Otoritarianisme dan Demokrasi di Dunia Arab

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh Azyumardi Azra

TUMBANGNYA rezim Presiden Zine El Abidin Ben Ali (74 tahun) setelah berkuasa di Tunisia selama 23 tahun pada 14 Januari 2011 lalu oleh kekuatan rakyat, dapat menjadi lampu merah bagi rezim-rezim otoriter lain di muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Ben Ali menjadi penguasa pertama di dunia Arab yang jatuh dari kekuasaannya karena protes dan demonstrasi jalanan yang masif.

Otoritarianisme sampai sekarang tetap merupakan ciri paling menonjol politik di dunia Arab. Rezim-rezim otoriter berkuasa dalam waktu yang lama di kawasan Arab Maghribi. Muammar Khadafi berkuasa di Libya sudah lebih 40 tahun; Husni Mubarak memegang jabatan presiden Mesir hampir 28 tahun; Raja Mohammed V di Maroko sudah berkuasa sekitar 10 tahun setelah mengudeta ayahnya sendiri Raja Hasan II. Lalu di Semenanjung Arab, Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh sudah berkuasa selama 32 tahun. Kini tanda-tanda menjalarnya Revolusi Yasmin Tunisia nampak mulai menular ke Yaman.

Bukan tidak mungkin penguasa-penguasa otokratik ini jatuh dari kekuasaan karena kekuatan rakyat, seperti nasib yang dialami Ben Ali. Akhir pekan lalu, demonstrasi besar-besaran mulai terjadi di Yaman memprotes kesulitan hidup rakyat akibat tingginya angka pengangguran, juga kian mahalnya harga pangan di tengah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara tersebut.

Keadaan seperti ini tengah dihadapi banyak negara yang tidak memiliki kekayaan minyak dan gas alam. Berbagai realitas semacam itu merupakan faktor penyebab utama keresahan sosial sangat luas dalam masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan mengancam kelangsungan rezim otoriter.

Dalam keadaan seperti itu, kemunculan faktor pemicu tertentu dapat memunculkan gelombang protes dan demonstrasi lebih besar. Dalam kasus Tunisia, faktor pemicu adalah lulusan universitas yang bunuh diri setelah sayur dan buah jualannya disita polisi. Setelah itu, dua percobaan bunuh diri sebagai protes juga terjadi masing-masing di Mauritania, di depan gedung Senat Mesir, dan bahkan empat kasus di Aljazair. Meski semua percobaan bunuh diri ini gagal membangkitkan gelombang protes di masing-masing negara, tidak ada jaminan bahwa massa tidak turun ke jalan suatu waktu nanti.

Rezim-rezim otoriter di dunia Arab berusaha membendung keresahan rakyat yang sudah bertahun-tahun itu dengan membuka sedikit ruang bagi aspirasi demokratis. Untuk itu, mereka menyelenggarakan pemilihan umum dalam beberapa tahun terakhir. Ini misalnya, terjadi di Tunisia, Maroko, Aljazair, Mesir, Yaman, dan Lebanon. Tetapi, seluruh pemilu itu tidak lebih daripada window dressing untuk menciptakan kesan bahwa negara-negara tersebut juga merupakan penganut demokrasi.

Lebih celaka lagi, pemilu-pemilu tersebut hanyalah rekayasa politik untuk penguatan dan pelestarian kekuasaan rezim-rezim otoriter melalui sistem satu partai sangat dominan. Kehadiran dan keikutsertaan partai-partai lain dalam pemilu tidak lebih sekadar pelengkap penderita belaka.

Juga ada negara-negara Arab lain yang berusaha membangun demokrasi multipartai, seperti Irak dan Lebanon. Meski pemilu berhasil terselenggara di Irak belum lama ini, kekerasan dan pertumpahan darah sektarianisme tetap berlanjut, dan karena itu pemilu tidak otomatis bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Lebanon juga menghadapi sektarianisme akut yang hampir tidak memungkinkan terwujudnya stabilitas politik. Dalam kasus kedua negara ini, sektarianisme keagamaan menjadi hambatan terberat pengembangan sistem politik demokratis. Situasi seperti ini akhirnya dapat berujung pada kemunculan ‘orang kuat’ yang menerapkan otoritarianisme atas nama demokrasi.

Negara-negara monarki di dunia Arab juga tidak memberikan harapan banyak bagi sistem politik demokratis. Ada Arab Saudi yang memang tidak memiliki pretensi untuk mengadopsi sistem politik demokratis. Kemudian, ada pula negara-negara monarki di kawasan Teluk yang menerima demokrasi secara terbatas.

Kuwait, misalnya, memiliki parlemen yang dipilih melalui pemilu, juga negara-negara lain seperti Qatar dan Uni Emirat Arab yang memberikan sedikit ruang kepada warga negara untuk menyatakan aspirasi politik mereka. Tetapi dalam praktiknya, yang menentukan secara mutlak adalah raja dan keluarganya.

Melihat perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di dunia Arab, bisa dibayangkan ke depan wilayah ini masih terus menghadapi masa-masa sulit yang penuh turbulensi. Karena semua negara tersebut adalah negara-negara dengan mayoritas terbesar berpenduduk Muslim, menjadi sangat sulit berbicara tentang masa depan Islam dan kaum Muslim akan lebih baik. Selama kekisruhan politik, ekonomi, dan sosial terus berlanjut, jelas hampir tidak mungkin membangun kembali peradaban Islam yang pernah berjaya di masa silam.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 28 Januari 2011
Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta