MS Kaban : Hutan Milik Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter : Luthfi Destianto

 

FST, UINJKT Online ­- Menteri Kehutanan Republik Indonesia Malam Sambat (MS) Kaban SE, MSi secara tegas mengatakan, hutan adalah aset milik negara dan seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang membolehkan alih fungsi hutan dengan syarat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

 

“Ini sesuai dengan amanah konstitusi tentang pasal 33 yang sering kita dengar yang yaitu bumi dan air dikuasai oleh negara. Prinsipnya, untuk kemakmuran, alih fungsi hutan boleh untuk pembangunan namun berkelanjutan,” ujarnya dalam Orasi Ilmiah bertema Alih Fungsi Hutan dan Dampaknya Bagi Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Teater Room Lt.2 yang digelar BEM Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Jakarta, Senin (25/5)

 

Kaban, begitu Ia akrab disapa, melanjutkan, yang dibolehkan dalam alih fungsi hutan maksudnya ialah dibolehkannya rakyat memetik manfaat hasil hutan yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh korporasi. Alih fungsi hutan dilarang bila masuk dalam hutan kawasan konservasi seperti; hutan lindung, suaka margasatwa, dan cagar alam.

 

“Seperti di Papua, hutan memiliki hukum adat. Rakyat memiliki akses memanfaatkan, namun tidak melebihi kadarnya. Ada sanksi adat bila melanggar. Untuk korporasi, apabila menyentuh kawasan konservasi atau melebihi dari luas yang diizinkan ada sanksi pidana dan reboisasi hutan dua kali lipat lebih besar dibanding luas lahan pembukaan hutan di daerah lain,” tegasnya.

 

Sektor kehutanan, lanjut Kaban, merupakan andalan perekonomian Indonesia. Hutan juga merupakan penyerap CO2. negara pemilik hutan seperti Indonesia dan Brazilia diuntungkan dengan adanya perdagangan karbon.

 

“Maknanya, negara maju wajib memberikan dana mitigasi sebagai kompensasi oksigen yang mereka hirup. Masyarakat dunia baru sadar jika oksigen itu mahal. Hitungannya, satu hektar bisa mereduksi 240 ton karbon dioksida” ujarnya

 

Kaban menjelaskan, kini, beberapa negara maju telah menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya hutan. Selain sebagai penyerap karbon, hutan juga memiliki nilai ekologi sebagai penyimpan cadangan air dunia. Hasil penelitian menunjukkan, satu pohon mampu menghasilkan 200 meter kubik air .

 

“Kepedulian nyata negara maju nampak ketika Pangeran Charles berkunjung ke Indonesia. Ia mengaku datang hanya untuk melihat hutan di Indonesia,” akunya.

.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan, kerusakan hutan semakin parah dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Ini merupakan konsekuensi dari semakin majunya suatu negara maka semakin parah hutannya. “Sederhana saja, negara semakin maju, kebutuhan akan kertas makin besar. Berbanding lurus, kebutuhan akan kayu semakin besar pula,” imbuhnya.

 

Kerusakan hutan, lanjutnya, semakin parah. Pemerintah telah mengeluarkan langkah  kongkret “Indonesia Menanam, Kecil Menanam, Besar Memanen, One man one tree”. Maknanya luas menyangkut pembangunan berkelanjutan karena ada nilai ekologi sekaligus nilai ekonomis.

 

Kaban mencontohkan, setiap orang dapat berpatisipasi dengan menanam satu pohon jati dengan biaya pemeliharaan tidak sampai 30.000 saja, bila sudah mencapai usia tiga tahun bisa dijual dengan harga Rp. 1.000.000 untuk kualitas terendah. “Ini yang dimaksud sustainable development yang sesungguhnya.” Imbuhnya.

 

Contoh lainnya, ujar Kaban, kini telah ada hasil riset yang menunjukkan bahwa semua kayu dapat menjadi kayu bakar. “Itu biasa, yang luar biasa adalah kayu bisa dicairkan menjadi energi alternatif pengganti energi fosil methanol. Riset ini menghabiskan anggaran 500 juta dolar,” tandasnya.

 

Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan nasional yang dilakukan tidak mengurangi nilai ekologi. “Saya menyayangkan pula alih fungsi hutan menjadi kawasan persawahan,” lanjutnya.

