NU, Khitah 1926 dan Politik

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh Azyumardi Azra

PEKAN depan, mulai 23 Maret 2010, Nahdlatul Ulama (NU) kembali menyelenggarakan muktamar yang menandai alih kepemimpinan ormas yang dalam dasawarsa terakhir sebagian besar berada di tangan KH Hasyim Muzadi.

Selain itu, muktamar tentu saja mengkaji hal-hal substantif menyangkut NU, semacam peningkatan perannya ke depan dalam kehidupan keumatan-kebangsaan sesuai Khitah 1926. Karena, bagaimanapun, sebagai ormas keagamaan yang sangat besar, NU sejak kelahirannya memiliki peran penting yang tidak hanya berada dalam dinamika keislaman, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik negeri ini.

Tantangan NU ke depan, seperti juga ormas-ormas Islam lainnya, kecuali terkait dengan konsolidasi organisasi, tetapi juga dengan revitalisasi kiprahnya sesuai Khitah 1926 sebagai jam’iyyah dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial budaya untuk turut memajukan umat Islam dan bangsa

Hal ini tentu saja sesuai dengan tema dan keinginan pimpinan dan warga Nahdlliyyin sendiri untuk meninggalkan keterlibatan langsung dalam kancah politik kekuasaan. Memang, sejak keputusan ‘Kembali ke Khitah 1926′ diadopsi pada Muktamar 27, 1984, di Situbondo, NU tidak lagi terlibat langsung dalam politik atau ‘Islam politik’, tetapi lebih banyak bergerak dalam bidang yang sering disebut sebagai ‘Islam kultural’.

Namun, sejak bermulanya era reformasi dan liberalisasi seusai pengunduran diri presiden Soeharto pada Mei 1998, NU kembali terseret ke dalam politik. Ini terlihat ketika Abdurrahman Wahid sebagai ketua PB NU akhirnya membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998 di kediamannya di Ciganjur. Meski ada beberapa parpol lain yang berbasiskan Nahdliyyin (seperti, PKU, PNU, dan SUNI), hanya PKB yang disebut sebagai ‘satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU’.

Meski demikian, friksi dan kontestasi yang terjadi di antara parpol-parpol berbasiskan Nahdliyyin sedikit banyak menyeret para pimpinan NU dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal ke dalam pusaran ‘puting beliung’ politik.

Keterlibatan NU, baik secara agak tersamar maupun secara langsung, telah mencapai puncak intensitasnya ketika KH Abdurrahman Wahid yang masih menjabat sebagai ketua PB NU dipilih oleh MPR RI sebagai presiden pada 20 Oktober 1999. Gus Dur pun tidak lagi menjadi ketua PB NU sehingga digantikan KH Hasyim Muzadi yang terpilih dalam Muktamar 30 di Lirboyo pada 21-26 November 1999. Meski demikian, tetap saja NU terbawa-bawa ke dalam politik, yang puncaknya terlihat sekali pada Pilpres 2004 ketika dua tokoh pimpinan puncak NU itu maju sebagai cawapres: KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri dan KH Sholahuddin Wahid sebagai cawapres Wiranto. Usai Pilpres 2004 sampai Pilpres 2009, NU kian menjauh dari politik kekuasaan semacam itu.

Sejauh menyangkut politik, usai kepresidenan KH Abdurrahman Wahid serta Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, perilaku politik warga Nahdliyyin juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dalam kedua pilpres tadi, calon-calon yang berkaitan langsung dan berkiprah pokok dalam NU ternyata gagal. Sebaliknya, pemenangnya adalah pasangan SBY-MJK pada Pilpres 2004 dan pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009. Bisa dipastikan, sangat banyak warga Nahdliyyin memberikan suaranya kepada pasangan-pasangan yang mereka dukung dalam kedua pilpres tersebut.

Dengan demikian, kepemimpinan NU tidak lagi bisa mengarahkan para warga Nahdliyyin mengikuti kemauan politik mereka. Sebaliknya, berbagai alasan, khususnya demokratisasi dan banjir informasi, membuat warga Nahdliyyin lebih independen dan bebas dalam aktualisasi perilaku politiknya. Gejala ini tampaknya terus menguat ke depan, khususnya di musim pemilu.

Bagaimanapun, gejala seperti itu, dalam pandangan sementara kalangan, merupakan pertanda ‘merosotnya’ efektivitas kepemimpinan NU, yang pada masa silam sangat menentukan ‘hitam atau putih’ perilaku politik warga Nahdliyyin. Boleh jadi, pandangan itu benar, sejauh menyangkut politik praktis dan pemilu. Akan tetapi, apakah hal itu juga benar dalam hal-hal menyangkut keagamaan?

Dalam pandangan saya, agaknya juga terjadi penurunan efektivitas kepemimpinan keagamaan di lingkungan NU. Meningkatnya diferensiasi kepemimpinan, demokratisasi pendidikan, serta terbukanya akses kepada sumber ilmu dan informasi jelas turut memengaruhi perilaku keagamaan warga Nahdliyyin untuk lebih independen dalam sikap keagamaannya. Indikasi ini terlihat dari adanya dua arus bertolak belakang yang belakangan muncul di antara warga Nadhliyyin. Pada satu pihak, ada kecenderungan liberalisme pemikiran keagamaan di kalangan anak-anak muda NU. Pada pihak lain, ada juga kelompok dengan orientasi kuat pada konservatisme dan bahkan literalisme. Namun, arus utama di lingkungan NU tetaplah tradisi Aswaja yang menjadi salah satu raison detre NU sejak 1926.

Meski demikian, di tengah kedua kecenderungan itu, tetap perlu ada revitalisasi tradisi Aswaja sebagai aktualisasi ‘Islam washatiyyah’ di bumi Indonesia. Karena, tradisi tersebut yang memungkinkan tumbuhnya distingsi Islam yang khas di negeri ini, yang membuat Indonesia dapat menjadi sebuah showcase negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang adaptif dengan demokrasi dan modernisasi. Pada pihak lain, dengan revitalisasi kepemimpinannya, NU dapat lebih meningkatkan kiprahnya dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil-alamin, yang penuh kedamaian, serta jauh dari kekerasan dan bahkan terorisme yang masih saja menggejala di negeri ini.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 18 Maret 2010

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

NU, Khitah 1926 dan Politik

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh Azyumardi Azra

PEKAN depan, mulai 23 Maret 2010, Nahdlatul Ulama (NU) kembali menyelenggarakan muktamar yang menandai alih kepemimpinan ormas yang dalam dasawarsa terakhir sebagian besar berada di tangan KH Hasyim Muzadi.

Selain itu, muktamar tentu saja mengkaji hal-hal substantif menyangkut NU, semacam peningkatan perannya ke depan dalam kehidupan keumatan-kebangsaan sesuai Khitah 1926. Karena, bagaimanapun, sebagai ormas keagamaan yang sangat besar, NU sejak kelahirannya memiliki peran penting yang tidak hanya berada dalam dinamika keislaman, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik negeri ini.

Tantangan NU ke depan, seperti juga ormas-ormas Islam lainnya, kecuali terkait dengan konsolidasi organisasi, tetapi juga dengan revitalisasi kiprahnya sesuai Khitah 1926 sebagai jam’iyyah dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial budaya untuk turut memajukan umat Islam dan bangsa

Hal ini tentu saja sesuai dengan tema dan keinginan pimpinan dan warga Nahdlliyyin sendiri untuk meninggalkan keterlibatan langsung dalam kancah politik kekuasaan. Memang, sejak keputusan ‘Kembali ke Khitah 1926′ diadopsi pada Muktamar 27, 1984, di Situbondo, NU tidak lagi terlibat langsung dalam politik atau ‘Islam politik’, tetapi lebih banyak bergerak dalam bidang yang sering disebut sebagai ‘Islam kultural’.

Namun, sejak bermulanya era reformasi dan liberalisasi seusai pengunduran diri presiden Soeharto pada Mei 1998, NU kembali terseret ke dalam politik. Ini terlihat ketika Abdurrahman Wahid sebagai ketua PB NU akhirnya membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998 di kediamannya di Ciganjur. Meski ada beberapa parpol lain yang berbasiskan Nahdliyyin (seperti, PKU, PNU, dan SUNI), hanya PKB yang disebut sebagai ‘satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU’.

Meski demikian, friksi dan kontestasi yang terjadi di antara parpol-parpol berbasiskan Nahdliyyin sedikit banyak menyeret para pimpinan NU dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal ke dalam pusaran ‘puting beliung’ politik.

Keterlibatan NU, baik secara agak tersamar maupun secara langsung, telah mencapai puncak intensitasnya ketika KH Abdurrahman Wahid yang masih menjabat sebagai ketua PB NU dipilih oleh MPR RI sebagai presiden pada 20 Oktober 1999. Gus Dur pun tidak lagi menjadi ketua PB NU sehingga digantikan KH Hasyim Muzadi yang terpilih dalam Muktamar 30 di Lirboyo pada 21-26 November 1999. Meski demikian, tetap saja NU terbawa-bawa ke dalam politik, yang puncaknya terlihat sekali pada Pilpres 2004 ketika dua tokoh pimpinan puncak NU itu maju sebagai cawapres: KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri dan KH Sholahuddin Wahid sebagai cawapres Wiranto. Usai Pilpres 2004 sampai Pilpres 2009, NU kian menjauh dari politik kekuasaan semacam itu.

Sejauh menyangkut politik, usai kepresidenan KH Abdurrahman Wahid serta Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, perilaku politik warga Nahdliyyin juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dalam kedua pilpres tadi, calon-calon yang berkaitan langsung dan berkiprah pokok dalam NU ternyata gagal. Sebaliknya, pemenangnya adalah pasangan SBY-MJK pada Pilpres 2004 dan pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009. Bisa dipastikan, sangat banyak warga Nahdliyyin memberikan suaranya kepada pasangan-pasangan yang mereka dukung dalam kedua pilpres tersebut.

Dengan demikian, kepemimpinan NU tidak lagi bisa mengarahkan para warga Nahdliyyin mengikuti kemauan politik mereka. Sebaliknya, berbagai alasan, khususnya demokratisasi dan banjir informasi, membuat warga Nahdliyyin lebih independen dan bebas dalam aktualisasi perilaku politiknya. Gejala ini tampaknya terus menguat ke depan, khususnya di musim pemilu.

Bagaimanapun, gejala seperti itu, dalam pandangan sementara kalangan, merupakan pertanda ‘merosotnya’ efektivitas kepemimpinan NU, yang pada masa silam sangat menentukan ‘hitam atau putih’ perilaku politik warga Nahdliyyin. Boleh jadi, pandangan itu benar, sejauh menyangkut politik praktis dan pemilu. Akan tetapi, apakah hal itu juga benar dalam hal-hal menyangkut keagamaan?

Dalam pandangan saya, agaknya juga terjadi penurunan efektivitas kepemimpinan keagamaan di lingkungan NU. Meningkatnya diferensiasi kepemimpinan, demokratisasi pendidikan, serta terbukanya akses kepada sumber ilmu dan informasi jelas turut memengaruhi perilaku keagamaan warga Nahdliyyin untuk lebih independen dalam sikap keagamaannya. Indikasi ini terlihat dari adanya dua arus bertolak belakang yang belakangan muncul di antara warga Nadhliyyin. Pada satu pihak, ada kecenderungan liberalisme pemikiran keagamaan di kalangan anak-anak muda NU. Pada pihak lain, ada juga kelompok dengan orientasi kuat pada konservatisme dan bahkan literalisme. Namun, arus utama di lingkungan NU tetaplah tradisi Aswaja yang menjadi salah satu raison detre NU sejak 1926.

Meski demikian, di tengah kedua kecenderungan itu, tetap perlu ada revitalisasi tradisi Aswaja sebagai aktualisasi ‘Islam washatiyyah’ di bumi Indonesia. Karena, tradisi tersebut yang memungkinkan tumbuhnya distingsi Islam yang khas di negeri ini, yang membuat Indonesia dapat menjadi sebuah showcase negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang adaptif dengan demokrasi dan modernisasi. Pada pihak lain, dengan revitalisasi kepemimpinannya, NU dapat lebih meningkatkan kiprahnya dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil-alamin, yang penuh kedamaian, serta jauh dari kekerasan dan bahkan terorisme yang masih saja menggejala di negeri ini.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 18 Maret 2010

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta