Pendangkalan Wacana Publik

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Beberapa teman berkomentar, wacana publik yang berkembang sekarang ini semakin tidak bermutu. Penuh kebohongan dan kedangkalan substansi.Untuk menguji hipotesis di atas, mari bertanya kepada diri sendiri.

Seberapa aktif Anda membaca surat kabar, majalah,dan menonton acara dialog politik dan hukum di televisi? Lalu tanyakan kepada diri sendiri,berapa persen Anda percaya kebenaran isi berita dan siaran itu? Kalau tingkat kepercayaan Anda rendah,ada beberapa kemungkinan.Isi berita itu memang tidak bermutu dan layak tidak dipercaya.Atau Anda termasuk orang yang senang curiga dan sulit percaya, kecuali ada bukti yang cukup baru Anda percaya. Kemungkinan lain, Anda sudah bersikap apatis terhadap berbagai wacana publik, terlepas apakah sebuah berita dan wacana benar atau salah, jujur atau bohong.

Yang agaknya sepakat, sekarang tengah berlangsung proses pendangkalan dan bahkan pembusukan wacana publik. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, hujan dan banjir informasi yang datang setiap saat dari berbagai penjuru membuat masyarakat dihadapkan banyak pilihan. Tidak hanya diperhadapkan, bahkan diserbu ledakan berita, sehingga masyarakat sulit merenung untuk memilih lalu mendalami sebuah topik agar menjadi informasi dan kemudian menjadi ilmu pengetahuan.

Masyarakat juga semakin sulit membedakan mana berita benar dan mana palsu. Kedua, kondisi kota besar, khususnya Jakarta, yang semakin macet membuat warga secara fisik dan mental merasa lelah sehingga ketika menonton televisi atau membaca surat kabar yang dipilih yang ringan-ringan saja, yang dapat menghibur. Bahkan ketika menonton televisi tangannya selalu menggenggam remote kontrol untuk ganti-ganti saluran. Artinya, kita semakin terbiasa mengikuti sajian acara itu hanya sekilas saja.

Ketiga, begitu banyaknya berita seputar kecelakaan dan korupsi membuat masyarakat lelah, pesimistis, dan bingung. Kepercayaan masyarakat terhadap pidato pejabat pemerintah dan politisi kian turun. Keempat, berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang tidak pernah tuntas penyelesaiannya dan terkesan pilih kasih dalam menjatuhkan sanksi hukum ikut merusak wibawa wacana publik. Kata-kata kehilangan makna dan wibawa. Kelima, mimbar agama juga ikut-ikutan bergaya pop sehingga simbol-simbol dan wacana keagamaan lebih dipandang sebagai hiburan, menggeser substansi yang memerlukan perenungan dan kedalaman makna.

Acara keagamaan lalu tampil bagaikan religiotainment. Demikianlah, masih banyak faktor lain yang membuat wacana publik menjadi dangkal. Batas privasi dan publik semakin tipis. Agenda komunal, pribadi, dan publik tumpang tindih. Ketika seorang menteri berbicara, misalnya, kita kadang bingung, apakah itu agenda pribadi, partai atau negara? Ketika beberapa ormas mengusung simbol dan slogan keagamaan, rakyat ragu, mereka itu tengah memainkan agenda politik, mencari uang, atau benar-benar berdakwah? Orang bilang proses sosial mengarah pada individualisasi.

Namun sesungguhnya dalam waktu bersamaan komunalisme juga tambah kuat. Ormas-ormas kesukuan dan keagamaan muncul di mana-mana. Setiap ada waktu senggang orang asyik berkomunikasi melalui telepon genggamnya, entah via Twitter, Facebook atau mengobrol lewat telepon. Model komunikasi ini serba singkat, sesaat, dan mudah terlupakan. Tak ada perenungan dan kedalaman. Potensi besar bangsa tidak terakumulasi dan terarahkan untuk menggerakkan dan memajukan rakyat.

Wacana publik diramaikan para politikus, ahli hukum, dan pengamat sosial yang difasilitasi  televisi  dengan dukungan iklan yang agresif dan menggoda. Wajah politisi, pengamat, dan ahli hukum serta tokoh-tokoh iklan tampil begitu kompak meramaikan panggung publik. Berita kecelakaan lalu lintas dan gosip selebritas juga ikut meramaikan wacana publik. Jadi, masyarakat ini bergerak maju, mundur, atau lari di tempat? Masyarakat kita ini menderita, bersukaria, berhura-hura, ataukah hidup merana?

Tentu saja semuanya ada. Dalam situasi demikian sulit terjadi perubahan drastis-revolusioner karena kelas menengah dan para politikus berada dalam posisi yang menikmati putaran uang hasil penjarahan kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam semakin habis, lingkungan sosial dan alam rusak, dan rakyat hanya bisa melihat dan mengeluh. Kelahiran parpol dengan janji untuk menerapkan prinsip- prinsip demokrasi demi menyejahterakan rakyat tak jelas arah dan hasilnya.

Yang mengemuka adalah kebebasan berwacana dan berserikat, tetapi mengabaikan penegakan hukum dan etika publik. Kita tidak mungkin kembali ke pemerintahan otoriter-represif, tetapi para politikus yang mengusung jargon-jargon demokrasi ternyata mengecewakan, bahkan banyak yang terlibat korupsi, baik yang ketahuan maupun yang tidak terungkap ke publik.