PANCASILA

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Satu Juni 2010. Saya ingat Pancasila dan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Enam puluh lima tahun sudah berlalu; dan tetap terkesima ketika membaca pidato Bung Karno dengan gaya oratorik dan lisannya, lengkap dalam bahasa Indonesia, tetapi dibumbui berbagai ungkapan, istilah, dan kosakata asing dan bahasa daerah. Terasa pidato itu sangat hidup dan membakar semangat memperkuat persatuan dan usaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tidak heran kalau pidato itu mendapat sambutan antusias para anggota BPUPKI, yang sering bertepuk tangan.

Apa yang disampaikan Bung Karno tentang ‘Pancasila’ memang berbeda dalam segi urutan dengan Pancasila yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945, yang kemudian menjadi baku sampai hari ini. Sila-sila yang juga disebut sebagai ‘prinsip’ oleh Bung Karno adalah: Pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima Ketuhanan. Khusus untuk yang terakhir ini, Bung Karno menjelaskan: “Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .… Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan …. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’ .… Marilah kita amalkan, jalankan agama .… dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.”

Tetapi, Bung Karno tidak hanya bicara tentang lima dasar, prinsip, atau sila. Jika ada orang yang tidak suka dengan lima, dia bisa memerasnya menjadi tiga dasar saja: kebangsaan dan internasionalisme [yang juga dia sebut socio-nasionalisme], kebangsaan dan perikemanusiaan [socio-democratie], dan ketuhanan. Bahkan, Bung Karno juga siap memeras ketika sila itu menjadi satu sila saja, yang tulen dari perkataan Indonesia, yaitu gotong royong. Lalu Bung Karno menyatakan, “Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila, tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih; Trisila, Ekasila, atau Pancasila.”

Kita tahu, akhirnya Pancasilalah yang dipilih dengan penyesuaian urutan dan kata-kata sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Masalahnya sekarang; seberapa banyak di antara anak bangsa, khususnya generasi muda yang tahu tentang Pancasila; semangat zaman yang mendorong kemunculannya; dinamika politik seputar perumusannya, dan seterusnya. Mungkin yang masih saja menjadi ingatan kolektif banyak kalangan masyarakat kita adalah: Pancasila pada masa Pemerintahan Orde Baru pernah dijadikan ‘alat’ untuk mempertahankan status quo kekuasaan dengan mengorbankan hak-hak rakyat.

Terlepas dari pasang dan surutnya dalam perjalanan sejarah negara-bangsa Indonesia sepanjang 65 tahun ini, Pancasila merupakan sebuah ‘political invention’, penemuan politik yang luar biasa; sesuatu yang genuine, meski Bung Karno juga terkenal sebagai pemikir eklektik, yang mengambil inspirasi dari berbagai wacana dan konsep, yang bukan tidak jarang bertolak belakang satu sama lain-ingat saja Nasakom, misalnya. Terlepas dari eklektisisme itu, bagaimanapun, sebagai sebuah paradigma untuk kehidupan negara-bangsa, Soekarno akhirnya dapat merumuskan Pancasila secara padu di dalam satu kesatuan, sehingga sekaligus pula dalam mengakomodasi berbagai realitas historis, sosiologis, politis, dan religius dalam kehidupan berbangsa bernegara, baik di masa pergerakan kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, dan seterusnya.

Dengan menyatakan hal seperti itu, sebagian orang boleh jadi berpandangan, bahwa hal itu merupakan semacam idealisasi, romantisasi, atau bahkan mitologisasi Pancasila. Pandangan seperti itu tidaklah terlalu salah; dan sebaliknya bahkan diperlukan. Karena bagaimanapun, prinsip-prinsip atau sila-sila yang disebut Soekarno sebagai  weltaanschauung (pandangan dunia) memang sepatutnya mengandung kerangka filosofis yang sarat dengan pandangan-pandangan idealistik, yang menjadi semacam titik ideal harus diupayakan negara dan warganya secara terusmenerus-sebuah perjuangan yang tidak pernah selesai.

