Masa Depan PPP

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

DR. Gun Gun Heryanto Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)

DR. Gun Gun Heryanto
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)

Oleh: Gun Gun Heryanto

Hiruk-pikuk konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belumusai. MeskiMuktamarVIII yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, menahbiskan RomahurmuziyaliasRomy sebagai nakhoda partai berslogan ”Rumah Besar Umat Islam” periode 2016-2020, belum berarti rekonsiliasi paripurna.

Resistensi dan potensi menggugat ke pengadilan masih berembus kencang dari kubu Djan Faridz yang seolah tak beranjak dari keyakinan mereka, bahwa Muktamar Pondok Gede sebagai tindakan ilegal. Mampukah PPP melangkah ke depan? Ataukah justru makin terpuruk dirundung konflik yang kian mendalam.

Mimpi Tiga Besar

Realitasnya, sumber daya politik kubu Romy terus menguat. Hal ini bisa kita amati dari dua indikator.Pertama, dukungan internal yang kian konsolidatif terbaca dari hadirnya banyak elite PPP kedua kubu di Muktamar Pondok Gede. Dalam konteks ini, termasuk dukungan simbolik dari kehadiran istri Suryadharma Ali dan sesepuh PPP sekaligus Ketua Majelis Syariah PPP, Maimun Zubair. Kedua, dukungan penuh pemerintah.

Representasi bandul dukungan tersebut terbaca dari kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pembukaan, dan Wapres Jusuf Kalla di penutupan muktamar. Muktamar menjadi panggung manajemen kesan (impression management) politik yang dihadirkan Romy di tengah tarik-menarik perebutan kuasa dengan Djan Faridz.

Romy pun dengan lantang dan percaya diri menyerukan target PPP untuk menjadi partai tiga besar di pemilu mendatang. Target ambisius untuk membawa PPP kembali ke jajaran elite partai besar tentu tak salah. Hal seperti ini biasa disampaikan elite partai untuk membangun konvergensi simbolik atau kesadaran bersama dalam kelompok.

Meski demikian, penting untuk memberi catatan kritis atas target tersebut. Pertama, mampukah Romy melakukan komunikasipolitikyang intens dan produktif dengan Djan Faridz setelah muktamar? Harus diakui, muktamar kemarin masih jauh dari format islah atau rekonsiliasi. Jarak komunikasi antarkedua figur ini masih sangat jauh.

Mereka tak bertemu dalam sebuah pemahaman bersama (mutual understanding), tak menurunkan titik absolut egonya masingmasing, dan saling menegasikan posisi serta peran pihak lain. Setelah muktamar usai, kendala besar dihadapi Romy adalah memastikan terbangunnya kohesi politik dan sosial di internal partai.

Jika yang muncul adalah gugatan hukum dan konflik terus berlanjut, maka potensi PPP untuk terus berkutat di konflik internal makin besar. Kepiawaian Romy untuk melakukan komunikasi politik dengan kubu Djan Faridz bisa menjadi kata kunci mengurai persoalan PPP. Jika gagal, ada dua kemungkinan.

Pertama, adanya proses saling mengamputasi eksistensi pihak lawan atau salah satu pihak merasa tak lagi nyaman di PPP dan menjadi penyimpang—akibat kalahnya dukungan nyata di internal ataupun eksternal. Kegagalan islah ini sesungguhnya merugikan PPP, karena PPP sebagai partai tua sesungguhnya telah banyak makan asam garam kehidupan politik nasional.

Sebagai partai Islam, PPP juga gagal mentransformasikan semangat musyawarah dalam penyelesaian urusan internalnya. Citra sebagai partai berpengalaman dan rumah besar umat Islam dengan sendirinya akan terdegradasi. Muktamar dan antitesisnya seperti gugatan di pengadilan, hanya akan diposisikan sebagai finite game.

Meminjam istilah yang digunakan James P Carse dalam Finite and Infinite Games (1987), finite game atau permainan khususnya tentang kekuasaan, yang kecenderungannya menjadi mekanisme memenangi kekuasaan belaka untuk kepentingan pribadi dan golongan. Situasi ini sudah sangat terbiasa menghadirkan finite player , yakni para politisi yang secara optimal menyalurkan hasratnya semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

Kedua, PPP sudah lama menjauh dan abai dengan isuisu basis utama konstituennya. Arus besar pemilih PPP adalah umat Islam, tetapi peran fungsi partai tidak optimal dalam mengawal serta mengadvokasi beragam persoalan keumatan yang mengemuka. PPP saat ini adalah PPP yang mengalami krisis identitas, tidak lagi memiliki basis perjuangan ideologi yang jelas, sehingga ikatan pemilih dengan partai lewat PartyID, atau identifikasi kepartaian pun memudar.

Stigma yang melekat pada PPP adalah partai orang-orang tua yang tergagap dengan perubahan. Karenanya, jika mimpi tiga besar mau dikejar, agenda PPP adalah menghadirkan modernisasi partai dan kiprah nyata dalam beragam persoalan keseharian publik.

Jangan terus-menerus memilih cara pragmatis! Ketiga, kekuatan figur yang menjadi pewajahan positif partai. PPP saat ini krisis politisi tingkat nasional yang menjadi magnet kuat perubahan. Persoalan korupsi yang menimpa elite utama PPP di era sebelumnya justru mendegradasi marwah PPP sebagai partai Islam yang harusnya mengutamakan nilai etika, moral, dan hukum dalam kiprahnya.

Atmosfer Kekuasaan 

Hal substansial lain yang menentukan masa depan PPP adalah kemandirian dalam mengatasi persoalan. Jangan terlalu bergantung pada tangantangan pihak berkuasa. Anthony Giddens pernah menulis soal Adaptive Structuration Theory (1970), yang mendeskripsikan bahwa organisasi sesungguhnya diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui penggunaan aturan-aturan sosial.

Aturan dibuat dan berfungsi sebagai perilaku anggotanya. Jika intervensi pihak berkuasa terlalu dominan maka partai tak lagi menjadi sarana berjuang dengan basis ideologi yang jelas, yang ada justru menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Tak salah untuk memosisikan diri di dalam atau pun di luar kekuasaan.

Yang salah adalah ketidakmandirian dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan internal. Ketergantungan pada kekuasaan akan menyebabkan disorientasi langkah dan kiprah PPP. Jika pun PPP kini sehaluan dengan pemerintah, harusnya ada garis pembatas yang jelas antara posisi dukungan dan mekanisme keorganisasian yang menjadi cara sistemik internal untuk mengelola dan memapankan PPP sebagai partai modern.

Siapa pun yang menjadi nakhoda PPP memiliki tugas berat, yakni merosotnya reputasi politik PPP dan sengitnya rivalitas antarkekuatan. PPP harus bangkit dalam kemandirian atau terpuruk digerus perubahan.

DR GUN GUN HERYANTO

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Artikel ini telah dimuat pada kolom Opini Harian Sindo, edisi Rabu, 13 April 2016