Ongkos Mahal Berdemokrasi

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Meski demokrasi bagaikan pedang sakti yang senantiasa diburu, dipuji dan diperjuangkan  di kalangan ilmuwan sosial, namun ternyata ketika sudah di tangan dan diberdayakan untuk meratakan jalan bagi kesejahteraan bangsa, pada kenyatannya tidak seindah dan semulus yang dibayangkan. Secara teoritis demokrasi menjadi pilihan utama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara di zaman  modern karena beberapa alasan. Pertama, dengan adanya pemilihan umum secara regular diharapkan akan terjadi seleksi dan pergantian kepemimpinan secara berkala, rasional dan terbuka sehingga tidak akan terjadi kepemimpinan yang absolut seumur hidup yang otoriter. Kedua, melalui pemilu, warga Negara dilibatkan untuk menyalurkan hak-hak pilihnya sehingga muncul hubungan timbal balik antara warga dan pemimpinnya, yaitu hak menagih janji bagi warga dan kewajiban memenuhi janji bagi yang terpilih.

Ketiga, dengan demokrasi proses seleksi kepemimpinan diharapkan berdasarkan integritas, keahlian  dan prestasi, bukan hubungan darah dan otoritas keagamaan. Dengan demikian proses demokratisasi memungkian setiap warga untuk bersaing menggunakan hak dan menonjolkan kemampuannya. Di situ prinsip kesamaan hak dan partisipasi warga dijamin. Keempat,  salah satu pilar demokrasi adalah menguatnya dan berfungsinya  lembaga perwakilan rakyat  yang berperan menyuarakan aspirasi rakyat untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan. Lewat pengawasan ini diharapkan pemerintah tetap setia melaksanakan janji dan amanah selama kampanye dengan mendasarkan pada UU yang ada.

Kelima, dengan adanya wakil rakyat maka mereka menjadi jembatan penghubung antara aspirasi rakyat dengan pemerintah. Tugas mereka adalah selalu membaca dan mendengarkan kebutuhan rakyat lalu diperjuangkan agar diresponi oleh pemerintah karena pada dasarnya baik pemerintah maupun wakil rakyat keduanya adalah pelayan rakyat. Satu catatan sangat penting, dalam melaksanakan demokrasi semuanya harus mentaati UU, hukum dan aturan main yang telah disepakati bersama. Tanpa kepastian hukum maka demokrasi akan roboh, bisa berubah menjadi anarki kelompok, massa atau oligarki dengan cara mempermainkan fasal-fasal UU.

Sabar, Kritis dan Visioner

Ketika masih duduk sebagai  mahasiswa, saya masih ingat mata kuliah tata negara bahwa demokrasi, dengan segala cacat bawaan yang ada, adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Sistim kerajaan sudah usang dan tidak punya masa depan. Lalu theokrasi juga tidak jelas konsep dan aplikasinya, terlebih bagi Indonesia. Dalam suatu wawancara dengan almarhum Mohamad Roem, waktu itu saya sebagai wartawan, dia mengatakan, sistim theokrasi yang benar itu hanya terjadi selama hidup Rasulullah Muhammad. Semuanya berasal dari wahyu Allah. Tetapi setelahnya sudah diserahkan pada ijtihad para ulama dan pemimpin. Makanya tak lama kemudian yang muncul adalah kerajaan. Dan beberapa negara muslim di Timur Tengah juga mengambil bentuk kerajaan. Raja memiliki kekuasaan penuh dengan referensi faham dan keyakinan agama yang dianutnya. Tetapi kepentingan dinasti yang menjadi prioritas.

Hari ini kita tengah berjalan tertatih-tatih sambil menggerutu, keluh kesah dan marah serta penuh caci mengapa demokrasi yang kita perjuangkan belum juga mendatangkan hasil yang kiya bayangkan. Begitu mahal ongkos yang telah dikeluarkan rakyat dan negara, baik uang, pikiran, emosi dan budaya, untuk mengawal jalannya demokrasi agar segera menyajikan hasilnya untuk memajukan bangsa dn mensejahterakan rakyat. Tapi yang dijumpai malah ribut-ribut, gaduh, serta pemerintahan yang tidak efektif. Pendeknya, pemerintahan produk pemilu yang demokratis dan diidentikkan sebagai hasil pilihan  rakyat sampai hari ini masih saja mengecewakan dan menyakiti rakyat.

Ini semua mesti kita terima dengan sabar dan kritis. Bagi negara kecil yang penduduknya homogen dari segi budaya dan agama, mungkin sekali lebih mudah dan lebih cepat melakukan konsolidasi dalam berbagai bidang social, budaya dan politik. Tapi bayangkan saja, luas Indonesia yang terbentang dari Acehb sampai papua, ekuivalen antara Teheran dan London, dengan beragam etnis dan ribuan pulau, sungguh memerlukan kesabaran untuk menciptakan kohesi kehidupan berbangsa.

Sejak kemerdekaan tahun 1945 bangsa ini disibukkan terus-menerus oleh berbagai konflik yang muncul dari benturan pluralitas agama dan ideologi. Ditambah lagi sekarang pengaruh itu datang secara deras dari pengaruh global. Maka semua itu semakin meningkatkan suasana gaduh dalam alam demokrasi yang semua orang merasa leluasa untuk bersura. Namun menarik diamati, kita mulai terbiasa dengan kegaduhan kritik dan argument terhadap proses politik yang tengah berlangsung. Dulu kemarahan itu selalu ingin disalurkan melalui demonstrasi dengan mengerahkan massa di jalanan, sekarang meskipun massa jalanan masih tetap ada tetapi media televise dan surat kabar ikut ambil bagian untuk menyalurkan berbagai kritik dan emosi massa.  Peran media massa sangat  positif untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara dan dapat mengurangi potensi benturan fisik antar pihak-pihak yang bersengketa.

Saya terkesan dengan tampilnya para aktivis muda yang kritis yang tidak mau terjebak dalam tindakan destruktif dalam melakukan kritik. Begitu pun para presenter televise yang masih sangat muda-muda, tampan, cantik dan cerdas, semua itu memberikan harapan bagi proses pendewasaan berdemokrasi di Indonesia. Dinamika politik yang tengah berlangsung saat ini selama dikawal untuk tetap berada dalam jalur hukum, jaga etika social, sikapi semuanya dengan sabar dan kritis serta visioner bagi kejayaan  masa depan bangsa,  rasanya kita punya alasan untuk optimis bagi kebangkitan Indonesia. Satu catatan penting, ibatrat bibit pohon, demokrasi akan tumbuh kokoh dan rindang, jika pendidikan warganya bagus, ada ketegasan hukum, dan didukung oleh parpol yang kuat. Tiga syarat ini mesti dipenuhi agar bangsa ini tidak terlalu lama tersandera oleh perpecahan dan korupsi sehingga kita hanya sibuk berjalan dan bertengkar di tempat dengan ongkos yang amat mahal.

Selesai bergabung dalam Tim Delapan, saya memang merasakan kelelahan fisik dan mental. Selama dua minggu bekerja penuh untuk memenuhi target yang diamanatkan pada kami oleh Presiden dengan hasil yang telah kita ketahui bersama. Namun yang membuat lelah hati dan mental adalah rasa kesal, sedih dan kasihan, mengapa masih saja banyak politisi dan pejabat tinggi negara yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggadaikan nurani, akal sehat dan wibawa jabatannya hanya untuk berburu uang haram serta menyengsarakan rakyat.

Jabatan dan kepercayaan itu begitu mulia dan efektif sebagai sarana pengabdian pada Tuhan, melayani rakyat dan membangun negara. Berbagai fasilitas materi pun disediakan. Tetapi ego dan nafsu mengejar “self-glory” lebih menonjol katimbang nuraninya sehingga tidak segan mengurbankan kanan kiri serta rakyat. Dalam hati muncul pertanyaan, prestasi dan kualitas hidup macam apa yang hendak dibanggakan dan diwariskan pada keluarga dan generasi bangsa jika jabatan yang dikejar pada akhirnya hanya untuk sarana memenuhi selera hidup yang begitu rendah?  Melihat fakta-fakta seperti yang membuat hati lelah, marah dan kasihan.

