Performa SBY

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Sisi lain yang menarik kita perbincangkan di luar hiruk-pikuk pembentukan kabinet baru adalah sosok SBY sendiri, terkait dengan performa (performance) pemerintahannya ke depan. Pelantikan Presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober, menjadi penanda paling nyata bahwa Indonesia kini secara faktual maupun legal telah memiliki kembali pemimpin nasional. Inilah produk dari suatu mekanisme demokrasi prosedural yang disepakati dan berjalan di negeri ini. SBY kini nampak lebih percaya diri, karena memiliki sumberdaya politik yang jauh lebih memadai. Inilah momentum politik SBY jilid dua yang sekaligus menjadi pembuktian apakah SBY mampu mencatatkan dirinya sebagai presiden yang sukses di republik ini.

Sumber daya Politik

Dilihat dari perspektif sumberdaya politik (political resources), posisi SBY di awal periode kedua ini sungguh kuat. Hal ini bisa kita simak dari berbagai indikator. Pertama, dia telah mengantongi kekuasaan yang sah (legitimate power) sebagai produk dari Pemilu presiden langsung. Dengan modal kemenangan melalui Pemilu satu putaran ini, menjadi sinyal kuat bahwa rakyat masih memberikan kepercayaan pada SBY.

Kedua, SBY akan ditopang oleh kekuatan besar di DPR. Perkembangan terakhir, lima pimpinan partai politik dari PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat dan PKB, resmi menandatangani kontrak politik untuk mendukung pemerintahan SBY, Kamis (15/10). Partai Golkar juga sudah secara resmi menyatakan berkoalisi dengan pemerintahan SBY. Dengan demikian, langkah SBY ke depan menjadi ringan karena 423 suara di DPR akan berada di belakangnya. Jika pun PDI-P, Gerindra dan Hanura menyatu dalam barisan oposisi, maka suara mereka hanya berjumlah 137 suara. Ironisnya lagi, mereka yang berpotensi menjadi barisan oposisi pun kian menunjukkan orientasi akomodasi politik dan belum menjadi kekuatan oposisi yang konsolidatif.

Ketiga, SBY didukung oleh barisan teknokrat terutama bidang ekonomi yang tentunya dipimpin oleh Boediono. Situasi matahari kembar di pemerintahan seperti pernah dialami saat SBY bersanding dengan JK tak akan dialaminya lagi. Bahkan, di beberapa peristiwa, nampak policy JK lebih dominan. Sementara Boediono adalah ekonom yang memiliki pengalaman dalam mendesain kebijakan ekonomi, bidang yang memang menjadi kebutuhan sekaligus titik lemah SBY. Hal ini bisa terlihat dari tugas pertama yang diberikan SBY kepada Boediono, yakni menyusun program 100 hari pemerintahannya. Boediono dan teknokrat lainnya dalam pemerintahan ke depan tentu akan menjadi kekuatan politik tersendiri bagi SBY.

Keempat, dukungan dan pengakuan luar negeri terutama AS yang memadai. Nyaris tak ada resistensi negara-negara lain, terhadap sosok dan kiprah SBY setelah terpilih sebagai presiden untuk periode ke dua. Bahkan, Obama dalam kapasitasnya sebagai Presiden AS telah memberi selamat kepada SBY, jauh-jauh hari sebelum pengumuman resmi KPU diumumkan. Ini menjadi sinyal kuat, bahwa SBY diterima AS dan juga komunitas internasional pada umumnya.

Citra dan Agenda

Dalam menjaga performa tentu saja terkait dengan dua aspek yang tak bisa dipisahkan, yakni citra dan agenda kerja. Citra terkait dengan carapandang masyarakat atas sosok SBY dengan segala macam atributnya, sementara agenda terkait dengan program kerja nyata SBY ke depan. Pacanowsky dan O’Donnell dalam bukunya Communication and Organizational Culture (1982), mendefinisikan performa sebagai metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi.

Bercermin pada periode pemerintahannya yang pertama, kita melihat kecenderungan citra SBY yang dari tahun ke tahun menurun. Meskipun, untuk persoalan elektabilitas, SBY tetap unggul di banding kandidat lain yang bertarung di Pemilu 2009 lalu. Meminjam Data dari hasil riset Lembaga Survey Indonesia (LSI),  pada Tahun 2004 atau awal-awal pemerintahannya, persentase kepuasan publik atas duet SBY-JK itu 80 persen. Dua tahun kemudian, kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden masih 67 %, sementara untuk JK 62 %. Memasuki tahun ketiga, popularitas SBY menurun lagi tepatnya 49,7 % sementara JK 46,9 %. Di penghujung pemerintahannya, SBY terbantu dengan proses pemasaran politik yang sangat intensif oleh dirinya sendiri, tim sukses dan konsultan kampanye, hingga popularitasnya kembali meningkat dan memenangi pemilu.

Hal lain yang menentukan performa SBY ke depan adalah menyangkut agenda kerja. Terdapat sejumlah masalah krusial yang mesti diprioritaskan SBY. Pertama, masalah kemiskinan. Menurut Data BPS Maret 2008, Angka kemiskinan Indonesia mencapai 35 juta jiwa atau 15.4%. SBY-Boediono tentunya harus memiliki formula yang tepat agar 35 juta jiwa tadi dapat hidup layak.

Kedua, persoalan akut menyangkut pengangguran. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk yang menggangur di Indonesia pada tahun 2008 adalah 8.4%. Ini berarti ada sekitar 9 juta penganggur.

Ketiga, harus menunjukkan kepada publik bahwa program-program SBY tidaklah identik dengan neolib yang selama ini dialamatkan kepada mereka. Tiga program pokok ekonomi neolib yakni privatisasi BUMN, liberalisasi di berbagai sektor penting, dan menggantungkan pembangunan pada utang luar negeri harus dijawab melalui berbagai kebijakan nyata.

Keempat, memprioritaskan penanganan kasus HAM, kasus korupsi dan reformasi birokrasi. Selamat bekerja SBY-Boediono!

 

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Selasa 20 Oktober 2009

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidkom) UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

Performa SBY

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Sisi lain yang menarik kita perbincangkan di luar hiruk-pikuk pembentukan kabinet baru adalah sosok SBY sendiri, terkait dengan performa (performance) pemerintahannya ke depan. Pelantikan Presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober, menjadi penanda paling nyata bahwa Indonesia kini secara faktual maupun legal telah memiliki kembali pemimpin nasional. Inilah produk dari suatu mekanisme demokrasi prosedural yang disepakati dan berjalan di negeri ini. SBY kini nampak lebih percaya diri, karena memiliki sumberdaya politik yang jauh lebih memadai. Inilah momentum politik SBY jilid dua yang sekaligus menjadi pembuktian apakah SBY mampu mencatatkan dirinya sebagai presiden yang sukses di republik ini.

Sumber daya Politik

Dilihat dari perspektif sumberdaya politik (political resources), posisi SBY di awal periode kedua ini sungguh kuat. Hal ini bisa kita simak dari berbagai indikator. Pertama, dia telah mengantongi kekuasaan yang sah (legitimate power) sebagai produk dari Pemilu presiden langsung. Dengan modal kemenangan melalui Pemilu satu putaran ini, menjadi sinyal kuat bahwa rakyat masih memberikan kepercayaan pada SBY.

Kedua, SBY akan ditopang oleh kekuatan besar di DPR. Perkembangan terakhir, lima pimpinan partai politik dari PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat dan PKB, resmi menandatangani kontrak politik untuk mendukung pemerintahan SBY, Kamis (15/10). Partai Golkar juga sudah secara resmi menyatakan berkoalisi dengan pemerintahan SBY. Dengan demikian, langkah SBY ke depan menjadi ringan karena 423 suara di DPR akan berada di belakangnya. Jika pun PDI-P, Gerindra dan Hanura menyatu dalam barisan oposisi, maka suara mereka hanya berjumlah 137 suara. Ironisnya lagi, mereka yang berpotensi menjadi barisan oposisi pun kian menunjukkan orientasi akomodasi politik dan belum menjadi kekuatan oposisi yang konsolidatif.

