“Manusia Setengah Dewa”

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
Oleh: Gun Gun Heryanto

TURUNKAN harga secepatnya. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Adil dan tegas tak pandang bulu. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai presiden kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini.”

Itulah sepenggal lagu kritik sosial dari Iwan Fals yang masih kontekstual dengan musim Pilpres sekarang ini. Siapapun presiden yang nantinya akan terpilih, harus memiliki platform yang jelas dalam membawa Indonesia ke arah yang labih baik di masa depan. Iwan Fals bukanlah capres, wajar jika untaian kalimat kritisnya itu, dibingkai dalam bahasa indah, makro dan tak perlu dibebani indikator-indiktor kongkret berbasis data.

Lain halnya dengan para capres yang kini sedang membangun politik citra. Megawati, SBY dan JK harus mau dan mampu menjelaskan formula kepemimpinan mereka untuk lima tahun ke depan. Mengedepankan gagasan dan desain kebijakan yang benar-benar berbasis penyelsaian masalah (problem solving) bagi bangsa ini. Jika ucapan mereka hanya berkisar dalam tataran makro, normatif, dan berbumbu yang indah-indah saja, lantas untuk apa para capres itu dicalonkan menjadi “manusia setengah dewa”?

Politik Harmoni

Meski capres di Pemilu 2009 itu ada tiga, namun yang nampak pada Debat Capres pertama Kamis 18 Juni kemarin, justru hanya satu yakni keseragaman. Benar-benar mengesankan dramaturgi di panggung depan (front stage) “tiga untuk satu atau satu untuk semua”, sebuah penerjemahan dari tradisi politik harmoni yang seolah telah melembaga dalam mental siapapun pemimpin nasional kita yang telah, sedang atau pun yang akan berkuasa. Debat tidak dimaknai dalam konteks komunikasi transaksional yang seharusnya membuka diri untuk mengkritik dan dikiritik, setuju dan tidak setuju, sehingga memungkinkan terciptanya dialektika. Melainkan, dibangun di atas fondasi komunikasi interaksional yang lebih mempertahankan kualitas proses daripada kualitas hasil. Sebuah politik keselarasan yang kerap mereduksi nalar dan orientasi pilihan warga masyarakat.

Hanya ada dua kata yang bisa menggambarkan forum debat capres putaran pertama, yakni datar dan membosankan. Anggapan datar merujuk pada situasi forum yang tak menunjukkan kelasnya para “bintang”. Tidak ada gagasan menonjol dan transformasional tercetus di forum itu. Sementara anggapan bahwa debat capres pertama membosankan, karena hampir seluruh capres berada dalam kuadran pemikiran yang senada. Sehingga acara debat tersebut tak akan tercatat dalam sejarah Pemilu negeri ini, sebagai forum yang melahirkan ide, cara pandang dan prilaku politik yang menggerakkan minat politik warga.

Dari fenomena tersebut, yang mengkhawatirkan sesungguhnya adalah mental dan pemikiran dari tradisi yang sama. Sehingga, siapa pun presidennya, tetap akan melanggengkan tradisi kekuasaan yang sudah ada dan biasa berjalan apa adanya. Salah satu dasar sikap skeptis ini, tentu saja adalah forum debat capres pertama, yang tak menghadirkan penanda atau indikator-indikator yang menunjukkan keberbedaan antara satu kandidat dengan yang lainnya.

Ketiga capres itu nyaris seragam dan saling setuju, terlebih pada saat mereka dimintai komentar tentang isu-isu krusial seperti penyelsaian lumpur Lapindo, soal kasus HAM, UU Peradilan Tipikor, perlindungan TKI dan lain-lain.

Kita bisa menengok betapa debat antara Obama dan McCain menjadi menarik sekaligus inspiratif, karena mereka berani terus terang bahwa mereka berdua berbeda. McCain setuju melanjutkan operasi militer di Irak misalnya, sementara Obama sebaliknya akan mengurangi secara bertahap pasukan AS di sana. Obama menjanjikan menggunakan pendekatan dialog dengan Iran, sementara McCain tidak sama sekali. Begitu pun di topik-topik krusial lain, antaralain pemotongan pajak, kebijakan penanganan krisis ekonomi, pengelolaan kesehatan dan lain-lain. Rakyatlah yang menilai program mana yang lebih bagus. Kita bisa menilai bahwa program seorang kandidat itu lebih bagus dari yang lain, tatkala memang ada pemilahan yang jelas. Politik harmoni bukanlah solusi yang tepat saat khalayak memiliki hak untuk tahu apa yang membedakan kandidat satu dengan lainnya.

Negosiasi Kehormatan

Bisa jadi para kandidat tidak mau “bertarung” konsep dan gagasan secara oposisional itu karena dua alasan. Pertama, karena memang kuatnya budaya high context culture dalam tradisi politik para elit. High context culture merupakan kebalikan low context culture. Stella Ting Toomey (1985) mengidentifikasi diantara ciri menonjol dari high context culture adalah gaya komunikasi yang lebih mengutamakan hati daripada otak. Menggunakan gaya komunikasi tak langsung dalam menyelsaikan konflik. Biasanya juga mengutamakan faktor-faktor relasi antarmanusia dan emosi budaya melalui pendekatan human relations. Sebaliknya low context culture itu berorientasi hasil, cenderung melakukan negosiasi yang bersifat linear dan logis. Jika kita perhatikan nampak kerikuhan para elit kita untuk melakukan oposisi biner dalam konsep mereka. Tradisi budaya high context culture ini tidak selalu relevan dengan kebutuhan demokrasi. Contohnya saat rakyat membutuhkan kejelasan program melalui mekanisme debat, maka budaya konteks tinggi ini dapat menghambat atau mereduksi proses dan juga hasil.

Kedua, debat menjadi monoton dan seragam bisa juga disebabkan karena negosiasi kehormatan (face negotiation) yang berlebihan. Masing-masing pihak menahan diri untuk menjaga citra, karena mereka yakin itulah mekanisme pertahanan diri yang efektif. Citra akan terjaga jika tidak mengkritik atau dikritik pihak lain, meski secara substansi bahkan prinsipil mereka sangat berbeda. Ini semua tentu saja harus dihindari dalam kesempatan debat capres tanggal 25 Juni dan 2 Juli. “Manusia Setengah Dewa” yang diharapkan Iwan Fals dalam liriknya adalah pemimpin yang mampu mengurai benang kusut permasalahan negeri ini melalui kinerja yang kongkrit, jelas, terukur dan terencana. ***

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Pikiran Rakyat, 22 Juni 2009

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

 

“Manusia Setengah Dewa”

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
Oleh: Gun Gun Heryanto

TURUNKAN harga secepatnya. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Adil dan tegas tak pandang bulu. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai presiden kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini.”

Itulah sepenggal lagu kritik sosial dari Iwan Fals yang masih kontekstual dengan musim Pilpres sekarang ini. Siapapun presiden yang nantinya akan terpilih, harus memiliki platform yang jelas dalam membawa Indonesia ke arah yang labih baik di masa depan. Iwan Fals bukanlah capres, wajar jika untaian kalimat kritisnya itu, dibingkai dalam bahasa indah, makro dan tak perlu dibebani indikator-indiktor kongkret berbasis data.

Lain halnya dengan para capres yang kini sedang membangun politik citra. Megawati, SBY dan JK harus mau dan mampu menjelaskan formula kepemimpinan mereka untuk lima tahun ke depan. Mengedepankan gagasan dan desain kebijakan yang benar-benar berbasis penyelsaian masalah (problem solving) bagi bangsa ini. Jika ucapan mereka hanya berkisar dalam tataran makro, normatif, dan berbumbu yang indah-indah saja, lantas untuk apa para capres itu dicalonkan menjadi “manusia setengah dewa”?

Politik Harmoni

Meski capres di Pemilu 2009 itu ada tiga, namun yang nampak pada Debat Capres pertama Kamis 18 Juni kemarin, justru hanya satu yakni keseragaman. Benar-benar mengesankan dramaturgi di panggung depan (front stage) “tiga untuk satu atau satu untuk semua”, sebuah penerjemahan dari tradisi politik harmoni yang seolah telah melembaga dalam mental siapapun pemimpin nasional kita yang telah, sedang atau pun yang akan berkuasa. Debat tidak dimaknai dalam konteks komunikasi transaksional yang seharusnya membuka diri untuk mengkritik dan dikiritik, setuju dan tidak setuju, sehingga memungkinkan terciptanya dialektika. Melainkan, dibangun di atas fondasi komunikasi interaksional yang lebih mempertahankan kualitas proses daripada kualitas hasil. Sebuah politik keselarasan yang kerap mereduksi nalar dan orientasi pilihan warga masyarakat.

Hanya ada dua kata yang bisa menggambarkan forum debat capres putaran pertama, yakni datar dan membosankan. Anggapan datar merujuk pada situasi forum yang tak menunjukkan kelasnya para “bintang”. Tidak ada gagasan menonjol dan transformasional tercetus di forum itu. Sementara anggapan bahwa debat capres pertama membosankan, karena hampir seluruh capres berada dalam kuadran pemikiran yang senada. Sehingga acara debat tersebut tak akan tercatat dalam sejarah Pemilu negeri ini, sebagai forum yang melahirkan ide, cara pandang dan prilaku politik yang menggerakkan minat politik warga.

Dari fenomena tersebut, yang mengkhawatirkan sesungguhnya adalah mental dan pemikiran dari tradisi yang sama. Sehingga, siapa pun presidennya, tetap akan melanggengkan tradisi kekuasaan yang sudah ada dan biasa berjalan apa adanya. Salah satu dasar sikap skeptis ini, tentu saja adalah forum debat capres pertama, yang tak menghadirkan penanda atau indikator-indikator yang menunjukkan keberbedaan antara satu kandidat dengan yang lainnya.

Ketiga capres itu nyaris seragam dan saling setuju, terlebih pada saat mereka dimintai komentar tentang isu-isu krusial seperti penyelsaian lumpur Lapindo, soal kasus HAM, UU Peradilan Tipikor, perlindungan TKI dan lain-lain.

Kita bisa menengok betapa debat antara Obama dan McCain menjadi menarik sekaligus inspiratif, karena mereka berani terus terang bahwa mereka berdua berbeda. McCain setuju melanjutkan operasi militer di Irak misalnya, sementara Obama sebaliknya akan mengurangi secara bertahap pasukan AS di sana. Obama menjanjikan menggunakan pendekatan dialog dengan Iran, sementara McCain tidak sama sekali. Begitu pun di topik-topik krusial lain, antaralain pemotongan pajak, kebijakan penanganan krisis ekonomi, pengelolaan kesehatan dan lain-lain. Rakyatlah yang menilai program mana yang lebih bagus. Kita bisa menilai bahwa program seorang kandidat itu lebih bagus dari yang lain, tatkala memang ada pemilahan yang jelas. Politik harmoni bukanlah solusi yang tepat saat khalayak memiliki hak untuk tahu apa yang membedakan kandidat satu dengan lainnya.

Negosiasi Kehormatan

Bisa jadi para kandidat tidak mau “bertarung” konsep dan gagasan secara oposisional itu karena dua alasan. Pertama, karena memang kuatnya budaya high context culture dalam tradisi politik para elit. High context culture merupakan kebalikan low context culture. Stella Ting Toomey (1985) mengidentifikasi diantara ciri menonjol dari high context culture adalah gaya komunikasi yang lebih mengutamakan hati daripada otak. Menggunakan gaya komunikasi tak langsung dalam menyelsaikan konflik. Biasanya juga mengutamakan faktor-faktor relasi antarmanusia dan emosi budaya melalui pendekatan human relations. Sebaliknya low context culture itu berorientasi hasil, cenderung melakukan negosiasi yang bersifat linear dan logis. Jika kita perhatikan nampak kerikuhan para elit kita untuk melakukan oposisi biner dalam konsep mereka. Tradisi budaya high context culture ini tidak selalu relevan dengan kebutuhan demokrasi. Contohnya saat rakyat membutuhkan kejelasan program melalui mekanisme debat, maka budaya konteks tinggi ini dapat menghambat atau mereduksi proses dan juga hasil.

Kedua, debat menjadi monoton dan seragam bisa juga disebabkan karena negosiasi kehormatan (face negotiation) yang berlebihan. Masing-masing pihak menahan diri untuk menjaga citra, karena mereka yakin itulah mekanisme pertahanan diri yang efektif. Citra akan terjaga jika tidak mengkritik atau dikritik pihak lain, meski secara substansi bahkan prinsipil mereka sangat berbeda. Ini semua tentu saja harus dihindari dalam kesempatan debat capres tanggal 25 Juni dan 2 Juli. “Manusia Setengah Dewa” yang diharapkan Iwan Fals dalam liriknya adalah pemimpin yang mampu mengurai benang kusut permasalahan negeri ini melalui kinerja yang kongkrit, jelas, terukur dan terencana. ***

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Pikiran Rakyat, 22 Juni 2009

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute