Menggugat Peran Parpol

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

DEMOCRACY is noisy.Demokrasi itu pasti selalu ribut dan gaduh.Namun gaduhnya demokrasi sesungguhnya ibarat air hujan yang kadang disertai petir.

Meski gaduh dan membuat waswas, pada akhirnya akan mendatangkan kesuburan bagi tanaman. Hanya saja, jika sistem irigasi dan saluran air tidak tertata rapi, guyuran hujan lebat akan merusak bangunan.Di manamana banjir,lalu lintas macet,alihalih menyuburkan tanaman,hujan lebat malah membawa petaka. Demokrasi yang sehat meniscayakan adanya partai politik (parpol) yangjugasehat.

Aspirasimasyarakat akansoliddanmemilikidaya pressure yang kuat bagi penguatan pemerintah yang sehat kalau saja jumlah parpol tidak terlalu banyak. Pengalaman di negara yang demokrasinya sudahmajudanmapan, selalusajajumlah parpol kecil.Bahkan di Amerika Serikat (AS),Inggris, dan Australia, misalnya,hanya ada dua parpol tingkat nasional yang dominan.

Di Indonesia kalaupun jumlah parpol sampai 10 masih wajar mengingat sedemikian majemuk budaya, agama,dan etnik bangsa ini.Namun pada pemilu yang lalu parpol peserta pemilu lebih dari 30. Sampaisampai tidak mudah untuk membandingkan dan menemukan distingsi dan diferensiasi antara parpol yang satu dengan yang lain.Bahkan beredar kesan dan penilaian masyarakat, mendirikan parpol itu tak ubahnya mendirikan PT,perseroan terbatas, untuk mencari keuntungan materi dan jabatan.

Di antara pengurusnya bahkan ada yang sangat kental didominasi keluarga. Kalau dalam sebuah perusahaan penjual jasa tolok ukur kinerjanya sangat jelas, yaitu menghasilkan produk untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui kompetisi sehat. Masyarakat sebagai pembeli dan pengguna jasa yang akan menilai; kalau bagus mereka tak segan-segan mengeluarkan uang untuk membeli.

Jadi eksistensi dan daya survive sebuah perusahaan tergantung dari dukungan masyarakat pengguna jasanya. Lalu,bagaimana peran dan jasa parpol kita selama ini? Yang pertama tentu saja berpartisipasi untuk membangun dan menjaga tradisi berdemokrasi yang sehat dan dewasa. Demokrasi yang tidak mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat pada akhirnya akan digugat keberadaannya.

Orang sering menyebutnya sebagai demokrasi- semu, demokrasi-setengah hati, demokrasi prosedural, atau bahkan democrazy. Jadi, banyaknya jumlah parpol tidak identik dengan kematangan berdemokrasi. Untuk apa banyak parpol kalau hanya membuat kegaduhan dan pertikaian? Benarkah aktivitas dan produk parpol yang wakilnya berkumpul di lembaga DPR terbukti memajukan dan menyejahterakan bangsa? Ataukah hanya sibuk dengan diri sendiri bernegosiasi dengan pemerintah soal pembagian kursi kekuasaan dan tunjangan?

Yang menyedihkan adalah praktik pilkada yang berlangsung di berbagai daerah. Di situ peran parpol seakan berjualan boarding passbagi calon kepala daerah yang berminat dan berduit.Uang,jabatan, dan kekuasaan menjadi mantra,lalu peran parpol sebatas memberikan legitimasi kendaraan untuk bertarung. Bahkan ada yang memang bertarung dalam pengertian primitif. Yang kalah lalu dengan uangnya menggerakkan orang-orang bayarannya untuk mengamuk.

Nanti yang menang segera menghitung ongkos yang telah dikeluarkan selama kampanye untuk dicari gantinya plusuntungnya dengan jalan korupsi. Inikah wajah demokrasi kita? Apa yang hendak dilakukan parpol terhadap semua ini? Setidaknya terdapat tiga tugas utama parpol.Pertama,meningkatkan kualitas kader-kadernya, kedua, melakukan pendidikan politik bagi para pendukungnya sehingga kehadiran parpol dirasakan oleh masyarakat, ketiga,menyukseskan agenda reformasi.

Parpol mestinya malu dan merasa berdosa melihat praktik pilkada yang amburadul itu.Namun, bagaimana akan melakukan tiga agenda besar di atas kalau tokoh-tokoh parpol juga sibuk duduk di jajaran kabinet dengan tugas kenegaraan yang tidak ringan? Belum lagi jajaran pengurus parpol yang kental dengan nepotisme keluarga. Terbayang, betapa banyaknya jabatan yang melekat pada diri tokoh parpol, terutama ketua umumnya.

Kecuali jika parpol memang didirikan semata sebagai kendaraan untuk merapat ke pusat kekuasaan demi mengakses keuangan negara,maka beberapa parpol boleh dibilang sukses. Coba bayangkan.Ketika sebuah jabatanstrategisdidudukitokohparpol dan yang bersangkutan memiliki agenda dan utang memajukan partai asalnya, bisakah yang bersangkutan mendukung profesionalisme dan pemerintahan yang bersih? Saya sendiri tidak antiparpol,tetapi berbagai penyimpangan yang terjadi mesti kita koreksi bersama.(*)

Menggugat Peran Parpol

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

DEMOCRACY is noisy.Demokrasi itu pasti selalu ribut dan gaduh.Namun gaduhnya demokrasi sesungguhnya ibarat air hujan yang kadang disertai petir.