Ketiga, SBY didukung oleh barisan teknokrat terutama bidang ekonomi yang tentunya dipimpin oleh Boediono. Situasi matahari kembar di pemerintahan seperti pernah dialami saat SBY bersanding dengan JK tak akan dialaminya lagi. Bahkan, di beberapa peristiwa, nampak policy JK lebih dominan. Sementara Boediono adalah ekonom yang memiliki pengalaman dalam mendesain kebijakan ekonomi, bidang yang memang menjadi kebutuhan sekaligus titik lemah SBY. Hal ini bisa terlihat dari tugas pertama yang diberikan SBY kepada Boediono, yakni menyusun program 100 hari pemerintahannya. Boediono dan teknokrat lainnya dalam pemerintahan ke depan tentu akan menjadi kekuatan politik tersendiri bagi SBY.

Keempat, dukungan dan pengakuan luar negeri terutama AS yang memadai. Nyaris tak ada resistensi negara-negara lain, terhadap sosok dan kiprah SBY setelah terpilih sebagai presiden untuk periode ke dua. Bahkan, Obama dalam kapasitasnya sebagai Presiden AS telah memberi selamat kepada SBY, jauh-jauh hari sebelum pengumuman resmi KPU diumumkan. Ini menjadi sinyal kuat, bahwa SBY diterima AS dan juga komunitas internasional pada umumnya.

Citra dan Agenda

Dalam menjaga performa tentu saja terkait dengan dua aspek yang tak bisa dipisahkan, yakni citra dan agenda kerja. Citra terkait dengan carapandang masyarakat atas sosok SBY dengan segala macam atributnya, sementara agenda terkait dengan program kerja nyata SBY ke depan. Pacanowsky dan O’Donnell dalam bukunya Communication and Organizational Culture (1982), mendefinisikan performa sebagai metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi.

Bercermin pada periode pemerintahannya yang pertama, kita melihat kecenderungan citra SBY yang dari tahun ke tahun menurun. Meskipun, untuk persoalan elektabilitas, SBY tetap unggul di banding kandidat lain yang bertarung di Pemilu 2009 lalu. Meminjam Data dari hasil riset Lembaga Survey Indonesia (LSI),  pada Tahun 2004 atau awal-awal pemerintahannya, persentase kepuasan publik atas duet SBY-JK itu 80 persen. Dua tahun kemudian, kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden masih 67 %, sementara untuk JK 62 %. Memasuki tahun ketiga, popularitas SBY menurun lagi tepatnya 49,7 % sementara JK 46,9 %. Di penghujung pemerintahannya, SBY terbantu dengan proses pemasaran politik yang sangat intensif oleh dirinya sendiri, tim sukses dan konsultan kampanye, hingga popularitasnya kembali meningkat dan memenangi pemilu.

Hal lain yang menentukan performa SBY ke depan adalah menyangkut agenda kerja. Terdapat sejumlah masalah krusial yang mesti diprioritaskan SBY. Pertama, masalah kemiskinan. Menurut Data BPS Maret 2008, Angka kemiskinan Indonesia mencapai 35 juta jiwa atau 15.4%. SBY-Boediono tentunya harus memiliki formula yang tepat agar 35 juta jiwa tadi dapat hidup layak.

Kedua, persoalan akut menyangkut pengangguran. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk yang menggangur di Indonesia pada tahun 2008 adalah 8.4%. Ini berarti ada sekitar 9 juta penganggur.

Ketiga, harus menunjukkan kepada publik bahwa program-program SBY tidaklah identik dengan neolib yang selama ini dialamatkan kepada mereka. Tiga program pokok ekonomi neolib yakni privatisasi BUMN, liberalisasi di berbagai sektor penting, dan menggantungkan pembangunan pada utang luar negeri harus dijawab melalui berbagai kebijakan nyata.

Keempat, memprioritaskan penanganan kasus HAM, kasus korupsi dan reformasi birokrasi. Selamat bekerja SBY-Boediono!

 

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Selasa 20 Oktober 2009

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidkom) UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute