Partai Kebebasan dan Keadilan

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Jumpa lagi dengan Essam el-Haddad; kali ini dalam Forum Demokrasi bertajuk ‘Sustaining Democracy in the Arab World’ yang diselenggarakan International Institute for Democracy Assistance (IDEA) di Madrid, Spanyol, 27-28 November 2011. Sebelumnya 6-8 April 2011, saya pertama kali bertemu dengan el-Haddad dalam diskusi meja bundar di kantor pusat International IDEA di Stockholm—membahas tentang gejolak transisi Mesir pasca-Mubarak.

Sejak pertama bertemu, percakapan saya sangat mengalir dengan el-Haddad, tokoh muda al-Ikhwan al-Muslimun (IM), penyandang gelar PhD dari Universitas Birmingham, Inggris. Ia juga menjabat ketua Dewan Penyantun Islamic Relief yang bermarkas di London. Kehangatan dalam percakapan, bukan hanya karena saya bisa bercerita panjang lebar padanya tentang banyak tokoh el-Haddad lain—dan juga warga keturunan Hadharim Indonesia—tapi karena pembicaraan saya yang ‘nyambung’ tentang IM. Saya memang sudah lama mengkaji IM—sejak mengambil MA Kajian Timur Tengah di Columbia University, New York (1986-88) dalam perspektif perbandingan dengan masyarakat Muslim Asia Tenggara.

El-Haddad agaknya tipikal IM; berpendidikan tinggi, profesional, analitis, dan argumentatif. Karakter ini berbeda dengan (mis)persepsi di kalangan Barat yang sertamerta memasukkan IM ke dalam kaum ‘Islamis’ —istilah yang menjadi ‘anathema’ bagi Barat. Apa yang mereka maksud dengan ‘Islamis’? Sederhananya, mengacu kepada golongan Islam yang kaku pemahaman keislamannya dan tidak toleran terhadap perbedaan baik antarumat Islam sendiri, maupun dengan umat non-Muslim.

El-Haddad menolak mispersepsi dan bias yang menggeneralisasi IM dan sayap politiknya Partai Kebebasan dan Keadilan/PKK (Hizb al-Hurriyah wa al-‘Adalah, didirikan IM 6 Juni 2011) sebagai kaum ‘Islamis’. Ia mengemukakan, tidak seluruh gerakan dan partai Islam dapat dimasukkan ke dalam ‘kotak tunggal’ Islamis. Karena, kaum ‘Islamis’ tidak monolitik dan memiliki spektrum cukup luas. El-Haddad mengambil contoh PKK dengan Wakil Ketua Rafiq Habib, seorang Protestan, mendampingi Ketua Umum Mohammad Mursi dan pimpinan lain berlatar belakang IM. Dengan begitu, PKK menampilkan diri sebagai parpol Islam inklusif terhadap non-Muslim.

Dalam perkembangan Mesir pasca-Mubarak, banyak kalangan di Barat dan di Timur Tengah, dan bahkan masyarakat Mesir sendiri, khawatir transisi menuju demokrasi hanya memberikan kesempatan besar kepada kekuatan yang mereka sebut sebagai ‘Isla mis’ merebut kekuasaan untuk kemudian menerapkan agenda Islamisasi dengan mengor bankan golongan non-Muslim dan kelompok sekuler-liberal. Teoretisasi persepsi ini terkenal sebagai ‘democracy trap’, yaitu demokrasi mengandung jebakan tampilnya kaum Islamis mengambil alih kekuasaan melalui sistem dan proses demokrasi.

Apakah ‘ democracy trap’ bisa berlaku dalam transisi Mesir menuju demokrasi? Kelihatan sulit. Pemilu legislatif 28 November 2011 menghasilkan PKK sebagai peraih suara terbanyak—dengan perolehan suara sementara sekitar 40 persen. Kemudian Partai al-Nour, ‘partai kaum Salafi’, memperoleh sekitar 20 persen suara. Partai ini semula berkoalisi dengan PKK dan Partai al-Wafd; tetapi 3 September 2011 menarik diri dari koalisi karena menganggap PKK terlalu moderat dan kompromistis, dan pada 29 September membentuk koalisi baru guna merekrut kalangan lebih berorientasi Salafi di dalam IM.

Dikotomi intra-Islam antara PKK dan Partai al-Nour khususnya jelas tidak mudah diatasi dan meningkatkan pergumulan kian intra umat Muslim. Dalam pada itu, IM dan PKK (sebagai kubu Muslimin) terlibat pula dalam pergumulan dengan berbagai kelompok liberal-sekuler dan non-Muslim, meski tidak selalu terlihat secara jelas di permukaan dinamika sosial-politik.

Tetapi, hal inilah yang paling mendasari mengapa IM dan PKK tidak ikut serta mengerahkan massa ke Maydan Tahrir (Tahrir Square) yang berujung dengan kekerasan dan tewasnya lebih dari 30 demonstran menjelang Pemilu Parlemen 28 November lalu. Alasan yang sama membuat mereka tidak memboikot Pemilu. Tetapi, bertolak belakang dengan dugaan banyak pengamat, massa berbondong-bondong memberikan suara; dan pemilu berlangsung relatif aman.

Menurut el-Haddad, pengerahan massa merupakan bagian dari rekayasa dan skenario politik untuk menimbulkan kekacauan yang dapat menjadi justifikasi bagi militer guna terus mencengkeram kekuasaan. Dan, para pencipta skenario semacam itu merasa lebih ‘aman’ dan ‘terjamin’ di bawah kekuasaan militer.

Jalan panjang menuju demokrasi sipil masih bakal berlangsung lama dan sekaligus pedih di Mesir bukan hanya karena kerumitan penyelenggaraan Pemilu di negeri ini, tetapi juga karena terus berlangsungnya pergumulan perebutan kekuasaan. Apakah IM dan PKK mampu terus menjadi kekuatan moderasi Islam; masih harus kita tunggu.

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan dimuat pada harian Republika, Kamis (8/12).