Pemira 2008, PPM Wujudkan Student Government yang Lebih Baik

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Irma Wahyuni

Kampus I, UINJKT Online Menipisnya antusiasme mahasiswa terhadap Pemilihan Umum Raya (Pemira) 2008 menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik yang akan bersaing pada 4 Desember mendatang. Sebab, sebagaimana di Indonesia, partai politik (parpol) di UIN Jakarta juga dianggap yang paling bertanggungjawab terhadap menurunnya partisipasi mahasiswa. Karena itu, parpol harus mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pemira. Setidaknya itulah yang kini dirasakan Partai Persatuan Mahasiswa (PPM).

Mulai sekarang kita harus mengubah paradigma mahasiswa yang sudah terlanjur mempersepsikan Pemira dan pergantian struktur pemerintahan mahasiswa di kampus tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap universitas ini,” tegas Ahmad Ilham Syarif cawapres dari PPM yang mendampingi Robby Amin sebagai capres.

PPM sendiri mengusung visi mengembalikan BEMU seperti semula, dimana student government benar-benar mengedepankan demokrasi yang berada di tangan mahasiswa. Selain itu, posisi UKM pun harus jelas disejajarkan dengan BEMU sehingga  aspirasi dan pergerakan mahasiswa tidak lagi dibungkam.

Sementara itu, Wahyu Robihun calon ketua BEM Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) dari PPM mengatakan, akan menjadikan BEMF sebagai wadah untuk mengembangkan intelektualitas dan integritas mahasiswa. “Kami juga akan memperjuangkan hak-hak mahasiswa terkait dengan pemanfaatan dan perbaikan fasilitas yang ada, karena hak-hak mahasiswa adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, kata Robihun.

Senada dengan Robihun, Herman Saputra, calon ketua BEMJ Bahasa dan Sastra Inggris (BSI), menegaskan budaya nepotisme dalam pemerintahan mahasiswa harus dihapus, sebab hanya akan menyebabkan kemunduran. “Kita perlu membangun sistem kabinet yang multipartai, yang tidak hanya mengedepankan kepentingan satu golongan saja, agar mahasiswa tahu bahwasannya BEMJ adalah milik semua golongan mahasiswa, bukan hanya dimiliki dan didominasi oleh warna partai tertentu”, tegas Herman yang juga mahasiswa BSI semester 5. [Nif/Ed]

Pemira 2008, PPM Wujudkan Student Government yang Lebih Baik

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Irma Wahyuni

Kampus I, UINJKT Online Menipisnya antusiasme mahasiswa terhadap Pemilihan Umum Raya (Pemira) 2008 menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik yang akan bersaing pada 4 Desember mendatang. Sebab, sebagaimana di Indonesia, partai politik (parpol) di UIN Jakarta juga dianggap yang paling bertanggungjawab terhadap menurunnya partisipasi mahasiswa. Karena itu, parpol harus mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pemira. Setidaknya itulah yang kini dirasakan Partai Persatuan Mahasiswa (PPM).

Mulai sekarang kita harus mengubah paradigma mahasiswa yang sudah terlanjur mempersepsikan Pemira dan pergantian struktur pemerintahan mahasiswa di kampus tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap universitas ini,” tegas Ahmad Ilham Syarif cawapres dari PPM yang mendampingi Robby Amin sebagai capres.

PPM sendiri mengusung visi mengembalikan BEMU seperti semula, dimana student government benar-benar mengedepankan demokrasi yang berada di tangan mahasiswa. Selain itu, posisi UKM pun harus jelas disejajarkan dengan BEMU sehingga  aspirasi dan pergerakan mahasiswa tidak lagi dibungkam.

Sementara itu, Wahyu Robihun calon ketua BEM Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) dari PPM mengatakan, akan menjadikan BEMF sebagai wadah untuk mengembangkan intelektualitas dan integritas mahasiswa. “Kami juga akan memperjuangkan hak-hak mahasiswa terkait dengan pemanfaatan dan perbaikan fasilitas yang ada, karena hak-hak mahasiswa adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, kata Robihun.

Senada dengan Robihun, Herman Saputra, calon ketua BEMJ Bahasa dan Sastra Inggris (BSI), menegaskan budaya nepotisme dalam pemerintahan mahasiswa harus dihapus, sebab hanya akan menyebabkan kemunduran. “Kita perlu membangun sistem kabinet yang multipartai, yang tidak hanya mengedepankan kepentingan satu golongan saja, agar mahasiswa tahu bahwasannya BEMJ adalah milik semua golongan mahasiswa, bukan hanya dimiliki dan didominasi oleh warna partai tertentu”, tegas Herman yang juga mahasiswa BSI semester 5. [Nif/Ed]