Menagih Janji Nawacita Tanpa Sikap Kritis

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

BERITA UIN Online - Disksusi Publik bertajuk “Menagih Janji Nawacita” di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (20/10), tampak ironis dengan tajuk yang dipajang. Tajuk diskusi publik yang terkesan ingin menggugat Jokowi, berubah jadi seremoni pemujaan keberhasilan Jokowi selama dua tahun jadi presiden. Diskusi Publik “Menagih Janji Jokowi” terkesan tanpa sikap kritis.

Diskusi yang menghadirkan Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ali Munhanif, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatutullah Jakarta, M. Arskal Salim, Guru Besar bidang Politik Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta dan Arif Mufraini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Jakarta, melakukan koor yang sama; memuja keberhasilan Presiden Jokowi dengan program Nawacita.

Pernyataan-pernyataan dari empat nara sumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan Pusat Studi Kebijakan Publik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tersebut, lebih didominasi pada upaya mengelaborasi beberapa keberhasilan Jokowi dalam menjalankan janji-janji yang terpaku dalam Nawacita. Beberapa agenda penting Jokowi yang terlantar yang tertuang dalam sembilan poin di Nawacita, tak tersentuh.

Sidarto mengelak ketika ditanya soal keseriusan Jokowi tuntaskan kasus pembunuhan Munir. Bagi Sidarto, kasus pembunuhan Munir cukup pelik dan itu terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya yang dimaksud Sidarto adalah pemerintahan di era Megawati. Sidarto justru alihkan kesuksesan Jokowi selama dua tahun masa kepemimpinannya.

“Sekarang yang terbangun di kalangan kita adalah building trust. Trust pada pemerintah ini meningkat, hari ini 67 persen,” ujar Sidarto.

Menurut Sidarto, kepercayaan publik tersebut karena sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi saat ini dalam memimpin negara.

Saat ini, kata Sidarto, belum banyak pemimpin yang memiliki komitmen dan integritas dalam memberikan pelayanan terhadap publik seperti Jokowi.

Tajuk Diskusi Publik “Menagih Janji Nawacita”, menjadi diskusi yang penuh ambigu karena statemen-statemen para nara sumber, justru menguar keberhasilan Jokowi dalam menerapkan Nawacita.

Padahal, selama dua tahun pemertinahan Jokowi, ada tiga elemen dasar yang perlu dikritisi. Dua tahun Jokowi menjabat sebagai presiden, runtuhnya wibawa negara di mata publik. Negara tak hadir ketika berbagai peristiwa yang menyeret arus kehidupan publik menyeruak.

Pada elemen ini, di mana wibawa negara makin merosot di mata publik, Jokowi justru menepuk dada dengan menguar dua keberhasilan penting di era kepemimpinannya. Dua keberhasilan yang diklaim Jokowi itu, hukuman mati bagi narapidana kasus narkoba dan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Elemen kedua yang tak mampu dibenahi Jokowi adalah karut marutnya tatanan ekonomi negeri sejak Jokowi menjadi presiden. Tahun pertama masa kepemimpinannya, kurs rupiah anjlok dan memasuki tahun kedua, kondisi ekonomi Indonesia, berjalan masih tertatih-tatih. Anehnya, Arif Mufraini, yang paham soal ekonomi makro, melihat bahwa sampai 2016 berakhir, kondisi ekonomi Indonesia masih stabil.

Elemen ketiga yang sangat mencolok di dua tahun kedua Jokowi, makin maraknya intoleransi di ranah publik. Berbagai kasus gesekan antar umat beragama seperti pembakaran tempat-tempat ibadah, makin marak.

Tiga elemen dasar inilah, lepas dari amatan empat nara sumber yang jadi pembicara dengan tajuk “Menagih Janji Nawacita”. Sungguh, sebuah diskusi publik yang penuh ironi. (fnh_eae)