Perlu Kemauan Politik untuk Mereformasi Birokrasi PT

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone


Syahida Inn,
UINJKT Online – Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menegaskan, untuk mereformasi birokrasi di perguruan tinggi (PT) diperlukan beberapa faktor agar reformasi dapat berjalan dengan baik. Di antaranya dengan adanya kemauan politik (political will) dan kemauan komitmen (political commitment) dari pimpinan, mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke tingkat paling rendah. “Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan oleh seluruh pegawai PT dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi,” katanya saat memberikan ceramah umum dalam rapat kerja pimpinan (rakerpim) UIN Jakarta di Syahida Inn, Jum’at (16/1). Rakerpim yang digelar hingga Sabtu besok dihadiri oleh unsur pimpinan universitas dan fakultas hingga jurusan.

Selain faktor tadi, lanjut Taufiq, faktor lain yang tak kalah penting adalah adanya kesepahaman di kalangan setiap pegawai PT. Hal ini tak lain agar reformasi birokrasi yang dijalankan dapat meningkatkan kualitas diri PT dan peserta didik itu sendiri. Di samping itu, kekonsistenan juga perlu ditumbuhkan, karena reformasi birokrasi merupakan proses yang berulang dan berkelanjutan. “Konsisten di sini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankannya sesuai dengan peraturan serta perundangan yang ada,” paparnya.

Namun, menurut Taufiq, dual hal itu saja tidak cukup. Agar reformasi birokrasi PT dapat berjalan rasional, tampaknya juga perlu adanya ketersediaan anggaran memadai. Dan, yang tak kalah pentingnya, adalah perlu adanya sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur, seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat atau watchdog, serta mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses reformasi birokrasi di PT itu sendiri.

Pada bagian lain ceramahnya, Taufiq mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian integral dari politik, hukum, ekonomi, dan bahkan budaya. Namun, reformasi birokrasi merupakan inti dari reformasi bidang-bidang lainnya, karena tidak ada bidang-bidang lain itu yang tidak tersentuh dan bersentuhan dengan birokrasi pemerintahan. Keberhasilan atau kegagalan melaksanakan birokrasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan di bidang tersebut. “Namun, birokrasi pemerintah juga lah yang akan melaksanakan dan mengimplementasikan hasil reformasi itu sendiri,” katanya. (ns)

Perlu Kemauan Politik untuk Mereformasi Birokrasi PT

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone


Syahida Inn,
UINJKT Online – Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menegaskan, untuk mereformasi birokrasi di perguruan tinggi (PT) diperlukan beberapa faktor agar reformasi dapat berjalan dengan baik. Di antaranya dengan adanya kemauan politik (political will) dan kemauan komitmen (political commitment) dari pimpinan, mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke tingkat paling rendah. “Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan oleh seluruh pegawai PT dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi,” katanya saat memberikan ceramah umum dalam rapat kerja pimpinan (rakerpim) UIN Jakarta di Syahida Inn, Jum’at (16/1). Rakerpim yang digelar hingga Sabtu besok dihadiri oleh unsur pimpinan universitas dan fakultas hingga jurusan.

Selain faktor tadi, lanjut Taufiq, faktor lain yang tak kalah penting adalah adanya kesepahaman di kalangan setiap pegawai PT. Hal ini tak lain agar reformasi birokrasi yang dijalankan dapat meningkatkan kualitas diri PT dan peserta didik itu sendiri. Di samping itu, kekonsistenan juga perlu ditumbuhkan, karena reformasi birokrasi merupakan proses yang berulang dan berkelanjutan. “Konsisten di sini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankannya sesuai dengan peraturan serta perundangan yang ada,” paparnya.

Namun, menurut Taufiq, dual hal itu saja tidak cukup. Agar reformasi birokrasi PT dapat berjalan rasional, tampaknya juga perlu adanya ketersediaan anggaran memadai. Dan, yang tak kalah pentingnya, adalah perlu adanya sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur, seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat atau watchdog, serta mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses reformasi birokrasi di PT itu sendiri.

Pada bagian lain ceramahnya, Taufiq mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian integral dari politik, hukum, ekonomi, dan bahkan budaya. Namun, reformasi birokrasi merupakan inti dari reformasi bidang-bidang lainnya, karena tidak ada bidang-bidang lain itu yang tidak tersentuh dan bersentuhan dengan birokrasi pemerintahan. Keberhasilan atau kegagalan melaksanakan birokrasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan di bidang tersebut. “Namun, birokrasi pemerintah juga lah yang akan melaksanakan dan mengimplementasikan hasil reformasi itu sendiri,” katanya. (ns)