Meski gaduh dan membuat waswas, pada akhirnya akan mendatangkan kesuburan bagi tanaman. Hanya saja, jika sistem irigasi dan saluran air tidak tertata rapi, guyuran hujan lebat akan merusak bangunan.Di manamana banjir,lalu lintas macet,alihalih menyuburkan tanaman,hujan lebat malah membawa petaka. Demokrasi yang sehat meniscayakan adanya partai politik (parpol) yangjugasehat.

Aspirasimasyarakat akansoliddanmemilikidaya pressure yang kuat bagi penguatan pemerintah yang sehat kalau saja jumlah parpol tidak terlalu banyak. Pengalaman di negara yang demokrasinya sudahmajudanmapan, selalusajajumlah parpol kecil.Bahkan di Amerika Serikat (AS),Inggris, dan Australia, misalnya,hanya ada dua parpol tingkat nasional yang dominan.

Di Indonesia kalaupun jumlah parpol sampai 10 masih wajar mengingat sedemikian majemuk budaya, agama,dan etnik bangsa ini.Namun pada pemilu yang lalu parpol peserta pemilu lebih dari 30. Sampaisampai tidak mudah untuk membandingkan dan menemukan distingsi dan diferensiasi antara parpol yang satu dengan yang lain.Bahkan beredar kesan dan penilaian masyarakat, mendirikan parpol itu tak ubahnya mendirikan PT,perseroan terbatas, untuk mencari keuntungan materi dan jabatan.

Di antara pengurusnya bahkan ada yang sangat kental didominasi keluarga. Kalau dalam sebuah perusahaan penjual jasa tolok ukur kinerjanya sangat jelas, yaitu menghasilkan produk untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui kompetisi sehat. Masyarakat sebagai pembeli dan pengguna jasa yang akan menilai; kalau bagus mereka tak segan-segan mengeluarkan uang untuk membeli.

Jadi eksistensi dan daya survive sebuah perusahaan tergantung dari dukungan masyarakat pengguna jasanya. Lalu,bagaimana peran dan jasa parpol kita selama ini? Yang pertama tentu saja berpartisipasi untuk membangun dan menjaga tradisi berdemokrasi yang sehat dan dewasa. Demokrasi yang tidak mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat pada akhirnya akan digugat keberadaannya.

Orang sering menyebutnya sebagai demokrasi- semu, demokrasi-setengah hati, demokrasi prosedural, atau bahkan democrazy. Jadi, banyaknya jumlah parpol tidak identik dengan kematangan berdemokrasi. Untuk apa banyak parpol kalau hanya membuat kegaduhan dan pertikaian? Benarkah aktivitas dan produk parpol yang wakilnya berkumpul di lembaga DPR terbukti memajukan dan menyejahterakan bangsa? Ataukah hanya sibuk dengan diri sendiri bernegosiasi dengan pemerintah soal pembagian kursi kekuasaan dan tunjangan?

Yang menyedihkan adalah praktik pilkada yang berlangsung di berbagai daerah. Di situ peran parpol seakan berjualan boarding passbagi calon kepala daerah yang berminat dan berduit.Uang,jabatan, dan kekuasaan menjadi mantra,lalu peran parpol sebatas memberikan legitimasi kendaraan untuk bertarung. Bahkan ada yang memang bertarung dalam pengertian primitif. Yang kalah lalu dengan uangnya menggerakkan orang-orang bayarannya untuk mengamuk.

Nanti yang menang segera menghitung ongkos yang telah dikeluarkan selama kampanye untuk dicari gantinya plusuntungnya dengan jalan korupsi. Inikah wajah demokrasi kita? Apa yang hendak dilakukan parpol terhadap semua ini? Setidaknya terdapat tiga tugas utama parpol.Pertama,meningkatkan kualitas kader-kadernya, kedua, melakukan pendidikan politik bagi para pendukungnya sehingga kehadiran parpol dirasakan oleh masyarakat, ketiga,menyukseskan agenda reformasi.

Parpol mestinya malu dan merasa berdosa melihat praktik pilkada yang amburadul itu.Namun, bagaimana akan melakukan tiga agenda besar di atas kalau tokoh-tokoh parpol juga sibuk duduk di jajaran kabinet dengan tugas kenegaraan yang tidak ringan? Belum lagi jajaran pengurus parpol yang kental dengan nepotisme keluarga. Terbayang, betapa banyaknya jabatan yang melekat pada diri tokoh parpol, terutama ketua umumnya.

Kecuali jika parpol memang didirikan semata sebagai kendaraan untuk merapat ke pusat kekuasaan demi mengakses keuangan negara,maka beberapa parpol boleh dibilang sukses. Coba bayangkan.Ketika sebuah jabatanstrategisdidudukitokohparpol dan yang bersangkutan memiliki agenda dan utang memajukan partai asalnya, bisakah yang bersangkutan mendukung profesionalisme dan pemerintahan yang bersih? Saya sendiri tidak antiparpol,tetapi berbagai penyimpangan yang terjadi mesti kita koreksi bersama.(*)