Dr. Gun Gun Heryanto

Dr. Gun Gun Heryanto

TAK berlebihan, jika dikatakan Pilkada 2018 merupakan gerbang pembuka kontes elektoral 2019. Selain waktunya berdekatan dengan pertarungan lima tahunan, beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahun depan juga merupakan battleground atau medan utama berebut lumbung suara. Tiga daerah yang menjadi medan utama ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang jumlah DPT-nya di atas 20 juta pemilih.

Merujuk ke data Pemilu 2014, 48% pemilih ada di ketiga provinsi itu. Jumlah pemilih di Jawa Barat pada Pilpres 2014 lalu 33.045.101. Di Jawa Timur pemilih berjumlah 30.638.982, sementara di Jawa Tengah pemilih berjumlah 27.385.213. Angka itu sangat mungkin bertambah pada 2018 karena masuknya pemilih pemula yang belum memenuhi syarat umur untuk memilih di 2014.

Peta Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi target untuk dimenangi semua partai politik. Jabar adalah lumbung suara nasional. Dengan penduduk kurang lebih 46,7 juta warga, tersebar di 27 kabupaten/kota, 626 kecamatan dan 5.899 desa/kelurahan, sangat wajar jika muncul asumsi jika menang di Jabar, berpotensi memenangkan Indonesia.

Satu nama yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon Gubernur Jabar ialah sosok yang tak asing lagi di kalangan media massa dan para netizen media sosial. Dialah Ridwan Kamil yang menerima pencalonan dirinya sebagai calon Gubernur Jabar oleh Partai NasDem pada Minggu (19/3/2017). Secara faktual, apa yang dilakukan NasDem baru sekadar mendukung, belum bisa mengusung. Hal itu disebabkan kursi NasDem di DPRD Jabar hanya 5 kursi, sementara syarat berdasarkan UU Pilkada No 10 Tahun 2016 jika didukung partai atau gabungan partai politik ialah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di pemilu legislatif yang terakhir.

Kursi di DPRD Provinsi Jabar ada 100 kursi. Oleh karenanya, setiap pasangan cagub dan cawagub harus didukung minimal 20 kursi. Jika melihat syarat tersebut, hanya PDIP yang bisa mencalonkan kandidat mereka sendirian tanpa harus berkoalisi karena memiliki 20 kursi di DPRD Provinsi Jabar. Di bawahnya ada Partai Golkar dengan perolehan 17 kursi, lantas ada PKS dan Demokrat yang masing-masing mengantongi 12 kursi. Posisi ‘the big five’ lainnya ialah Gerindra dengan 11 kursi.

Dari peta awal ini, sebenarnya tergambar kekuatan mana yang akan menjelma menjadi pemain utama, dan yang lainnya ialah atmosfer di tengah gegap gempitanya dukungan dalam kandidasi. Secara faktual, komunikasi politik antarpartai semakin intens. Tiap pihak masih membuka peluang untuk bersepakat alias zone of possible agreement.

Dinamika kekinian di Jabar memperlihatkan konsolidasi kekuatan partai-partai semakin menunjukkan peluang terbentuknya hanya tiga poros kekuatan pengusung dari jalur parpol. Pertama ialah potensi merapatnya dua partai besar yang biasanya bersaing berebut suara di Jawa Barat, yakni PDIP dan Golkar. Jika kedua partai itu jadi berkongsi, peluang besar sosok Jabar-1 yang diusung ialah Ketua DPD I Jawa Barat yang juga Bupati Purwakarta, Dedy Mulyadi. Posisi Jabar-2 bisa saja diisi kader atau representasi PDIP. Potensi kongsi kedua partai itu sangat besar mengingat PDIP tak memiliki figur sangat kuat elektabilitasnya di Jabar.

Sekalipun PDIP ialah partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 dan juga pemenang di level nasional, untuk kebutuhan strategi 2019, sepertinya partai yang dipimpin Megawati itu akan realistis dalam mengusung figur di Jabar. Inilah yang oleh Gary W Cox dalam Making Vote Count (1997) sebagai pertimbangan probabilitas perolehan suara dalam perspektif struktur peluang. Figur sangat menentukan, selain mesin partai dan bekerjanya infrastruktur pemenangan hingga ke simpul suara.

Pola hubungan politik saat ini memang masih sangat cair. Oleh karenanya, masih sangat mungkin berubah. Baik PDIP maupun Golkar masih mungkin berlabuh di kandidat lain seperti Ridwan Kamil meskipun peluang terbesarnya saat ini mengarah ke Dedy Mulyadi. Jika kongsi Golkar (17 kursi) dan PDIP (20 kursi) berjalan mulus, itu mungkin akan menjadi magnet yang bisa menarik partai-partai lain ke pusaran kekuatan mereka.

