Oleh: Fachry Ali*

 

SENJA ITU, 22 Mei, sebulan pasca peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60, saya lihat tiga bus besar pengangkut turis domestik tersendat di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, dua bus lain juga tepergok mata di Jalan Braga.

Sejak itu, Bandung menampung lebih banyak turis lokal dan mancanegara. Pejalan kaki, gabungan turis lokal, asing dan penduduk Bandung, membuat “garis semut”, sambung-menyambung dari trotoar Jalan Braga, Jalan Asia Afrika (AA), serta berlanjut ke jalan dan Taman Cikapundung. Mereka bergerak membentuk garis panjang tak terputus. Tiba-tiba, di mata saya trotoar itu tampak seperti catwalk terpanjang di dunia. Di atasnya, 1.000 orang berlagak bagai peragawan/peragawati di hadapan kamera telepon seluler. Gambar atau lukisan besar tokoh mancanegara peserta KAA dan aneka warna atribut negara peserta jadi latar belakang. Yang penat atau sekadar rileks memilih duduk di tangga masuk Gedung AA atau gedung-gedung berdekatan lainnya.

Mungkin karena terlalu malam, ketika saya melintas kembali pukul 21.00, pada 3 Juni bulan berikutnya, bus-bus turis itu tak terlihat. Namun, barisan menyemut pengunjung tampak tak berkurang. Menjelang dua bulan berlalu peringatannya, KAA masih mampu menyedot massa.

Maka, saya umbar penasaran atas salah satu obyek kerumunan massa: sebuah infografik yang bercerita soal percakapan Popong, seorang penduduk Bandung, dengan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser pada 1955. Nasser yang jangkung memaksa Popong mendongak. Dengan spontan dia berkata, “Aduh meni cangkeul (Aduh pegal sekali).” Nasser heran dan bertanya, “What do you mean?” Popong menjawab, “That is a Sundanese language and the meaning is ‘I’m so proud of you’‘.” Nasser, dalam cerita itu, senang dan menepuk-nepuk pundak Popong. Kisah ini diakhiri dengan ucapan Popong, “Hapunten (maaf) Pak Nasser.”

Globalisme Popong

            Apakah tiap peringatan KAA selalu menyisakan keramaian seperti ini? Seorang pegawai senior restoran Hotel Homann yang mampu mengenali tiap asal negara turis asing menjawab, “Tahun kemarin hanya ramai ketika acara.” Lalu, apa arti keramaian berkepanjangan ini dari segi, lagi-lagi, konseptual, yang punya pengaruh bagi rakyat? Saya tak mampu menjawab. Apa yang dipantulkan kisah Popong di atas? Walau infografik itu mendemonstrasikan campur baur teks Sunda dan Inggris, kekacauan proses komunikasi tak tercipta. Yang saya lihat justru semburan energi kreatif karena pembaca jadi terhibur. Maka, kita menemukan struktur “Kabayanisme” di dalamnya ketika kesan “keagungan” sebuah peristiwa (KAA) disajikan dalam bentuk canda. Nasser menjadi obyek candaan. Namun, respek atas kebesaran presiden Mesir itu tetap utuh.

            Dalam perspektif lain, kisah ini mengungkapkan panggung simetris di mana peristiwa KAA, eksistensi Popong dan Nasser menyatu dalam sebuah lanskap. Dan tiba-tiba “lokalisme” Popong bersua dengan sosok “globalisme” Nasser. Popong, sebagai representasi orang kecil Bandung, mungkin juga Jawa Barat, seketika masuk dalam “orbit globalisme”.

            Integrasi orang kecil ke struktur globalisme telah terjadi 100 atau 150 tahun sebelum KAA itu. Untuk memproduksi komoditas ekspor, Van den Bosch melancarkan sistem tanam paksa (1830- 1870). Ini berlanjut dengan revolusi perkebunan swasta sampai 1940-an. Revolusi ini berimplikasi struktural: basis ekonomi subsisten petani beralih ke ekonomi uang. Ini menyebabkan ekonomi petani bergantung pada upah tunai. Cucuran keringat petani lokal menjadi terkait pasang surut harga komoditas ekspor di pasar dunia. Juga, seperti ditekankan Wertheim dalam Indonesian Society in Transition (1956), nasib petani sendiri. Ketika Depresi Besar melanda dunia akhir 1920-an-1930-an, harga komoditas terjerembab. Upah merosot membuat petani menerima pukulan terberatnya.

            Namun, “globalisme” ini berbeda dengan yang dialami Popong. Bukan saja karena Popong tak harus mengayuh cangkul, atau menggigil ketakutan walau hanya mendengar ledakan suara “Tuan Kulit Putih” perkebunan yang dialami Ruki, tokoh dalam Coolie, novel Madelon Lulofs, terbit 1936, melainkan ia juga rakyat yang merdeka dan, ini penting, sedang berada dalam the rising tide of color, menggunakan frase L Stoddard. Struktur “Kabayanisme” Infografik dalam menggelar kisah Popong-Nasser lebih mengungkapkan egalitarianisme antar-bangsa merdeka.

            Di bawah Wali Kota Ridwan Kamil, peristiwa peringatan KAA diterjemahkan ke dalam ekspresi “keindahan”. Dengan latar belakang seorang arsitek yang, antara lain, memenangi hadiah pertama International Design Competition Waterfront Retail Masterplan Suzhou, Tiongkok, dan International Design Competition Kunming Tech Park, Kunming, Ridwan merebut momentum KAA untuk mengartikulasikan imajinasi arsitekturalnya atas lanskap pusat kota Bandung. Berduyun-duyun turis yang mengunjungi lokasi peristiwa KAA, dengan demikian, adalah “semut” yang berhasrat akan “gula” keindahan dan kenyamanan. Bukankah restoran yang terhampar di Jalan Braga sangat romantis dan memanjakan pengunjung? Di sini, peristiwa politik (KAA), imajinasi arsitektural dan bisnis berpadu.

            Namun, Bandung yang kian gemerlap itu juga “meta politik”. Kemolekannya mendorong partisipasi warga untuk memeliharanya, seperti tecermin dari hasil wawancara pengajar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Evie Ariadne Shinta Dewi, dengan juru parkir Braga, Ari alias Boy. Kelangsungan kemolekan kota, yang sudah dirintis sejak Dada Rosada jadi wali kota, dengan demikian, telah menjadi bagian “tanggung jawab politik” warga. Bersama pengurus RW setempat, Boy bertanggung jawab menjaga kursi-kursi taman kota dan ornamen-ornamen KAA.

            Di sini, kesadaran Boy yang mengidentifikasikan diri sebagai “warga Braga” tertransformasi menjadi “warga AA”. Bukankah ia menyatakan kebanggaannya karena “turis asing kian bertambah dan menanyakan museum KAA?” Dalam perspektif lebih “dalam”, kemolekan kota bagi Ari adalah kewajiban asasi bukan saja bagi pemerintah kota, melainkan juga rakyat kebanyakan. Sebagai tuan rumah, bagaimana mereka bisa berbangga atas peristiwa internasional, seperti KAA, tanpa menggelarnya di atas wilayah yang molek? Meminjam frase imagined communities Benedict Anderson, kemolekan kota itu wahana bagi Ari dan kawan-kawan untuk keluar dari “kepompong” lokalitas dan bertaut dengan dunia yang lebih luas.

Politik drama

            Refleksi politik luar negeri apa yang bisa diambil melalui peringatan ke-60 tahun KAA Bandung? Pertanyaan ini fundamental. Sebab, ketika KAA berlangsung 1955 dan tahun-tahun berikutnya seusai perhelatan akbar itu, perspektif analisis politik Indonesia kian bertumpu pada efek dan fungsi “politik drama”, atau “politik ekspresif”, bukan “politik riil”, atas stabilitas politik domestik. Ini terjadi karena kemerdekaan Indonesia ditandai dua hal pokok: revolusi politik dan absennya kontrol atas sumber daya ekonomi. Sementara revolusi lebih memberi panggung kepada kaum ideolog daripada teknokrat, absennya kontrol negara atas sumber daya ekonomi secara struktural menghambat proses pembangunan kemakmuran material.

            Maka, “petualangan” politik lebih merupakan keharusan struktural, baik untuk mengakomodasi ideolog sebagai pemimpin dominan maupun menciptakan exit strategy bagi ketidakmampuan menciptakan kemakmuran ekonomi dalam waktu segera. Maka, yang dominan adalah politik ekspresif. “Slogan-slogan, pergerakan-pergerakan yang secara bertahap kian mengeras (crescendo), monumen-monumen dan demonstrasi-demonstrasi yang mencapai intensitas hampir pada tingkat histeris awal 1960-an,” tulis Clifford Geertz dalam The Politics of Meaning (1972), “sebagian didesain untuk membuat negara-bangsa tampak mempribumi”.

            Dalam membaca karya Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1964), saya dapat merumuskan kesan bahwa perhelatan akbar KAA 1955 itu “raungan kemarahan kolektif kaum nasionalis AA atas sejarah penjajahan”. Sejatinya, seperti juga dikesankan Feith, KAA itu ekspresi politik luar negeri. Namun, pada waktu yang sama, Feith tak menyembunyikan kesan pengaruh konstruktif legitimasi pemerintahan Ali Sastroamidjojo pada tingkat domestik. Selain karena dukungan negara-negara AA atas kasus Irian Barat, juga karena perhelatan global itu membuktikan kemampuan manajerial bangsa ini. Kebanggaan yang lahir dari situ mendorong konsolidasi politik domestik di bawah kontrol pemerintahan Soekarno dan Ali Sastroamidjojo.

