Menag: Penyelenggaraan Haji Itu Kompleks

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone





 

Auditorium Utama, UINJKT Online – Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, penyelengaraan ibadah haji memiliki kompleksitas tersendiri. Tak hanya berkaitan dengan karakteristik jamaah yang beragam melainkan juga berkaitan dengan hubungan bilateral antara Pemerntah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Selain dua hal tadi, juga terkait dengan persiapan pemberangkatan, transportasi pesawat terbang, transportasi darat di Indonesia dan Arab Saudi, akomodasi, penunjukkan petugas, pelayanan kesehatan, dan adminsitrasi lainnya.

 

"Tantangan utamanya adalah bagaimana mengorganisasikan penyelenggaraan haji sehingga masyaraka Indonesia yang menunaikan ibadah haji mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya," kata Menag dalam pidato penerimaan Doktor Honouris Causa (HC) atau doktor kehormatan dari UIN Jakarta di Auditorium Utama, Sabtu (22/11).

 

Menurut Menag, haji memiliki dimensi politik dan bisnis. Dalam dimensi politik, misalnya, haji dapat dijadikan amunisi berbagai kalangan untuk melancarkan kritik kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks Departemen Agama, reformasi manajemen haji yang dilakukan Menag bermuara pada "rusaknya" penyelenggaraan haji. Jika manajemen haji dipandang sukses, maka di mata masyarakat citra Departemen Agama, termasuk juga citra pemerintah secara umum, akan semakin positif. "Sebaliknya, jika penyelenggaraan haji gagal, maka di mata masyarakat citra pemerintah semakin negatif pula," ujarnya.

 

Adapun dimensi bisnis, kata Menag, dilihat dengan meningkatnya jumlah jamaah haji yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam jumlah jamaah yang besar itu, maka komponen-komponen yang diperlukan juga semakin meningkat. Dan pengadaan komponen itu, lanjutnya, memiliki nilai ekonomi (finance) yang cukup besar, sehingga dapat dikonversi menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dalam penyelenggaraan haji dan tidak jarang jika di dalamnya juga  terdapat "tangan-tangan jahil". "Kesabaran yang dituntut jamaah untuk menjadi haji mabrur, seringkali dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menanggung keuntungan pribadi," jelasnya.

 

Departemen Agama, menurut Menag, secara bertahap terus melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan manajemen penyelenggaraan haji. Di antaranya menyangkut regulasi penyelenggaraan haji, penataan organisasi dan penguatan struktur petugas, profesionalitas dan rasionalisasi petugas haji, sistem pendaftaran, restrukurisasi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pengawasan, serta pelayanan dan manajemen katering jamaah.

 

"Saya berharap perbaikan penyelenggaraan haji dapat diselesaikan sampai akhir tahun ini meski secara bertahap," ujarnya.

 

Penganugerahan Doktor HC dilakukan dalam sidang senat terbuka yang dipimpin Rektor UIN Jakarta Prof Dr Komaruddin Hidayat. Turut hadir antara lain mantan Presiden BJ Habibie, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta kolega dan para perwakilan negara sahabat.

 

Menag menyatakan penganugerahan Doktor HC yang diberikan kepadanya dipandang sebagai hal yang prestisius. "Bagi saya, gelar akademik ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus kepercayaan sivitas akademika UIN Jakarta yang menuntut tanggung jawab moral yang tidak ringan," katanya.* (ns)

Menag: Penyelenggaraan Haji Itu Kompleks

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone





 

Auditorium Utama, UINJKT Online – Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, penyelengaraan ibadah haji memiliki kompleksitas tersendiri. Tak hanya berkaitan dengan karakteristik jamaah yang beragam melainkan juga berkaitan dengan hubungan bilateral antara Pemerntah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Selain dua hal tadi, juga terkait dengan persiapan pemberangkatan, transportasi pesawat terbang, transportasi darat di Indonesia dan Arab Saudi, akomodasi, penunjukkan petugas, pelayanan kesehatan, dan adminsitrasi lainnya.

 

"Tantangan utamanya adalah bagaimana mengorganisasikan penyelenggaraan haji sehingga masyaraka Indonesia yang menunaikan ibadah haji mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya," kata Menag dalam pidato penerimaan Doktor Honouris Causa (HC) atau doktor kehormatan dari UIN Jakarta di Auditorium Utama, Sabtu (22/11).

 

Menurut Menag, haji memiliki dimensi politik dan bisnis. Dalam dimensi politik, misalnya, haji dapat dijadikan amunisi berbagai kalangan untuk melancarkan kritik kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks Departemen Agama, reformasi manajemen haji yang dilakukan Menag bermuara pada "rusaknya" penyelenggaraan haji. Jika manajemen haji dipandang sukses, maka di mata masyarakat citra Departemen Agama, termasuk juga citra pemerintah secara umum, akan semakin positif. "Sebaliknya, jika penyelenggaraan haji gagal, maka di mata masyarakat citra pemerintah semakin negatif pula," ujarnya.

 

Adapun dimensi bisnis, kata Menag, dilihat dengan meningkatnya jumlah jamaah haji yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam jumlah jamaah yang besar itu, maka komponen-komponen yang diperlukan juga semakin meningkat. Dan pengadaan komponen itu, lanjutnya, memiliki nilai ekonomi (finance) yang cukup besar, sehingga dapat dikonversi menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dalam penyelenggaraan haji dan tidak jarang jika di dalamnya juga  terdapat "tangan-tangan jahil". "Kesabaran yang dituntut jamaah untuk menjadi haji mabrur, seringkali dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menanggung keuntungan pribadi," jelasnya.

 

Departemen Agama, menurut Menag, secara bertahap terus melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan manajemen penyelenggaraan haji. Di antaranya menyangkut regulasi penyelenggaraan haji, penataan organisasi dan penguatan struktur petugas, profesionalitas dan rasionalisasi petugas haji, sistem pendaftaran, restrukurisasi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pengawasan, serta pelayanan dan manajemen katering jamaah.

 

"Saya berharap perbaikan penyelenggaraan haji dapat diselesaikan sampai akhir tahun ini meski secara bertahap," ujarnya.

 

Penganugerahan Doktor HC dilakukan dalam sidang senat terbuka yang dipimpin Rektor UIN Jakarta Prof Dr Komaruddin Hidayat. Turut hadir antara lain mantan Presiden BJ Habibie, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta kolega dan para perwakilan negara sahabat.

 

Menag menyatakan penganugerahan Doktor HC yang diberikan kepadanya dipandang sebagai hal yang prestisius. "Bagi saya, gelar akademik ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus kepercayaan sivitas akademika UIN Jakarta yang menuntut tanggung jawab moral yang tidak ringan," katanya.* (ns)