 

Ongkos Mahal Berdemokrasi

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Meski demokrasi bagaikan pedang sakti yang senantiasa diburu, dipuji dan diperjuangkan  di kalangan ilmuwan sosial, namun ternyata ketika sudah di tangan dan diberdayakan untuk meratakan jalan bagi kesejahteraan bangsa, pada kenyatannya tidak seindah dan semulus yang dibayangkan. Secara teoritis demokrasi menjadi pilihan utama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara di zaman  modern karena beberapa alasan. Pertama, dengan adanya pemilihan umum secara regular diharapkan akan terjadi seleksi dan pergantian kepemimpinan secara berkala, rasional dan terbuka sehingga tidak akan terjadi kepemimpinan yang absolut seumur hidup yang otoriter. Kedua, melalui pemilu, warga Negara dilibatkan untuk menyalurkan hak-hak pilihnya sehingga muncul hubungan timbal balik antara warga dan pemimpinnya, yaitu hak menagih janji bagi warga dan kewajiban memenuhi janji bagi yang terpilih.

Ketiga, dengan demokrasi proses seleksi kepemimpinan diharapkan berdasarkan integritas, keahlian  dan prestasi, bukan hubungan darah dan otoritas keagamaan. Dengan demikian proses demokratisasi memungkian setiap warga untuk bersaing menggunakan hak dan menonjolkan kemampuannya. Di situ prinsip kesamaan hak dan partisipasi warga dijamin. Keempat,  salah satu pilar demokrasi adalah menguatnya dan berfungsinya  lembaga perwakilan rakyat  yang berperan menyuarakan aspirasi rakyat untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan. Lewat pengawasan ini diharapkan pemerintah tetap setia melaksanakan janji dan amanah selama kampanye dengan mendasarkan pada UU yang ada.

Kelima, dengan adanya wakil rakyat maka mereka menjadi jembatan penghubung antara aspirasi rakyat dengan pemerintah. Tugas mereka adalah selalu membaca dan mendengarkan kebutuhan rakyat lalu diperjuangkan agar diresponi oleh pemerintah karena pada dasarnya baik pemerintah maupun wakil rakyat keduanya adalah pelayan rakyat. Satu catatan sangat penting, dalam melaksanakan demokrasi semuanya harus mentaati UU, hukum dan aturan main yang telah disepakati bersama. Tanpa kepastian hukum maka demokrasi akan roboh, bisa berubah menjadi anarki kelompok, massa atau oligarki dengan cara mempermainkan fasal-fasal UU.

Sabar, Kritis dan Visioner

Ketika masih duduk sebagai  mahasiswa, saya masih ingat mata kuliah tata negara bahwa demokrasi, dengan segala cacat bawaan yang ada, adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Sistim kerajaan sudah usang dan tidak punya masa depan. Lalu theokrasi juga tidak jelas konsep dan aplikasinya, terlebih bagi Indonesia. Dalam suatu wawancara dengan almarhum Mohamad Roem, waktu itu saya sebagai wartawan, dia mengatakan, sistim theokrasi yang benar itu hanya terjadi selama hidup Rasulullah Muhammad. Semuanya berasal dari wahyu Allah. Tetapi setelahnya sudah diserahkan pada ijtihad para ulama dan pemimpin. Makanya tak lama kemudian yang muncul adalah kerajaan. Dan beberapa negara muslim di Timur Tengah juga mengambil bentuk kerajaan. Raja memiliki kekuasaan penuh dengan referensi faham dan keyakinan agama yang dianutnya. Tetapi kepentingan dinasti yang menjadi prioritas.

Hari ini kita tengah berjalan tertatih-tatih sambil menggerutu, keluh kesah dan marah serta penuh caci mengapa demokrasi yang kita perjuangkan belum juga mendatangkan hasil yang kiya bayangkan. Begitu mahal ongkos yang telah dikeluarkan rakyat dan negara, baik uang, pikiran, emosi dan budaya, untuk mengawal jalannya demokrasi agar segera menyajikan hasilnya untuk memajukan bangsa dn mensejahterakan rakyat. Tapi yang dijumpai malah ribut-ribut, gaduh, serta pemerintahan yang tidak efektif. Pendeknya, pemerintahan produk pemilu yang demokratis dan diidentikkan sebagai hasil pilihan  rakyat sampai hari ini masih saja mengecewakan dan menyakiti rakyat.

