Mengkritisi Artis Maju Pilkada

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Gun Gun Heryanto

Tahun ini hiruk-pikuk pertarungan politik bergeser dari nasional ke daerah. Paling tidak ada 244 pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) yang berlangsung di 237 kabupaten atau kota dan tujuh provinsi.

Perhelatan demokrasi yang sudah barang tentu menjadi momentum rivalitas politik dari para partisipannya. Yang menarik dari proses itu adalah maraknya artis yang mencalonkan diri di sejumlah daerah. Sebut saja, Julia Perez (Jupe) yang akan mencalonkan diri sebagai wakil bupati di Pacitan, Inul Daratista yang digadang- gadang ikut bursa wakil bupati di Kabupaten Malang.

Bukan mustahil sejumlah nama artis lain akan menyusul dan merambah kontestasi menuju jabatan kepala daerah mengingat terbukanya ruang ini bagi mereka. Pesta demokrasi di pilkada sepertinya akan menghadirkan ornamen yang kian gemerlap dengan hijrahnya para artis ke dunia politik. Sebuah hijrah dari panggung simbolik hiburan ke panggung politik yang kerap kali sama-sama membangun realitas mimpi bahkan hypereality.

Panggung hiburan dan panggung politik sama-sama menuntut citra, reputasi, publisitas, koneksi, dan lain-lain di luar substansi peran dan tanggung jawab publik masing-masing. Salahkah para artis ini terlibat di panggung politik? Tentu saja tidak, karena partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara.

Terlebih, jika artis-artis itu sejak awal membangun kapasitas individualnya dalam memahami, mengerti, dan memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini mereka.
Samuel P Hutington dan Joan M Nelson dalam buku No Easy Choise: Political Participation in Develoving Countries, menyebutan fokus utama partisipasi politik adalah usaha untuk memengaruhi “alokasi otoritatif nilai-nilai bagi suatu masyarakat” .

Jika para artis ini melewati proses dengan sungguh-sungguh dan memiliki track record yang mumpuni menuju pencalonan dirinya, maka partisipasi politik mereka layak diapresiasi.

Begitu pun sebaliknya, jika partisipasi mereka sekedar “panggung sandiwara” berbekal nama dan popularitas tanpa paham ranah permainannya, maka tentu saja mereka hanya akan menjadi ornamen penghias suasana semata- mata. Paling bagus mereka hanya akan berfungsi sebagai mesin-mesin efektif pendulang suara (vote getter) di saat pilkada berlangsung.

Tidak heran, jika akhir-akhir ini para artis beramai-ramai masuk bursa pencalonan. Mereka biasanya memiliki kelebihan dalam proses peneguhan imitasi prilaku. Proses ini tercipta melalui pengondisian instrumental pada khalayak pemilih.

Dalam dunia politik, secara teknis, pengondisian instrumental dilakukan melalui dua perilaku imitasi. Pertama, stimulasi lingkungan yang sama sehingga individu memberi respons yang sama. Politik dan hiburan sama-sama menciptakan mekanisme yang terpola sehingga khalayak memiliki perilaku serupa. Kesadaran khalayak sering dimanipulasi sehingga relevan dengan apa yang diinginkan oleh aktor .

Dalam konteks inilah posisi artis menjadi daya tarik tersendiri, terutama dalam meneguhkan pilihan pemilih melalui rangsangan popularitas yang mereka miliki, terlebih jika literasi politik yang berlangsung di daerah tersebut minim.

Kedua, pencocokan perilaku individu sedekat mungkin dengan perilaku orang lain. Biasanya hal ini melalui sosok figur atau tokoh yang lazimnya dinamakan proses copying. Artis biasanya menjadi rule model yang familiar dalam kesadaran simbolik khalayak. Tak heran jika dunia hiburan mengenal fans club.