 

Selain itu, Kaban mengatakan setiap penduduk dapat memiliki hutan. Menurut penelitian pula, setiap lahan dua hektar yang ditanami pohon dapat dikategorikan hutan. “Di eropa kebanyakan hutan milik individu. Mari bersama selamatkan hutan. Setiap kita bisa melakukannya,” ajaknya. []

 

MS Kaban : Hutan Milik Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter : Luthfi Destianto

 

FST, UINJKT Online ­- Menteri Kehutanan Republik Indonesia Malam Sambat (MS) Kaban SE, MSi secara tegas mengatakan, hutan adalah aset milik negara dan seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang membolehkan alih fungsi hutan dengan syarat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

 

“Ini sesuai dengan amanah konstitusi tentang pasal 33 yang sering kita dengar yang yaitu bumi dan air dikuasai oleh negara. Prinsipnya, untuk kemakmuran, alih fungsi hutan boleh untuk pembangunan namun berkelanjutan,” ujarnya dalam Orasi Ilmiah bertema Alih Fungsi Hutan dan Dampaknya Bagi Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Teater Room Lt.2 yang digelar BEM Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Jakarta, Senin (25/5)

 

Kaban, begitu Ia akrab disapa, melanjutkan, yang dibolehkan dalam alih fungsi hutan maksudnya ialah dibolehkannya rakyat memetik manfaat hasil hutan yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh korporasi. Alih fungsi hutan dilarang bila masuk dalam hutan kawasan konservasi seperti; hutan lindung, suaka margasatwa, dan cagar alam.

 

“Seperti di Papua, hutan memiliki hukum adat. Rakyat memiliki akses memanfaatkan, namun tidak melebihi kadarnya. Ada sanksi adat bila melanggar. Untuk korporasi, apabila menyentuh kawasan konservasi atau melebihi dari luas yang diizinkan ada sanksi pidana dan reboisasi hutan dua kali lipat lebih besar dibanding luas lahan pembukaan hutan di daerah lain,” tegasnya.

 

Sektor kehutanan, lanjut Kaban, merupakan andalan perekonomian Indonesia. Hutan juga merupakan penyerap CO2. negara pemilik hutan seperti Indonesia dan Brazilia diuntungkan dengan adanya perdagangan karbon.

 

“Maknanya, negara maju wajib memberikan dana mitigasi sebagai kompensasi oksigen yang mereka hirup. Masyarakat dunia baru sadar jika oksigen itu mahal. Hitungannya, satu hektar bisa mereduksi 240 ton karbon dioksida” ujarnya

 

Kaban menjelaskan, kini, beberapa negara maju telah menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya hutan. Selain sebagai penyerap karbon, hutan juga memiliki nilai ekologi sebagai penyimpan cadangan air dunia. Hasil penelitian menunjukkan, satu pohon mampu menghasilkan 200 meter kubik air .

 

“Kepedulian nyata negara maju nampak ketika Pangeran Charles berkunjung ke Indonesia. Ia mengaku datang hanya untuk melihat hutan di Indonesia,” akunya.

.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan, kerusakan hutan semakin parah dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Ini merupakan konsekuensi dari semakin majunya suatu negara maka semakin parah hutannya. “Sederhana saja, negara semakin maju, kebutuhan akan kertas makin besar. Berbanding lurus, kebutuhan akan kayu semakin besar pula,” imbuhnya.

 

Kerusakan hutan, lanjutnya, semakin parah. Pemerintah telah mengeluarkan langkah  kongkret “Indonesia Menanam, Kecil Menanam, Besar Memanen, One man one tree”. Maknanya luas menyangkut pembangunan berkelanjutan karena ada nilai ekologi sekaligus nilai ekonomis.

 

Kaban mencontohkan, setiap orang dapat berpatisipasi dengan menanam satu pohon jati dengan biaya pemeliharaan tidak sampai 30.000 saja, bila sudah mencapai usia tiga tahun bisa dijual dengan harga Rp. 1.000.000 untuk kualitas terendah. “Ini yang dimaksud sustainable development yang sesungguhnya.” Imbuhnya.

 

Contoh lainnya, ujar Kaban, kini telah ada hasil riset yang menunjukkan bahwa semua kayu dapat menjadi kayu bakar. “Itu biasa, yang luar biasa adalah kayu bisa dicairkan menjadi energi alternatif pengganti energi fosil methanol. Riset ini menghabiskan anggaran 500 juta dolar,” tandasnya.

 

Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan nasional yang dilakukan tidak mengurangi nilai ekologi. “Saya menyayangkan pula alih fungsi hutan menjadi kawasan persawahan,” lanjutnya.

 

Selain itu, Kaban mengatakan setiap penduduk dapat memiliki hutan. Menurut penelitian pula, setiap lahan dua hektar yang ditanami pohon dapat dikategorikan hutan. “Di eropa kebanyakan hutan milik individu. Mari bersama selamatkan hutan. Setiap kita bisa melakukannya,” ajaknya. []