Karena itu, tidak pada tempatnya jika ada di antara kita yang berpendapat, Pancasila tidak lagi relevan, karena lebarnya jurang di antara prinsip dan sila-sila Pancasila dengan realitas kehidupan hari ini, dan bahkan di masa depan. Adanya kenyataan seperti itu, seharusnya menjadi daya dorong untuk mengatasi jurang dan kesenjangan antara cita ideal dalam pandangan dunia kita dengan realitas yang ada di depan mata. Dalam konteks itu, ingatan bersama pada Pancasila mesti senantiasa disegarkan; paling tidak dengan mengingat Pancasila, kita bisa menyadari betapa banyak hal yang masih harus dilakukan untuk memajukan kehidupan berbangsa bernegera.

PANCASILA

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Satu Juni 2010. Saya ingat Pancasila dan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Enam puluh lima tahun sudah berlalu; dan tetap terkesima ketika membaca pidato Bung Karno dengan gaya oratorik dan lisannya, lengkap dalam bahasa Indonesia, tetapi dibumbui berbagai ungkapan, istilah, dan kosakata asing dan bahasa daerah. Terasa pidato itu sangat hidup dan membakar semangat memperkuat persatuan dan usaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tidak heran kalau pidato itu mendapat sambutan antusias para anggota BPUPKI, yang sering bertepuk tangan.

Apa yang disampaikan Bung Karno tentang ‘Pancasila’ memang berbeda dalam segi urutan dengan Pancasila yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945, yang kemudian menjadi baku sampai hari ini. Sila-sila yang juga disebut sebagai ‘prinsip’ oleh Bung Karno adalah: Pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima Ketuhanan. Khusus untuk yang terakhir ini, Bung Karno menjelaskan: “Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .… Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan …. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’ .… Marilah kita amalkan, jalankan agama .… dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.”

Tetapi, Bung Karno tidak hanya bicara tentang lima dasar, prinsip, atau sila. Jika ada orang yang tidak suka dengan lima, dia bisa memerasnya menjadi tiga dasar saja: kebangsaan dan internasionalisme [yang juga dia sebut socio-nasionalisme], kebangsaan dan perikemanusiaan [socio-democratie], dan ketuhanan. Bahkan, Bung Karno juga siap memeras ketika sila itu menjadi satu sila saja, yang tulen dari perkataan Indonesia, yaitu gotong royong. Lalu Bung Karno menyatakan, “Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila, tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih; Trisila, Ekasila, atau Pancasila.”

Kita tahu, akhirnya Pancasilalah yang dipilih dengan penyesuaian urutan dan kata-kata sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Masalahnya sekarang; seberapa banyak di antara anak bangsa, khususnya generasi muda yang tahu tentang Pancasila; semangat zaman yang mendorong kemunculannya; dinamika politik seputar perumusannya, dan seterusnya. Mungkin yang masih saja menjadi ingatan kolektif banyak kalangan masyarakat kita adalah: Pancasila pada masa Pemerintahan Orde Baru pernah dijadikan ‘alat’ untuk mempertahankan status quo kekuasaan dengan mengorbankan hak-hak rakyat.

Terlepas dari pasang dan surutnya dalam perjalanan sejarah negara-bangsa Indonesia sepanjang 65 tahun ini, Pancasila merupakan sebuah ‘political invention’, penemuan politik yang luar biasa; sesuatu yang genuine, meski Bung Karno juga terkenal sebagai pemikir eklektik, yang mengambil inspirasi dari berbagai wacana dan konsep, yang bukan tidak jarang bertolak belakang satu sama lain-ingat saja Nasakom, misalnya. Terlepas dari eklektisisme itu, bagaimanapun, sebagai sebuah paradigma untuk kehidupan negara-bangsa, Soekarno akhirnya dapat merumuskan Pancasila secara padu di dalam satu kesatuan, sehingga sekaligus pula dalam mengakomodasi berbagai realitas historis, sosiologis, politis, dan religius dalam kehidupan berbangsa bernegara, baik di masa pergerakan kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, dan seterusnya.