Kedua, poros NasDem yang mengusung Ridwan Kamil sebagai kandidat. Sejumlah partai lain yang berpotensi dijajaki untuk berkomunikasi dan berkongsi ada PPP (9 kursi), PKB (7 kursi), PAN (4 kursi), dan Hanura (3 kursi), termasuk Demokrat (12 kursi). Dengan dukungan NasDem yang hanya 5 kursi, tentu kerja berat bagi Ridwan Kamil untuk mengatasi defisit dukungan minimal 15 kursi lagi. Karena itu, peluangnya masih bisa dua, memastikan partai-partai lain untuk mendukungnya atau segera menyiapkan jalur independen.

Dari kedua peluang tersebut, Ridwan Kamil masih memiliki peluang besar didukung dari jalur partai mengingat elektabilitasnya di Jabar tertinggi untuk saat ini. Dengan posisi modal dasar elektoralnya yang tinggi inilah, Ridwan Kamil pun masih terbuka untuk didukung maupun diusung partai yang mengusungnya saat berkompetisi menjadi Wali Kota Ban­dung, yakni Gerindra. Itu dengan catatan, jika paket Deddy Mizwar tak ketemu kata sepakat soal siapa dan dari partai mana pendampingnya.

Ketiga, poros Gerindra dengan modal 11 kursi dan PKS dengan 12 kursi DPRD. Seandainya hanya dua partai ini pun yang mengusung, pasangan calon sudah bisa melaju. Ada beberapa alasan yang membuat kedua partai berpotensi satu kongsi di Jabar. Secara psikopolitik kedua partai ini sudah membuktikan padu-padannya chemistry mereka saat mengusung Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung dan sekarang sama-sama merasa ditinggalkan Emil. Memiliki kesamaan sebagai partai yang eksplisit memosisikan diri di luar pemerintahan Jokowi-JK, berkongsi di pilkada DKI, dan amat mungkin juga berkongsi pada 2019 dalam pencapresan di luar sosok yang diusung PDIP. Di level nasional Gerindra menyebut capres mereka di 2019 ialah Prabowo Subianto. Gerindra bersama PKS mungkin mengusung petahana, dalam hal ini Deddy Mizwar. Namun, skema ini pun bisa layu sebelum berkembang jika di antara kedua partai ini tidak mencapai titik temu di paket nama pasangan.

Dari gambaran ketiga poros di atas masih terbuka peluang munculnya poros keempat. Misalnya, jika Demokrat memainkan peran dan mengambil inisiatif membentuk poros baru bersama-sama partai menengah lainnya. Kemungkinan lainnya ialah poros kekuatan justru hanya menjadi dua.

Hal itu bisa terjadi jika terjadi konsolidasi partai-partai di dua figur kuat saja, misalnya Dedy Mulyadi dan Ridwan Kamil. Namun, dalam bacaan penulis, yang paling besar kemungkinannya, kandidasi akan ada di tiga poros kekuatan utama, yakni Dedy Mulyadi, Ridwan Kamil, dan Deddy Mizwar.

Peta Jawa Tengah

Di Jawa Tengah, peta kekuatan juga masih di fase penjajakan. Partai-partai akan mengoptimalkan medan utama ini sebagai lumbung suara. Nama-nama besar mulai digadang-gadang sebagai kandidat penantang Ganjar Pranowo selaku petahana yang sudah bersiap melaju ke periode kedua. Ada nama mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta mantan Menteri ESDM Sudirman Said, dan politikus Gerindra, Ferry Juliantono, yang mengklaim sudah mulai mendapat lampu hijau dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Di atas kertas hanya PDIP yang bisa mencalonkan pasangan sendirian karena saat ini memiliki kursi terbanyak dengan jumlah 31 kursi. PKB menjadi partai kedua dengan perolehan 13 kursi. Gerindra mempunyai 11 kursi di DPRD. PKS dan Golkar punya masing-masing 10 kursi. Demokrat memiliki total 9 kursi, sedangkan PAN dan PPP punya 8 kursi di DPRD Jateng.

Dari data di atas, pertarungan sengit akan terjadi pada perebutan partai-partai menengah dalam mengonsolidasikan kekuatan politik mereka. Pertama, poros kekuatan di Jateng yang tak bisa dinafikan ialah PDIP. Selain basis pemilih partai yang loyal dan bisa diandalkan di Jateng, PDIP punya figur petahana, Ganjar Pranowo, dan opsi figur lain dari internal partai yang juga lumayan kuat. Misalnya Bupati Kudus Musthofa. Pengalaman 10 tahun memimpin Kabupaten Kudus menjadi modal untuk Musthofa untuk bersaing dengan Ganjar di internal PDIP.

Kandidasi bagi Ganjar tentu tak semudah di periode pertama. Karena ia petahana, tentu banyak serangan dan kritik yang mengarah pada kepemimpinannya di periode pertama. Selain itu ada isu-isu nasional, seperti namanya yang kerap disebut dalam pusaran kasus KTP elektronik dan pro-kontra pabrik semen di Kendeng. Situasi seperti itu bisa melahirkan disonansi kognitif di calon pemilih.