Ini semua mesti kita terima dengan sabar dan kritis. Bagi negara kecil yang penduduknya homogen dari segi budaya dan agama, mungkin sekali lebih mudah dan lebih cepat melakukan konsolidasi dalam berbagai bidang social, budaya dan politik. Tapi bayangkan saja, luas Indonesia yang terbentang dari Acehb sampai papua, ekuivalen antara Teheran dan London, dengan beragam etnis dan ribuan pulau, sungguh memerlukan kesabaran untuk menciptakan kohesi kehidupan berbangsa.

Sejak kemerdekaan tahun 1945 bangsa ini disibukkan terus-menerus oleh berbagai konflik yang muncul dari benturan pluralitas agama dan ideologi. Ditambah lagi sekarang pengaruh itu datang secara deras dari pengaruh global. Maka semua itu semakin meningkatkan suasana gaduh dalam alam demokrasi yang semua orang merasa leluasa untuk bersura. Namun menarik diamati, kita mulai terbiasa dengan kegaduhan kritik dan argument terhadap proses politik yang tengah berlangsung. Dulu kemarahan itu selalu ingin disalurkan melalui demonstrasi dengan mengerahkan massa di jalanan, sekarang meskipun massa jalanan masih tetap ada tetapi media televise dan surat kabar ikut ambil bagian untuk menyalurkan berbagai kritik dan emosi massa.  Peran media massa sangat  positif untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara dan dapat mengurangi potensi benturan fisik antar pihak-pihak yang bersengketa.

Saya terkesan dengan tampilnya para aktivis muda yang kritis yang tidak mau terjebak dalam tindakan destruktif dalam melakukan kritik. Begitu pun para presenter televise yang masih sangat muda-muda, tampan, cantik dan cerdas, semua itu memberikan harapan bagi proses pendewasaan berdemokrasi di Indonesia. Dinamika politik yang tengah berlangsung saat ini selama dikawal untuk tetap berada dalam jalur hukum, jaga etika social, sikapi semuanya dengan sabar dan kritis serta visioner bagi kejayaan  masa depan bangsa,  rasanya kita punya alasan untuk optimis bagi kebangkitan Indonesia. Satu catatan penting, ibatrat bibit pohon, demokrasi akan tumbuh kokoh dan rindang, jika pendidikan warganya bagus, ada ketegasan hukum, dan didukung oleh parpol yang kuat. Tiga syarat ini mesti dipenuhi agar bangsa ini tidak terlalu lama tersandera oleh perpecahan dan korupsi sehingga kita hanya sibuk berjalan dan bertengkar di tempat dengan ongkos yang amat mahal.

Selesai bergabung dalam Tim Delapan, saya memang merasakan kelelahan fisik dan mental. Selama dua minggu bekerja penuh untuk memenuhi target yang diamanatkan pada kami oleh Presiden dengan hasil yang telah kita ketahui bersama. Namun yang membuat lelah hati dan mental adalah rasa kesal, sedih dan kasihan, mengapa masih saja banyak politisi dan pejabat tinggi negara yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggadaikan nurani, akal sehat dan wibawa jabatannya hanya untuk berburu uang haram serta menyengsarakan rakyat.

Jabatan dan kepercayaan itu begitu mulia dan efektif sebagai sarana pengabdian pada Tuhan, melayani rakyat dan membangun negara. Berbagai fasilitas materi pun disediakan. Tetapi ego dan nafsu mengejar “self-glory” lebih menonjol katimbang nuraninya sehingga tidak segan mengurbankan kanan kiri serta rakyat. Dalam hati muncul pertanyaan, prestasi dan kualitas hidup macam apa yang hendak dibanggakan dan diwariskan pada keluarga dan generasi bangsa jika jabatan yang dikejar pada akhirnya hanya untuk sarana memenuhi selera hidup yang begitu rendah?  Melihat fakta-fakta seperti yang membuat hati lelah, marah dan kasihan.