Dengan menyatakan hal seperti itu, sebagian orang boleh jadi berpandangan, bahwa hal itu merupakan semacam idealisasi, romantisasi, atau bahkan mitologisasi Pancasila. Pandangan seperti itu tidaklah terlalu salah; dan sebaliknya bahkan diperlukan. Karena bagaimanapun, prinsip-prinsip atau sila-sila yang disebut Soekarno sebagai  weltaanschauung (pandangan dunia) memang sepatutnya mengandung kerangka filosofis yang sarat dengan pandangan-pandangan idealistik, yang menjadi semacam titik ideal harus diupayakan negara dan warganya secara terusmenerus-sebuah perjuangan yang tidak pernah selesai.

Karena itu, tidak pada tempatnya jika ada di antara kita yang berpendapat, Pancasila tidak lagi relevan, karena lebarnya jurang di antara prinsip dan sila-sila Pancasila dengan realitas kehidupan hari ini, dan bahkan di masa depan. Adanya kenyataan seperti itu, seharusnya menjadi daya dorong untuk mengatasi jurang dan kesenjangan antara cita ideal dalam pandangan dunia kita dengan realitas yang ada di depan mata. Dalam konteks itu, ingatan bersama pada Pancasila mesti senantiasa disegarkan; paling tidak dengan mengingat Pancasila, kita bisa menyadari betapa banyak hal yang masih harus dilakukan untuk memajukan kehidupan berbangsa bernegera.

Pancasila

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Azyumardi Azra

 

HARI-hari ini, bulan-bulan ini, ketika masa depan negara dipertaruhkan dalam memilih kepemimpinan nasional untuk lima tahun ke depan, hampir tidak ada pembicaraan tentang dasar-dasar yang menjadi fondasi negara-bangsa ini. Memang, Pancasila nyaris absen dalam wacana, diskusi, dan kampanye politik, baik pada waktu menjelang Pileg 9 April lalu, maupun menghadapi Pilpres 8 Juli 2009 datang.

 

Inilah sebuah ironi. Ketika kehidupan politik begitu fragmentaris, ketika perdebatan tentang ekonomi neo-liberal dan ekonomi kerakyatan menjadi perdebatan panas di antara para capres-cawapres, hampir tidak ada pembicaraan publik, khususnya di lingkungan elite politik negara ini, tentang prinsip-prinsip dasar yang membuat negara ini terbentuk dan terus bertahan dalam kesatuannya, di tengah berbagai perubahan dan tantangan yang dapat memecah Tanah Air ini.

 

Memang, dalam kampanye pemilu, tema tentang Pancasila sulit dapat menarik perhatian dan sentimen para pemilih. Mungkin karena dianggap terlalu akademis, rumit, dan idealistik. Massa pemilih lebih tertarik pada retorik,tagline masing-masing kandidat, dan mungkin juga pada janji-janji mereka. Tetapi, pada akhirnya, siapa pun yang menang dalam pilpres mendatang, memikul beban dan tantangan besar untuk memelihara dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang plural dalam banyak hal. Jika faktor-faktor pemersatu yang ada, khususnya Pancasila, melemah, jelas kita menghadapi masalah sangat serius.

 

Jika Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami perubahan sangat cepat, dramatis, dan berdampak luas dalam bidang politik, misalnya, kita menyaksikan belum ada tanda-tanda perubahan ke arah revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dan common platform dalam kehidupan kebangsaan. Pancasila tetap saja berada di pinggir dalam proses-proses perubahan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dalam satu dasawarsa terakhir.
Memang, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, tidak populer bagi para pejabat publik umumnya untuk berbicara tentang Pancasila, yang di masa Orde Baru digunakan sebagai alat untuk penyeragaman dalam berbagai bidang kehidupan.