Khalayak misalnya sangat lekat dengan sosok Rano Karno dalam perannya di Si Doel Anak Sekolahan, sehingga saat Rano mencalonkan diri di Kabupaten Tangerang, kesadaran simbolik pemilih karena alasan pencocokan prilaku individu ini sangat mungkin menyumbang perolehan suara pasangannya.

Namun demikian, pengondisian instrumental seperti ini lambat tapi pasti akan mengalami degradasi. Sehingga, kini sangat mungkin kemasan simbolis para artis tersebut tak lagi berfungsi sebagai pendongkrak suara. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi pasangan kandidatnya, jika kemasan dan positioning diri si artis tidak tepat karena bagaimanapun rakyat akan memilih dan mengkritisi sosok mereka.

Kini, strategi politik pencitraan tak lagi hanya menekankan pada unsur attractiveness, melainkan juga pada kompetensi sosok si artis untuk membawa khalayak di daerah tempat dia mencalonkan diri menuju kehidupan yang lebih baik. Problem seperti inilah yang kini masih dialami Jupe.

Lompatan Politik
Meskipun pencalonan para artis dalam pilkada merupakan hal yang sah-sah saja terjadi, ada beberapa hal yang patut dikritisi dari mereka.

Pertama, banyak para artis yang mengalami semacam lompatan politik dalam jejak rekam perjalan politiknya. Keraguan muncul tidak dalam konteks mempertanyakan wawasan mereka, melainkan lebih pada historisitas interaksi diri si artis dengan realitas politik praktis sebelum dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pencalonan Jupe, Inul, Ayu Azhari bisa menjadi contoh metamorfosis yang terkesan tiba-tiba, tanpa diperkuat oleh pendalaman peran politik mereka sebelumnya. Menjadi kepala daerah tentu saja lebih kompleks dan lebih berisiko dari hanya sekadar berperan dalam film atau sinetron. Pemimpin akan menjadi nakhoda sebuah daerah dan bertanggungjawab atas seluruh warga masyarakat di daerah tersebut.

Sebagai perbandingan dengan tokoh di negara lain yang sukses menuju kursi presiden dari panggung hiburan, sebut saja nama Ronald Wilson Reagan (Amerika Serikat) dan Joseph Estrada (Filipina).

Reagan (1911-2004) adalah artis Hollywood yang sukses membintangi sejumlah film.Perjalanannya memenangi konvensi partai pun tidak mudah, tercatat dia pernah dua kali gagal menjadi Capres Republik, yakni pada tahun 1968 dan 1976. Jejak rekam sebagai artis yang berpolitik sangat kentara sejak dia menjadi anggota liberal demokrat yang mendukung new deal-nya Franklin Delano Roosevelt, kemudian berubah secara bertahap menjadi konservatif sosial, hingga tahun 1964 menjadi pendukung berat Republikan konservatif Barry Goldwater.

Jejak rekam Joseph Estrada, artis yang telah membintangi lebih dari 120 ini jauh sebelum menjadi Wakil Presiden (1992-1998) dan Presiden (1998), telah memulai karier politiknya sejak 1969 dan terus mengasah talenta politiknya hingga terpilih menjadi anggota senat pada 1987. Begitupun yang dijalani Arnold Schawarzeneger lama sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur California, dia telah aktif sebagai Republikan. Dengan demikian, jejak rekam peran politik inilah yang menjadi salah satu titik lemah pencalonan Jupe, Inul, Ayu Azhari yang harus diyakinkan kepada khalayak.

Kedua, ibarat aktor baru di dunia politik, maka para artis juga harus lulus dari casting menuju kepala daerah. Dalam hal ini aturan main yang telah ditetapkan, baik di partai pendukung maupun di aturan pilkada. Jangan sampai artis hanya menjadi alat publisitas, padahal akhirnya mereka kandas. Kasus Ayu Azhari mungkin bisa menjadi contoh kekalahan artis sebelum bertanding.

