Pemilu 2009 Kurang Bermanfaat Bagi Rakyat

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Elly Afriani

 

Aula SC, UINJKT Online — Pemilu 2009 cenderung lebih banyak efek negatif daripada efek positifnya. Hal ini dilihat dari manfaat yang didapatkan rakyat dari penyelenggaraan pemilu.

 

Ketua Gerakan Revolusi Nurani Jend. (Purn.) Ki Tyasno Sudarto mengatakan hal tersebut dalam Dialog Kerakyatan, ”Pemilu 2009; Antara Harapan Rakyat dan Kepentingan Elit Politik”, yang diadakan BEM Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) di Aula Student Center (SC), Rabu (4/3).

 

Menurutnya, pemilu 2009 merupakan pendidikan politik yang kurang baik. Dia menyakini hiruk pikuk pemilu akan menodai persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dilihat dari persaingan yang tidak hanya terjadi antar satu partai politik dengan partai politik lainnya. Tapi persaingan juga antar caleg yang ada di parpol yang sama.

 

Aktivis Malari, Hariman Siregar, juga memiliki pendapat yang sama. Dia mengatakan, pemilu saat ini seolah-olah hanya untuk melakukan prosedur berdemokrasi. Pemilu dijadikan tujuan, padahal pemilu hanya salah satu sarana berdemokrasi.

 

Keduanya menilai, jika pemilu tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat, lebih baik ditiadakan. Dana pemilu yang sangat besar sementara perekonomian rakyat yang belum baik, lebih baik dana untuk mensejahterakan rakyat.

 

”Negara seperti Singapura yang cenderung tidak demokratis pun bisa sejahtera. Jadi lebih baik dana pemilu untuk membuka lapangan kerja saja,” tutur Hariman Siregar yang juga disetujui Ki Tyasno.

 

Selain itu, pemilu sekarang mengarah pada demokrasi liberal. Siapa yang memiliki modal yang besar, bisa berkampanye besar-besaran untuk mendapatkan tujuan. Sehingga, wakil rakyat yang terpilih bukan karena mendapat amanah dari rakyat. Tapi, karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk membeli suara.

 

”Lihat saja aturan yang tidak lagi berdasarkan nomor urut yang dipilih tapi berdasarkan suara terbanyak yang didapatkan caleg,” jelas Ki Tyasno. (Nif/Ed)

Pemilu 2009 Kurang Bermanfaat Bagi Rakyat

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Elly Afriani

 

Aula SC, UINJKT Online — Pemilu 2009 cenderung lebih banyak efek negatif daripada efek positifnya. Hal ini dilihat dari manfaat yang didapatkan rakyat dari penyelenggaraan pemilu.

 

Ketua Gerakan Revolusi Nurani Jend. (Purn.) Ki Tyasno Sudarto mengatakan hal tersebut dalam Dialog Kerakyatan, ”Pemilu 2009; Antara Harapan Rakyat dan Kepentingan Elit Politik”, yang diadakan BEM Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) di Aula Student Center (SC), Rabu (4/3).

 

Menurutnya, pemilu 2009 merupakan pendidikan politik yang kurang baik. Dia menyakini hiruk pikuk pemilu akan menodai persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dilihat dari persaingan yang tidak hanya terjadi antar satu partai politik dengan partai politik lainnya. Tapi persaingan juga antar caleg yang ada di parpol yang sama.

 

Aktivis Malari, Hariman Siregar, juga memiliki pendapat yang sama. Dia mengatakan, pemilu saat ini seolah-olah hanya untuk melakukan prosedur berdemokrasi. Pemilu dijadikan tujuan, padahal pemilu hanya salah satu sarana berdemokrasi.

 

Keduanya menilai, jika pemilu tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat, lebih baik ditiadakan. Dana pemilu yang sangat besar sementara perekonomian rakyat yang belum baik, lebih baik dana untuk mensejahterakan rakyat.

 

”Negara seperti Singapura yang cenderung tidak demokratis pun bisa sejahtera. Jadi lebih baik dana pemilu untuk membuka lapangan kerja saja,” tutur Hariman Siregar yang juga disetujui Ki Tyasno.

 

Selain itu, pemilu sekarang mengarah pada demokrasi liberal. Siapa yang memiliki modal yang besar, bisa berkampanye besar-besaran untuk mendapatkan tujuan. Sehingga, wakil rakyat yang terpilih bukan karena mendapat amanah dari rakyat. Tapi, karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk membeli suara.

 

”Lihat saja aturan yang tidak lagi berdasarkan nomor urut yang dipilih tapi berdasarkan suara terbanyak yang didapatkan caleg,” jelas Ki Tyasno. (Nif/Ed)