Pertaruhan Politik PPP

DR Gun Gun Heryanto*

Ada pendekatan berbeda yang dipraktikkan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mengurai konflik yang membelit mereka jelang perhelatan pilkada serentak di penghujung tahun ini.

            Partai Golkar berupaya menjajaki model konsensus parsial dengan prosedur islah untuk menyelamatkan eksistensi mereka jelang dimulainya tahapan pilkada serentak. “Gencatan senjata” ala Golkar merupakan islah semu dan sekadar menyelamatkan tiket masuk ke gelanggang pertarungan di tengah konflik internal yang kian membara! Sementara roadmap penyelesaian konflik PPP masih gelap gulita, baik islah pura-pura maupun jalan keluar paripurna di luar prosedur hukum yang sedang dijalani mereka saat ini.

Kegagalan Komunikasi Politik

Ironis! Baik Golkar maupun PPP merupakan partai yang banyak makan asam garam kehidupan politik nasional. Kedua partai yang lahir dari rahim Orde Baru ini sesungguhnya diisi oleh banyak politisi berpengalaman dan kenyang terlibat dalam urusan manajemen konflik. Konflik dalam partai politik sesungguhnya wajar dan niscaya adanya.

            Karena itu, hubungan antaraktor dan kelompok yang berseteru harus dikanalisasi melalui beragam prosedur komunikasi yang mengubah kuadran negatif menjadi positif. Politisi dituntut untuk mengembangkan model komunikasi interaksional dan transaksional secara cermat, tepat, dan proporsional.

            Konflik yang selalu menghadirkan suasana penuh paradoks harus diimbangi dengan kepiawaian membuka zona kesepakatan yang memungkinkan terfasilitasinya pemahaman bersama untuk mengatasi deadlock. Yang ditempuh Golkar lebih maju dari PPP. Meskipun islah semu Golkar dalam jangka menengah dan panjang belum menyelesaikan masalah internal mereka, bertemunya para elite kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono menjadi penanda bahwa manajemen konflik masih berjalan.

            PPP hingga sekarang gagal mengembangkan komunikasi politik. Pernyataan kedua kubu terus saling menegasikan eksistensi masing-masing pihak. Kubu Djan Faridz berkali-kali mengumbar pernyataan hanya akan islah dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, bukan dengan kubu Muhammad Romahurmuziy.

            Pun demikian basa-basi Romahurmuziy, yang hanya akan berislah dengan Suryadharma Ali (SDA). Golkar punya cara lumayan untuk mengurai kebuntuan dengan memajukan sosok Jusuf Kalla sebagai mediator, sementara PPP tak kunjung bisa memaksimalkan figur jangkar di internalnya meski sekadar untuk gencatan senjata. Inilah titik rawan PPP yang sekaligus menjadi pertaruhan politik mereka dalam keikutsertaannya di pilkada serentak. Jika merujuk ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), ada dua poin utama yang mengatur calon kandidat yang akan diusung parpol.

            Pertama, hanya pengurus parpol yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM yang bisa mengusung calon peserta pilkada. Apabila tengah menjalani proses hukum, pengurus yang menang sesuai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan terdaftar di Kemenhukham yang bisa mengikuti pilkada. Kedua, kubu-kubu yang berseteru harus islah dan mendaftarkan kepengurusan ke Kemenhukham sebelum tahap pendaftaran calon kepada daerah berakhir pada 28 Juli 2015.

            Semua instrumen UU dan peraturan sesungguhnya telah jelas, partai berkonflik harus mengatasi dulu persoalan internalnya untuk dapat melenggang ke gelanggang pertarungan elektoral. Kegagalan komunikasi politik dalam manajemen konflik bisa menyebabkan kerugian besar dan berdampak luas bagi posisi politik mereka.

Siklus Perilaku Komunikasi

            Alam perspektif teori informasi organisasi dari Karl Wieck dalam The Social Psychology of Organizing (1979) dikenal dua strategi komunikasi agar organisasi mampu mengurangi ketidakpastian terutama saat konflik seperti dialami PPP dan Golkar. Dua hal tersebut adalah siklus perilaku komunikasi dan aturan bersama.

            Siklus perilaku membutuhkan prosedur aksi (act), interaksi atau respons (interact), dan penyesuaian (adjustment). Siklus komunikasi ini memungkinkan politisi yang bertikai melakukan klarifikasi terhadap ihwal yang belum jelas. Syarat utamanya adalah kemauan dan kemampuan untuk meletakkan seluruh inisiatif penyelesaian konflik dalam kerangka interaksi yang sepadan dan saling menyesuaikan untuk mengoptimalkan hasil koordinasi atau negosiasi.

Jelas, pernyataan Djan Faridz dan Romahurmuziy soal islah tidak berkomitmen menghadirkan siklus komunikasi ini sehingga tak bisa menghadirkan perubahan kuadran negatif ke positif meski sekadar temporer. Bingkai islah, dalam perspektif Karl Wieck ini, juga harusnya menghadirkan aturan bersama menyangkut empat hal.

Pertama, aturan durasi. Aturan ini mengacu pada pilihan organisasi untuk melakukan komunikasi yang bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Ini yang ditempuh Golkar sekarang, menyelamatkan pilkada serentak melalui kesepakatan bersama. Kedua, aturan personel. Adanya panduan aturan bersama yang bisa mengikat bauran kepengurusan hasil islah. Ini memang cukup rumit ketika dua kubu yang berseteru harus saling berbaur.

            Putusan pengadilan maupun aturan eksternal sesungguhnya hanyalah rujukan, tetapi optimal dan tidak bauran kepengurusan akan sangat ditentukan oleh komunikasi intensif di antara para elite di internal partai yang berkonflik. Ketiga, aturan keberhasilan. Biasanya menggunakan rujukan proses komunikasi di masa lalu yang terbukti efektif dalam mengurangi ketidakpastian informasi. PPP dan Golkar sebagai partai berpengalaman tentu memiliki pengalaman tentang cara mengatasi konflik mereka pada masa lalu.

            Keempat, aturan usaha dengan memastikan seluruh upaya dan prosedur islah memfasilitasi kedua kubu untuk saling memahami dan menyetujuinya. PPP kini dihadapkan pada tantangan nyata, mampukah mereka keluar dari jebakan ego elite masing-masing? Jika tak mampu menghadirkan kesepakatan bersama, PPP akan masuk di zona bahaya. PPP berpotensi tertinggal gerbong pilkada serentak tahun ini.

            Jika pun ikut menempel ke gerbong partai lain, PPP hanya akan menjadi pelengkap penderita akibat tak solidnya basis struktur partai dan kecewanya basis konstituen mereka. Dalam jangka panjang pun bisa menghadirkan situasi runyam. PPP akan kehilangan pamor dan powerdalam memosisikan partai mereka sebagai ”rumah besar umat Islam”.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Artikel dimuat di Kolom Opini, Koran SINDO, Senin 22 Juni 2015