            Feith konsisten dengan pandangan terakhir ini karena di kemudian hari ia menciptakan frase the politics of economic decline. Dalam tulisan Dynamic of Guided Democracy (1963) yang kemudian diadaptasikan pada 1967 dengan judul seperti frase di atas, ia mencandra the politics of economic decline sebagai pengorganisasian perhelatan upacara dramatis-simbolis untuk menemukan jalan keluar dari “krisis” legitimasi politik domestik akibat kemerosotan ekonomi nasional. Dengan memainkan politik simbolis pembangunan monumen nasional, Masjid Istiqlal dan kunjungan luar negeri Soekarno yang mempertontonkan kekaguman pemimpin dunia kepadanya, keterpesonaan rakyat tercipta dan persetujuan politik mereka atas pemerintah dapat diraih meski ekonomi tak berkinerja.

            Maka, dilihat dari perspektif ini, kendati merupakan ekspresi politik luar negeri, untuk sebagian, KAA 1955 itu cermin usaha pemerintah meneguhkan legitimasi politiknya pada tingkat domestik sebagai kompensasi absennya kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi strategis. Setelah 60 tahun KAA berlalu, apakah jenis politik luar negeri ekspresif ini masih efektif? Pertanyaan ini penting. Pertama, karena struktur kejadian telah berubah. Gelora api revolusi secara struktural telah “padam” dengan sendirinya. Periode pemerintahan “teknokratik-otoritarian” Orde Baru selama tiga dekade telah melahirkan kelas menengah pragmatis. Kedua, di dalam struktur baru itu, kepemimpinan para ideolog menjadi terpinggirkan, bahkan seluruh parpol di negeri kita tampil tanpa ideologi.

            Ketiga, globalisme yang tampil dewasa ini adalah jenis baru, yang, mengutip Philiph Cerny dalam Finance and World Politics (1993), ditandai oleh the end of hegemonic era. Tiongkok dan India, dua negara besar yang memberikan kewibawaan KAA 1955, bukan saja tak lagi mengidentifikasi diri sebagai negara bekas jajahan, melainkan mulai menyatakan diri, terutama Tiongkok, pesaing utama kekuatan kapitalis dunia, yakni AS. Semua ini membuat peta kekuatan global berdasarkan aliran ideologis jadi tak relevan. Artinya, “politik ekspresif” tak mendapatkan landasan struktural untuk digelar.

            Namun, di dalam konteks politik luar negeri, jika pola “aksi global” mencerminkan keadaan domestik dan/atau sebaliknya, Menlu Retno Marsudi harus melihat cermat respons rakyat atas peringatan ke-60 tahun KAA ini. Wawan, pegawai Hotel Hyatt Bandung, melihat kembalinya sosok Soekarno di balik derap langkah pengunjung tanpa henti itu. Sunaryo, asal Kuningan dan pegawai Museum KAA Bandung, di samping Soekarno, menemukan kembali sosok Ali Sastroamidjojo. Sekitar 150.000 orang per tahun secara rutin jadi tamu museum itu. Bukankah ini usaha kolektif menemukan dinamika sejarah “politik ekspresif”? Jenis politik ini pastilah bersambung dengan sifat “meta politik” keelokan pusat kota Bandung yang mentransformasikan kesadaran tukang parkir Braga Ari alias Boy dan kawan sebagai orang yang merasa bertanggung jawab atas kotanya sendiri.

            Memanfaatkan frase Mahmud Yunus (Kompas, 11/6), melalui “politik ekspresif” peringatan KAA Bandung ini, diperoleh tanda-tanda di mana rakyat menemukan wahana meredesain diri untuk menjadi “subyek”, bukan sekadar obyek. Di dalam proses demokratisasi yang kian berlanjut, bangkitnya semangat rakyat menjadi “subyek” adalah materi politik luar negeri paling substansial bagi Retno Marsudi untuk diartikulasi ke dunia global. Sebab, kebangkitan semangat rakyat sebagai “subyek” ini bukan saja berlangsung di tengah absennya para pemimpin besar berkecenderungan otoriter-sesuatu yang secara diametral berbeda dengan masa KAA 1955 dan periode-periode politik sebelum reformasi 1998-melainkan juga ketika struktur the politics of economic decline Feith tak lagi berlaku.

 

Salah Seorang Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha

Memperoleh gelar sarjana muda dari Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (kini Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1977. Tahun 1982, Fachry menamatkan studi di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, pada perguruan tinggi yang sama. Lalu tahun 1991-1994, dia melanjutkan studi dalam Southeast Asian History, Department of History, Monash University, Melbourne, Australia, dengan tesis master berjudul “The Revolts of the Nation-State Builders: A Comparative Study between the Acehnese Darul Islam (DI) and the West Sumatran PRRI Rebellions”.

Artikel dimuat dalam Kolom Opini Kompas, 22 Juni 2015-07-15 http://print.kompas.com/baca/2015/06/22/Pasca-KAA-dan-Politik-Ekspresif

Share This