 

Pancasila dibuat menjadi pengontrol pemikiran. Pendeknya, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan status-quo politik. Hasilnya, pada zaman pasca-Soeharto, jika berbicara tentang Pancasila, dapat dianggap kalangan masyarakat sebagai ‘Soehartois’.

 

Selanjutnya, berbicara tentang Pancasila bisa membuat sementara orang mencibir. Hal ini tidak lain, karena terdapatnya disparitas dan kesenjangan antara kelima sila Pancasila dan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, terdapat kesenjangan antara kepercayaan pada Tuhan YME dan perilaku keagamaan sebagian masyarakat kita; begitu juga dengan kemanusiaan kita yang belum juga adil dan beradab; persatuan Indonesia yang masih terancam bayang-bayang disintegrasi; kerakyatan yang juga belum lagi teraktualisasi secara benar dalam proses-proses demokrasi; dan keadilan sosial yang masih jauh daripada menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

 

Adanya kesenjangan tersebut adalah hal yang tidak terbantahkan. Tapi, sebagai dasar negara yang mengandung prinsip-prinsip ideal, Pancasila seperti kerangka ideal lainnya, bahkan termasuk agama sekalipun, selalu berhadapan dengan kesenjangan seperti itu. Tetapi, ini seharusnya tidak membuat kita meninggalkan kerangka dan prinsip ideal tersebut. Sebaliknya, harus dilakukan berbagai upaya untuk mendekatkan realitas yang ada, dengan cita ideal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha mendekatkan cita dengan fakta itu jelas tidak mudah; tetapi harus dilakukan secara terus-menerus.

Dalam konteks itulah terlihat perlunya revitalisasi Pancasila, yang bisa dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai wacana publik. Dengan begitu, masyarakat terajak untuk kembali ikut membicarakan Pancasila; dan sekaligus turut memikirkan bagaimana Pancasila dapat direvitalisasi. Sehingga, dapat mendorong terjadinya usaha untuk mengkaji kembali pemahaman tentang Pancasila. Di sinilah selanjutnya dapat diharapkan munculnya reinterpretasi dan kontekstualisasi Pancasila, dengan situasi Indonesia dan lingkungan lebih luas yang terus berubah dan menghadirkan banyak masalah serta tantangan baru.

 

Pancasila adalah sebuah blessing bagi negara-bangsa Indonesia. Terlepas dari pasang dan surutnya dalam kehidupan bangsa, Pancasila telah membuktikan diri sebagai  common platfrom yang paling viabel dan mampu bertahan. Tapi, Pancasila tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai  taken for granted . Ia memerlukan pemberdayaan dan refungsionalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila tidak kehilangan relevansi dan maknanya.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 4 Juni 2009

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pancasila

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Azyumardi Azra

 

HARI-hari ini, bulan-bulan ini, ketika masa depan negara dipertaruhkan dalam memilih kepemimpinan nasional untuk lima tahun ke depan, hampir tidak ada pembicaraan tentang dasar-dasar yang menjadi fondasi negara-bangsa ini. Memang, Pancasila nyaris absen dalam wacana, diskusi, dan kampanye politik, baik pada waktu menjelang Pileg 9 April lalu, maupun menghadapi Pilpres 8 Juli 2009 datang.

 

Inilah sebuah ironi. Ketika kehidupan politik begitu fragmentaris, ketika perdebatan tentang ekonomi neo-liberal dan ekonomi kerakyatan menjadi perdebatan panas di antara para capres-cawapres, hampir tidak ada pembicaraan publik, khususnya di lingkungan elite politik negara ini, tentang prinsip-prinsip dasar yang membuat negara ini terbentuk dan terus bertahan dalam kesatuannya, di tengah berbagai perubahan dan tantangan yang dapat memecah Tanah Air ini.

 

Memang, dalam kampanye pemilu, tema tentang Pancasila sulit dapat menarik perhatian dan sentimen para pemilih. Mungkin karena dianggap terlalu akademis, rumit, dan idealistik. Massa pemilih lebih tertarik pada retorik,tagline masing-masing kandidat, dan mungkin juga pada janji-janji mereka. Tetapi, pada akhirnya, siapa pun yang menang dalam pilpres mendatang, memikul beban dan tantangan besar untuk memelihara dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang plural dalam banyak hal. Jika faktor-faktor pemersatu yang ada, khususnya Pancasila, melemah, jelas kita menghadapi masalah sangat serius.

 

Jika Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami perubahan sangat cepat, dramatis, dan berdampak luas dalam bidang politik, misalnya, kita menyaksikan belum ada tanda-tanda perubahan ke arah revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dan common platform dalam kehidupan kebangsaan. Pancasila tetap saja berada di pinggir dalam proses-proses perubahan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dalam satu dasawarsa terakhir.
Memang, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, tidak populer bagi para pejabat publik umumnya untuk berbicara tentang Pancasila, yang di masa Orde Baru digunakan sebagai alat untuk penyeragaman dalam berbagai bidang kehidupan.

 

Pancasila dibuat menjadi pengontrol pemikiran. Pendeknya, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan status-quo politik. Hasilnya, pada zaman pasca-Soeharto, jika berbicara tentang Pancasila, dapat dianggap kalangan masyarakat sebagai ‘Soehartois’.

 

Selanjutnya, berbicara tentang Pancasila bisa membuat sementara orang mencibir. Hal ini tidak lain, karena terdapatnya disparitas dan kesenjangan antara kelima sila Pancasila dan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, terdapat kesenjangan antara kepercayaan pada Tuhan YME dan perilaku keagamaan sebagian masyarakat kita; begitu juga dengan kemanusiaan kita yang belum juga adil dan beradab; persatuan Indonesia yang masih terancam bayang-bayang disintegrasi; kerakyatan yang juga belum lagi teraktualisasi secara benar dalam proses-proses demokrasi; dan keadilan sosial yang masih jauh daripada menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

 

Adanya kesenjangan tersebut adalah hal yang tidak terbantahkan. Tapi, sebagai dasar negara yang mengandung prinsip-prinsip ideal, Pancasila seperti kerangka ideal lainnya, bahkan termasuk agama sekalipun, selalu berhadapan dengan kesenjangan seperti itu. Tetapi, ini seharusnya tidak membuat kita meninggalkan kerangka dan prinsip ideal tersebut. Sebaliknya, harus dilakukan berbagai upaya untuk mendekatkan realitas yang ada, dengan cita ideal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha mendekatkan cita dengan fakta itu jelas tidak mudah; tetapi harus dilakukan secara terus-menerus.

Dalam konteks itulah terlihat perlunya revitalisasi Pancasila, yang bisa dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai wacana publik. Dengan begitu, masyarakat terajak untuk kembali ikut membicarakan Pancasila; dan sekaligus turut memikirkan bagaimana Pancasila dapat direvitalisasi. Sehingga, dapat mendorong terjadinya usaha untuk mengkaji kembali pemahaman tentang Pancasila. Di sinilah selanjutnya dapat diharapkan munculnya reinterpretasi dan kontekstualisasi Pancasila, dengan situasi Indonesia dan lingkungan lebih luas yang terus berubah dan menghadirkan banyak masalah serta tantangan baru.

 

Pancasila adalah sebuah blessing bagi negara-bangsa Indonesia. Terlepas dari pasang dan surutnya dalam kehidupan bangsa, Pancasila telah membuktikan diri sebagai  common platfrom yang paling viabel dan mampu bertahan. Tapi, Pancasila tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai  taken for granted . Ia memerlukan pemberdayaan dan refungsionalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila tidak kehilangan relevansi dan maknanya.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 4 Juni 2009

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.