Paralelisme Pemilu Irak-Indonesia

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Iding R. Hasan

Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.

Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.

Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.

Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.

Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.

Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.

Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.

Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.

Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.

Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.

Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.

Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.

Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga. []

*Iding R. Hasan adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta dan Deputy Direktur The Political Literacy Institute Jakarta

**Artikel ini pernah dimuat di Harian Tribun Jabar, Sabtu, 13 Maret 2010

Paralelisme Pemilu Irak-Indonesia

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Iding R. Hasan

Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.

Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.

Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.

Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.

Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.

Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.

Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.

Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.

Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.

Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.

Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.

Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.

Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga. []

*Iding R. Hasan adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta dan Deputy Direktur The Political Literacy Institute Jakarta

**Artikel ini pernah dimuat di Harian Tribun Jabar, Sabtu, 13 Maret 2010