Tulisan ini telah dimuat di Koran Jakarta, Sabtu 17 April 2010

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

 

Mengkritisi Artis Maju Pilkada

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Oleh: Gun Gun Heryanto

Tahun ini hiruk-pikuk pertarungan politik bergeser dari nasional ke daerah. Paling tidak ada 244 pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) yang berlangsung di 237 kabupaten atau kota dan tujuh provinsi.

Perhelatan demokrasi yang sudah barang tentu menjadi momentum rivalitas politik dari para partisipannya. Yang menarik dari proses itu adalah maraknya artis yang mencalonkan diri di sejumlah daerah. Sebut saja, Julia Perez (Jupe) yang akan mencalonkan diri sebagai wakil bupati di Pacitan, Inul Daratista yang digadang- gadang ikut bursa wakil bupati di Kabupaten Malang.

Bukan mustahil sejumlah nama artis lain akan menyusul dan merambah kontestasi menuju jabatan kepala daerah mengingat terbukanya ruang ini bagi mereka. Pesta demokrasi di pilkada sepertinya akan menghadirkan ornamen yang kian gemerlap dengan hijrahnya para artis ke dunia politik. Sebuah hijrah dari panggung simbolik hiburan ke panggung politik yang kerap kali sama-sama membangun realitas mimpi bahkan hypereality.

Panggung hiburan dan panggung politik sama-sama menuntut citra, reputasi, publisitas, koneksi, dan lain-lain di luar substansi peran dan tanggung jawab publik masing-masing. Salahkah para artis ini terlibat di panggung politik? Tentu saja tidak, karena partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara.

Terlebih, jika artis-artis itu sejak awal membangun kapasitas individualnya dalam memahami, mengerti, dan memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini mereka.
Samuel P Hutington dan Joan M Nelson dalam buku No Easy Choise: Political Participation in Develoving Countries, menyebutan fokus utama partisipasi politik adalah usaha untuk memengaruhi “alokasi otoritatif nilai-nilai bagi suatu masyarakat” .

Jika para artis ini melewati proses dengan sungguh-sungguh dan memiliki track record yang mumpuni menuju pencalonan dirinya, maka partisipasi politik mereka layak diapresiasi.

Begitu pun sebaliknya, jika partisipasi mereka sekedar “panggung sandiwara” berbekal nama dan popularitas tanpa paham ranah permainannya, maka tentu saja mereka hanya akan menjadi ornamen penghias suasana semata- mata. Paling bagus mereka hanya akan berfungsi sebagai mesin-mesin efektif pendulang suara (vote getter) di saat pilkada berlangsung.

Tidak heran, jika akhir-akhir ini para artis beramai-ramai masuk bursa pencalonan. Mereka biasanya memiliki kelebihan dalam proses peneguhan imitasi prilaku. Proses ini tercipta melalui pengondisian instrumental pada khalayak pemilih.

Dalam dunia politik, secara teknis, pengondisian instrumental dilakukan melalui dua perilaku imitasi. Pertama, stimulasi lingkungan yang sama sehingga individu memberi respons yang sama. Politik dan hiburan sama-sama menciptakan mekanisme yang terpola sehingga khalayak memiliki perilaku serupa. Kesadaran khalayak sering dimanipulasi sehingga relevan dengan apa yang diinginkan oleh aktor .

Dalam konteks inilah posisi artis menjadi daya tarik tersendiri, terutama dalam meneguhkan pilihan pemilih melalui rangsangan popularitas yang mereka miliki, terlebih jika literasi politik yang berlangsung di daerah tersebut minim.

Kedua, pencocokan perilaku individu sedekat mungkin dengan perilaku orang lain. Biasanya hal ini melalui sosok figur atau tokoh yang lazimnya dinamakan proses copying. Artis biasanya menjadi rule model yang familiar dalam kesadaran simbolik khalayak. Tak heran jika dunia hiburan mengenal fans club.

