaimana pun PDIP adalah aset penting bangsa ini. Sebagai salah satu kantong kekuatan nyata dalam politik Indonesia, kiprah PDIP tentu saja menentukan tak hanya bagi internal kader tetapi juga bagi khalayak banyak. Mengingat posisi penting PDIP tersebut, maka seyogianya partai ini serius memikirkan dua hal utama. Pertama, PDIP perlu memikirkan formula yang tepat dalam mentransfromasikan kekuatan politik figur yang dominan menjadi kekuatan sistem, sehingga PDIP akan tumbuh menjadi partai modern. Kedua, partai ini perlu menjaga konsistensi dalam melakukan fungsi-fungsi kepartaian yang secara langsung dapat dirasakan oleh khalayak banyak. ***

Tulisan ini telah dimuat di Pikiran Rakyat, Jum’at 9 April 2010

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute