Pemira 2008 Dalam Sorotan

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
PERHELATAN Pemilihan Umum Raya (Pemira) 2008 telah berakhir. Spanduk dan baliho calon presiden pun kini tak lagi tampak di sekitar kampus. Sesuai dengan hasil penghitungan suara tingkat universitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (8/12) lalu, Aditya Prana dari Partai Reformasi Mahasiswa (PARMA) akhirnya berhasil menduduki kursi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Jakarta.

 

Apa dan bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap Pemira? Apa saja harapan mereka terhadap kepengurusan BEM UIN ke depan? Berikut adalah penuturan beberapa mahasiswa UIN Jakarta yang dihimpun UINJKT Online  beberapa waktu lalu.

 

Bagi Mursyid Kasmir Naserly, mantan Presiden BEMJ Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) dari Partai Reformasi Mahasiswa (PARMA), Pemira merupakan momen yang sangat positif sebagai bagian dari pendidikan demokrasi mahasiswa. “Partai-partai politik diperlukan untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, setidaknya kita punya wadah untuk berpartisipasi dalam politik di kampus,” tegasnya.

 

Senada dengan Naserly, Rahmatullah Pippo, mantan Capres BEM UIN dari Partai BOENGA memandang Pemira sebagai sesuatu yang penting. Sebab, lanjut Pippo, Pemira merupakan pesta demokrasi bagi mahasiswa dan bagian dari proses politik yang harus dijalani. Namun, ia kecewa pada ekslusivisme BEM di UIN Jakarta. Menurutnya, para politikus dari partai yang menang pemilu tidak memiliki politik pencerahan, konsep, dan gagasan yang jelas untuk membangun perubahan. “Mereka tidak memiliki garis perjuangan yang jelas untuk mengawal perubahan. Hal itu bisa dilihat dari ketidaktegasan mereka dalam menolak senat,” kata Pippo.

 

Memang, belakangan BEM hanya dikuasai partai pemenang pemilu. Lembaga eksekutif tertinggi di universitas ini, tidak aspiratif. Mereka yang masuk kepengurusan hanya mahasiswa yang secara ideologis sama dengan ideologi partai pemenang. Padahal, idealnya BEM menjadi ruang yang merepresentasikan beragam spektrum kepentingan mahasiswa secara keseluruhan.

 

Melihat kondisi demikian, Moh. Sofwan, salah satu kader Partai Persatuan Mahasiswa (PPM) dari FEIS, menyarankan mahasiswa agar bergabung ke dalam suatu partai politik. Sehingga mereka bisa terlibat dalam kepengurusan BEM. Dengan begitu, mahasiswa dapat terlibat dan berperan dalam politik di Kampus.

 

Sebagaimana di Indonesia, perhelatan Pemira di UIN Jakarta pun menyisakan sejumlah ketidakpuasan. Bahkan, tidak sedikit mahasiswa yang apatis terhadap politik kampus. Ade Erawati misalnya. Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) ini tak menganggap Pemira sebagai peristiwa yang menarik. Malah, ajang yang menghabiskan jutaan rupiah uang mahasiswa ini, justru menjadi pemicu permusuhan antarmahasiswa. Teman bisa menjadi musuh, sebaliknya musuh bisa menjadi teman karena kepentingan yang sama. Kampus sebagai ruang akademik yang sarat dengan akativitas ilmiah pun dipertaruhkan. “Pemilu lebih banyak pengaruh negatifnya, mahasiswa digiring untuk bermusuh-musuhan,“ papar Ade.

 

Tak hanya Ade, beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) yang tidak ingin disebutkan namanya, juga berpendapat senada. Bagi mereka, ada atau tidak adanya Pemira sama saja, tidah berpengaruh apapun terhadap Kampus, karena eksistensi BEM memang antara ada dan tiada. “Gue nggak mau tau dan ngga peduli politik di kampus. Gue malah risih melihat orang-orang yang aktif di politik, kayak orang yang kurang kerjaan,” seru salah satu dari mereka.

 

Fenomena demikian, bagi Rhomdoni, mantan Capres BEM FAH dari Partai Intelektual Muslim (PIM) perlu direspons partai-partai politik, mereka harus menjelaskan bahwa politik bukan sesuatu yang kotor. Baginya, Pemira sebagai bagian dari proses politik kampus, sangat penting. Fenomena banyaknya mahasiswa yang apatis, menunjukkan visi dan misi partai pemenang yang tidak terealisasikan dengan baik. Menurutnya, berpolitik merupakan pembelajaran non-akademik di luar kelas yang penting untuk membangun kepribadian dan untuk terjun di masyarakat. [Irma Wahyuni/Nif/Ed]

Pemira 2008 Dalam Sorotan

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
PERHELATAN Pemilihan Umum Raya (Pemira) 2008 telah berakhir. Spanduk dan baliho calon presiden pun kini tak lagi tampak di sekitar kampus. Sesuai dengan hasil penghitungan suara tingkat universitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (8/12) lalu, Aditya Prana dari Partai Reformasi Mahasiswa (PARMA) akhirnya berhasil menduduki kursi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Jakarta.

 

Apa dan bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap Pemira? Apa saja harapan mereka terhadap kepengurusan BEM UIN ke depan? Berikut adalah penuturan beberapa mahasiswa UIN Jakarta yang dihimpun UINJKT Online  beberapa waktu lalu.

 

Bagi Mursyid Kasmir Naserly, mantan Presiden BEMJ Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) dari Partai Reformasi Mahasiswa (PARMA), Pemira merupakan momen yang sangat positif sebagai bagian dari pendidikan demokrasi mahasiswa. “Partai-partai politik diperlukan untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, setidaknya kita punya wadah untuk berpartisipasi dalam politik di kampus,” tegasnya.

 

Senada dengan Naserly, Rahmatullah Pippo, mantan Capres BEM UIN dari Partai BOENGA memandang Pemira sebagai sesuatu yang penting. Sebab, lanjut Pippo, Pemira merupakan pesta demokrasi bagi mahasiswa dan bagian dari proses politik yang harus dijalani. Namun, ia kecewa pada ekslusivisme BEM di UIN Jakarta. Menurutnya, para politikus dari partai yang menang pemilu tidak memiliki politik pencerahan, konsep, dan gagasan yang jelas untuk membangun perubahan. “Mereka tidak memiliki garis perjuangan yang jelas untuk mengawal perubahan. Hal itu bisa dilihat dari ketidaktegasan mereka dalam menolak senat,” kata Pippo.

 

Memang, belakangan BEM hanya dikuasai partai pemenang pemilu. Lembaga eksekutif tertinggi di universitas ini, tidak aspiratif. Mereka yang masuk kepengurusan hanya mahasiswa yang secara ideologis sama dengan ideologi partai pemenang. Padahal, idealnya BEM menjadi ruang yang merepresentasikan beragam spektrum kepentingan mahasiswa secara keseluruhan.

 

Melihat kondisi demikian, Moh. Sofwan, salah satu kader Partai Persatuan Mahasiswa (PPM) dari FEIS, menyarankan mahasiswa agar bergabung ke dalam suatu partai politik. Sehingga mereka bisa terlibat dalam kepengurusan BEM. Dengan begitu, mahasiswa dapat terlibat dan berperan dalam politik di Kampus.

 

Sebagaimana di Indonesia, perhelatan Pemira di UIN Jakarta pun menyisakan sejumlah ketidakpuasan. Bahkan, tidak sedikit mahasiswa yang apatis terhadap politik kampus. Ade Erawati misalnya. Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) ini tak menganggap Pemira sebagai peristiwa yang menarik. Malah, ajang yang menghabiskan jutaan rupiah uang mahasiswa ini, justru menjadi pemicu permusuhan antarmahasiswa. Teman bisa menjadi musuh, sebaliknya musuh bisa menjadi teman karena kepentingan yang sama. Kampus sebagai ruang akademik yang sarat dengan akativitas ilmiah pun dipertaruhkan. “Pemilu lebih banyak pengaruh negatifnya, mahasiswa digiring untuk bermusuh-musuhan,“ papar Ade.

 

Tak hanya Ade, beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) yang tidak ingin disebutkan namanya, juga berpendapat senada. Bagi mereka, ada atau tidak adanya Pemira sama saja, tidah berpengaruh apapun terhadap Kampus, karena eksistensi BEM memang antara ada dan tiada. “Gue nggak mau tau dan ngga peduli politik di kampus. Gue malah risih melihat orang-orang yang aktif di politik, kayak orang yang kurang kerjaan,” seru salah satu dari mereka.

 

Fenomena demikian, bagi Rhomdoni, mantan Capres BEM FAH dari Partai Intelektual Muslim (PIM) perlu direspons partai-partai politik, mereka harus menjelaskan bahwa politik bukan sesuatu yang kotor. Baginya, Pemira sebagai bagian dari proses politik kampus, sangat penting. Fenomena banyaknya mahasiswa yang apatis, menunjukkan visi dan misi partai pemenang yang tidak terealisasikan dengan baik. Menurutnya, berpolitik merupakan pembelajaran non-akademik di luar kelas yang penting untuk membangun kepribadian dan untuk terjun di masyarakat. [Irma Wahyuni/Nif/Ed]