Dalam pandangan Leon Festinger di bukunya West & Turner, Introducing Communication Theory Analysis and Aplication (2008), disonansi kognitif dipahami sebagai ketidakcocokan hubungan antarelemen kognisi. Misalnya ketika warga merasakan keberbedaan antara yang dipikirkan dan diharapkan dari Ganjar dan yang mereka rasakan dalam keseharian. Namun, peluang terbesar poros PDIP masih menjadikan Ganjar Pranowo sebagai aktor utamanya. PDIP juga tak akan mengalami kesulitan dalam mencari mitra koalisi, terutama setelah pilihan di internal partainya selesai.

Kedua, poros Gerindra dan PKS. Memang keduanya masih gamang menentukan sikap dan sedang menjajaki siapa figur kuat yang bisa diusung. Namun, secara psikopolitis dan kepentingan strategis 2019, sepertinya kedua partai itu lebih memungkinkan berdiri di luar kongsi PDIP. Nama-nama seperti mantan Menteri ESDM Sudirman Said, dan politikus Gerindra Ferry Juliantono merupakan bakal calon yang mulai intens digadang-gadang di pasar pemilih Jateng. Siapa di antara mereka yang akhirnya bisa melaju? Atau adakah figur lain yang lebih prospektif menjadi penantang petahana, masih terus dipantau setiap partai. Yang jelas, kerja sama politik Gerindra 11 kursi dan PKS 10 kursi bisa memasang satu pasangan di gelanggang pertarungan. Tentu, jika poros Gerindra dan PKS ini terbentuk, akan membuka peluang juga diperkuat partai lain.

Ketiga, ialah poros PKB dan mitra kongsi mereka. Jangan abaikan basis suara PKB di Jawa Tengah. PKB ialah partai pemenang kedua dengan 13 kursi. Partai itu hanya defisit 7 kursi untuk bisa mencalonkan pasangan mereka. Seandainya PKB jadi mengusung mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan berkongsi dengan Golkar (10 kursi) atau dengan Demokrat (9 kursi), PPP (9 kursi), PAN (9 kursi) tentu akan menjadi poros penantang yang patut diperhitungkan. Selain itu, terbuka peluang poros lain jika ketiga poros di atas tak bisa mengonsolidasikan diri akibat tak tercapainya titik temu.

Peta Jawa Timur

Di Jawa Timur, pelakon utama poros kekuatan akan sangat ditentukan pergerak­an lima partai dengan perolehan suara terbanyak. Jika di Jabar dan Jatim hanya PDIP yang bisa mencalonkan diri sendirian, di Jatim justru posisi isu ada di PKB yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Jatim dengan 20 kursi. PDIP menjadi partai pemilik kursi terbanyak kedua di DPRD Jatim dengan 19 kursi, diikuti Gerindra dan Demokrat yang masing-masing punya 13 kursi. Partai Golkar memperoleh 11 kursi, PAN punya 7 kursi, dan PKS 6 kursi. Sisa kursi diduduki PPP dengan 5 kursi, NasDem 4 kursi, dan Hanura 2 kursi.

Ada sejumlah figur yang kerap terbaca di radar suara jelang Pilkada 2018. Nama petahana yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas ialah nama-nama yang mulai mengemuka. Namun, sosok yang menjadi magnet konsolidasi partai-partai sepertinya ada di Saifullah Yusuf. Bandul politik PKB dan PDIP mengarah ke Gus Ipul. Intensitas komunikasi politik lintas partai membuatnya berpotensi ‘memborong’ dukungan parpol. Figur yang berpotensi menjadi lawan tangguh Gus Ipul justru berasal dari kalangan sesama NU, yakni Khofifah Indar Parawansa yang juga menjadi lawannya di pilkada Jatim sebelumnya.

Risma sudah memberi pernyataan publik bahwa dia tak akan maju di Pilgub Jawa Timur. Dia juga tak mendaftar di penja­ringan partainya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu, Azwar Anas lebih cocok mengisi slot Jatim-2. Dengan demikian, potensi persaingan di Jatim berpeluang head-to-head antara Gus Ipul dan Khofifah. Namun, di tengah persaingan ketat dan sengit di antara dua figur sesama NU ini, bisa saja memunculkan peluang poros ketiga yang akan memanfaatkan pecahnya suara di lumbung-lumbung NU akibat polarisasi dukungan pada Gus Ipul dan Khofifah.

Berebut suara sah-sah saja dilakukan di medan utama lumbung suara seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hanya saja, diperlukan tanggung jawab sosial dari para kandidat dan partai pendukungnya untuk menciptakan suasana kondusif dalam mengikuti setiap tahap pertarungan. Jangan mengorbankan konsolidasi demokrasi hanya karena kerasnya rivalitas. Pilkada ialah cara untuk memastikan demokrasi tetap menghormati koridor hukum, etika, dan keadaban publik!

Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, dan Presidium Asosiasi Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI)

Artikel ini telah dimuat pada Kolom Pakar harian Media Indonesia edisi, Senin, 25 September 2017. (lrf)

 

Share This