Khalayak misalnya sangat lekat dengan sosok Rano Karno dalam perannya di Si Doel Anak Sekolahan, sehingga saat Rano mencalonkan diri di Kabupaten Tangerang, kesadaran simbolik pemilih karena alasan pencocokan prilaku individu ini sangat mungkin menyumbang perolehan suara pasangannya.

Namun demikian, pengondisian instrumental seperti ini lambat tapi pasti akan mengalami degradasi. Sehingga, kini sangat mungkin kemasan simbolis para artis tersebut tak lagi berfungsi sebagai pendongkrak suara. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi pasangan kandidatnya, jika kemasan dan positioning diri si artis tidak tepat karena bagaimanapun rakyat akan memilih dan mengkritisi sosok mereka.

Kini, strategi politik pencitraan tak lagi hanya menekankan pada unsur attractiveness, melainkan juga pada kompetensi sosok si artis untuk membawa khalayak di daerah tempat dia mencalonkan diri menuju kehidupan yang lebih baik. Problem seperti inilah yang kini masih dialami Jupe.

Lompatan Politik
Meskipun pencalonan para artis dalam pilkada merupakan hal yang sah-sah saja terjadi, ada beberapa hal yang patut dikritisi dari mereka.

Pertama, banyak para artis yang mengalami semacam lompatan politik dalam jejak rekam perjalan politiknya. Keraguan muncul tidak dalam konteks mempertanyakan wawasan mereka, melainkan lebih pada historisitas interaksi diri si artis dengan realitas politik praktis sebelum dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pencalonan Jupe, Inul, Ayu Azhari bisa menjadi contoh metamorfosis yang terkesan tiba-tiba, tanpa diperkuat oleh pendalaman peran politik mereka sebelumnya. Menjadi kepala daerah tentu saja lebih kompleks dan lebih berisiko dari hanya sekadar berperan dalam film atau sinetron. Pemimpin akan menjadi nakhoda sebuah daerah dan bertanggungjawab atas seluruh warga masyarakat di daerah tersebut.

Sebagai perbandingan dengan tokoh di negara lain yang sukses menuju kursi presiden dari panggung hiburan, sebut saja nama Ronald Wilson Reagan (Amerika Serikat) dan Joseph Estrada (Filipina).

Reagan (1911-2004) adalah artis Hollywood yang sukses membintangi sejumlah film.Perjalanannya memenangi konvensi partai pun tidak mudah, tercatat dia pernah dua kali gagal menjadi Capres Republik, yakni pada tahun 1968 dan 1976. Jejak rekam sebagai artis yang berpolitik sangat kentara sejak dia menjadi anggota liberal demokrat yang mendukung new deal-nya Franklin Delano Roosevelt, kemudian berubah secara bertahap menjadi konservatif sosial, hingga tahun 1964 menjadi pendukung berat Republikan konservatif Barry Goldwater.

Jejak rekam Joseph Estrada, artis yang telah membintangi lebih dari 120 ini jauh sebelum menjadi Wakil Presiden (1992-1998) dan Presiden (1998), telah memulai karier politiknya sejak 1969 dan terus mengasah talenta politiknya hingga terpilih menjadi anggota senat pada 1987. Begitupun yang dijalani Arnold Schawarzeneger lama sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur California, dia telah aktif sebagai Republikan. Dengan demikian, jejak rekam peran politik inilah yang menjadi salah satu titik lemah pencalonan Jupe, Inul, Ayu Azhari yang harus diyakinkan kepada khalayak.

Kedua, ibarat aktor baru di dunia politik, maka para artis juga harus lulus dari casting menuju kepala daerah. Dalam hal ini aturan main yang telah ditetapkan, baik di partai pendukung maupun di aturan pilkada. Jangan sampai artis hanya menjadi alat publisitas, padahal akhirnya mereka kandas. Kasus Ayu Azhari mungkin bisa menjadi contoh kekalahan artis sebelum bertanding.

Tulisan ini telah dimuat di Koran Jakarta, Sabtu 17 April 2010

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute