Oleh: Gun Gun Heryanto*

Hilang satu, tumbuh seribu isu. Begitulah kiranya gambaran dinamika politik nasional kita terutama terkait dengan eksistensi Kabinet Kerja Jokowi. Hampir tak ada ruang tersisa dari sorotan publik, pro-kontra, bingkai pemberitaan media, dan pergunjingan propaganda di beragam kanal komunikasi elite dan warga.

Seusai merombak kabinet secara terbatas, menyeruak harapan di masyarakat, para menteri bisa fokus bekerja merealisasikan sejumlah agenda dan memastikan optimisme tumbuh kembang dalam basis fundamental birokrasi yang dipimpin Jokowi. Salah satu fungsi penting yang harus serius ditangani Jokowi dengan sejumlah menterinya adalah optimalisasi tata kelola komunikasi pemerintahan.

Koordinasi menjadi kata kunci yang relevan diperhatikan. Dengan begitu, semua elemen yang menggerakkan roda pemerintahan tak berjalan serampangan.

Konteks komunikasi

Kasus Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menjadi studi kasus yang menarik dalam telaah aktor atau komunikator politik di Kabinet Kerja. Kritik tajam dalam pernyataan terbukanya kepada media tentang rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda serta proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) mencengangkan banyak kalangan, mungkin termasuk di lingkar utama Istana. Jika memakai pendekatan Dominic Ifanta dalam tulisannya Argumentativeness and Verbal Aggressiveness (1996), tindakan Rizal Ramli bisa dikategorikan sebagai agresi khas orang atau kelompok pengkritik di luar kekuasaan.

Biasanya, ada dua sifat agresi yang dominan pada diri pengkritik, yakni kesukaan berdebat dan keagresifan verbal. Kesukaan berdebat merupakan tendensi mengajak bercakap-cakap tentang topik-topik kontroversial. Sementara keagresifan verbal adalah kebiasaan menyerang ide, keyakinan, ego, atau konsep diri di mana argumen bernalar.

Di alam demokrasi yang menjadikan kebebasan berpendapat sebagai nilai fundamental, sesungguhnya tindakan seperti yang dilakukan Rizal Ramli bukan masalah besar. Namun, dengan catatan jika ia berposisi sebagai ekonom independen atau kritikus di luar birokrasi pemerintahan.

Sangat mungkin, secara substansial isi pesan dalam bungkus agresivitas verbal Rizal Ramli itu ada benarnya. Misalnya, memperingatkan keras Garuda jika menggelontorkan dana untuk membeli sejumlah pesawat Airbus A350. Pun demikian dengan kritik Rizal soal megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dianggapnya tak realistis. Seperti apa relasi kuasa di balik konstruksi makna yang didistribusikan Rizal kepada khalayak, hanya dia dan pihak-pihak tertentu yang tahu. Siapa yang sesungguhnya dibidik dalam kritik Rizal dan adakah back updukungan dari orang atau kekuatan tertentu yang menjadi struktur tak terlihat di balik pernyataan Rizal? Sangat spekulatif dan multitafsir, meski jika ditelisik bisa saja dipetakan.

Yang menjadi masalah utama adalah meletakkan agresivitas verbal Rizal Ramli dalam konteks komunikasi politik Kabinet Kerja. Ini berdampak pada munculnya masalah baru, yakni etika dan prosedur komunikasi serta manajemen birokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi.

Dalam telaah Dan Nimmo di bukunya Political Communication and Public Opinion in America (1996), mustahil seorang pemimpin dapat mengoordinasikan tata nilai politik dan idealisasi sosial secara seimbang tanpa kemampuan mengoptimalkan komunikasi politik. Hal yang dituntut pasti dari Jokowi adalah kinerja optimal Kabinet Kerja, sehingga pemerintah harus hadir dalam denyut keseharian masyarakat dan menjadi bagian utuh penyelesaian masalah.

Jika para menteri sibuk silang sengketa dengan sesama kolega atau menteri koordinator terkesan memprovokasi untuk berdebat secara terbuka dengan wapres, tentu bukan hanya tidak elegan, tetapi juga menimbulkan masalah baru. Hal seperti ini bisa mengganggu koordinasi, menciptakan kesenjangan komunikasi, dan sangat mungkin merusak harmoni di antara para menteri di Kabinet Kerja. Jika tidak hati-hati dalam manajemen konfliknya, perilaku sejenis ini juga berpotensi merusak persepsi positif dan reputasi pemerintahan Jokowi. Kritik Rizal secara prosedural dan etis akan lebih tepat disampaikan di rapat kabinet, bukan secara sporadis dilempar kepada publik karena berpotensi digoreng “setengah matang” oleh banyak pihak hingga akhirnya dikonsumsi secara tak sehat oleh masyarakat awam.

Meminjam konstruksi berpikir teori manajemen privasi komunikasi dari Petronio dalam Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure (2002), harusnya Rizal memiliki pilihan dan peraturan sendiri mengenai apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan dari publik berdasarkan “kalkulus mentalnya”. Rizal wajib mempertimbangkan kriteria penting tidaknya sesuatu yang mau dia sampaikan kepada publik mengingat konsekuensi pernyataannya bagi tugas pokok kabinet dan reputasi pemerintahan tempat dia bekerja. Jika secara argumentatif kritik Rizal masuk akal dan visioner, tentu harus Rizal perjuangkan di rapat-rapat kabinet, bukan berdialektika secara prematur di media massa. Terlebih dalam sistem presidensial, tugas menteri membantu presiden untuk menyukseskan sejumlah agenda yang telah dicanangkan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Kerja vs wacana

Sesungguhnya kasus Rizal Ramli hanya satu di antara sekian persoalan komunikasi yang muncul di era Jokowi. Sekadar mengingatkan, di fase awal pemerintahan, Menko Polhukam (saat itu) Tedjo Edhy Purdijatno dan Sekretaris Kabinet (saat itu) Andi Widjajanto sering kali disorot karena kontroversinya mengelola komunikasi politik di tengah banyak tekanan.

Koordinasi komunikasi dan administrasi pemerintahan menjadi salah satu titik lemah selain penanganan bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Sementara Kabinet Kerja harus berkejaran dengan waktu dan harapan rakyat yang membubung tinggi. Upaya mencari titik keseimbangan politik di antara beragam kekuatan yang terfragmentasi sedemikian rupa membuat Jokowi belum optimal mengubah wacana kampanyenya saat pilpres dengan kerja nyata yang terkoordinasikan dengan baik.

Saatnya narasi revolusi mental dengan landasan nilai kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya itu mengejawantah dalam kerja untuk rakyat. Walter Fisher, teoretikus paradigma naratif, menekankan pentingnya membangun rasionalitas naratif. Tak semua narasi memiliki poweryang sama untuk bisa dipercayai. Ada dua hal prinsip yang harus ketemu, yakni koherensi dan kebenaran. Bukan hanya koheren sebagai sebuah wacana, tetapi juga ada kebenaran yang dapat dirasakan banyak orang.

Untuk mengurai kusut masainya persoalan tata kelola komunikasi ini, Jokowi harus memastikan semua menterinya loyal, memiliki visi-misi yang sama dengan Presiden, serta tahu persis Kabinet Kerja akan melangkah ke mana. Kabinet Kerja bukan semata menampung para penunggang gelap kekuasaan dan bukan pula kritikus yang hobi meniupkan gelembung isu, tetapi tunakuasa saat diajak bekerja. Kabinet Kerja benar-benar butuh menteri yang bekerja bukan mengumbar wacana!

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta. Artikel dimuat dalam Kolom Opini Kompas, Selasa 25 Agustus 2015

Share This