Negara Demokrasi tak Wajibkan Wamil

Gedung Syahida Inn, BERITA UIN Online--Negara-negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi tidak memberlakukan wajib militer (Wamil) kepada warganya. Alasannya, negara demokrasi itu menjunjung tinggi hak-hak sipil rakyatnya.

“Dengan demokrasi untuk membela negara, maka rakyatnya tidak harus ikut wajib militer (Wamil) seperti di sebagian negara-negara Arab atau Korea Selatan,” ujar pengamat militer Prof Dr Salim Said MA pada acara Lecture Siries FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertajuk “Militer dan Demokrasi” di Gedung Syahida Inn, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (5/10).

Menurut Salim, perjalanan demokrasi di Indonesia sangat melelahkan dan panjang.  Sebelum era reformasi, demokrasi tidak bisa muncul dan dinikmati rakyat. “Era Pak Harto, militer sangat kuat. Semua bidang dikuasai tentara,” katanya.

Namun, setelah demokrasi diberikan kesempatan pada era reformasi sampai sekarang, maka otomatis  militer kembali ke barak. “Ini sesuai khittahnya,” sambung dia.

Setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali ke barak, maka mereka tidak punya lagi banyak bisnis atau menguasai di berbagai bidang di eksekutif atau lainnya. Ini secara ekonomis tentu mengurangi kesejahteraan mereka.

Oleh karenanya, agar TNI tetap kuat sebagaimana pada masa lalu, tentu diperlukan peningkatan kesejahteraan. “Perlu peningkatan kesejahteraan. Bagaimana tentara kita mau kuat kalau gajinya rendah,” tanya Salim. (saifudin)