Komunalisme Malaysia

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Apa sesungguhnya yang terjadi di negara jiran Malaysia? Dalam beberapa pekan terakhir kita menyaksikan terjadinya penyerangan terhadap sejumlah gereja di berbagai tempat Semenanjung sejak dari Kuala Lumpur, Taipin, sampai Negeri Sembilan. Memang, penyerangan gereja-gereja tersebut merupakan buntut daripada keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia 31/12/09) yang mengizinkan kaum Kristiani menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan. Sementara, pada pihak lain, pemerintahan Barisan Nasional yang didominasi UMNO (United Malay National Organization) tetap melarang penggunaan tersebut. Walhasil, kekerasan merebak, yang bahkan melibatkan partisipasi ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia), sebuah organisasi arus utama mahasiswa dan pemuda di Malaysia.

Ada apa dengan Malaysia? Negara, yang para pejabat tingginya khususnya Melayu–selalu dengan bangga menyatakan tentang wujud kerukunan hidup beragama; tentang kebebasan beragama dan seterusnya. Dan, bahkan menyebut Malaysia sebagai sebuah negara model di mana kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan harmoni sosial, agama, budaya, dan politik.

Perkembangan kehidupan keagamaan Malaysia belakangan ini menunjukkan kenyataan lain. Kekerasan terhadap gereja hanyalah rentetan lebih jauh peningkatan ketegangan intra dan antaragama. Tahun lalu, terjadi kehebohan karena hukuman cambuk yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang wanita Muslim yang kedapatan minum bir. Juga terjadi peningkatan tensi ketika sekelompok Muslim berparade membawa kepala sapi, yang tak urung lagi membuat marah kaum Hindu. Selain itu, juga terjadi kontroversi dan perebutan klaim tentang agama yang dipeluk sejumlah orang yang telah meninggal dunia.

Ada apa dengan Malaysia? Kasuskasus itu, hemat saya, hanyalah puncak dari gunung es masalah-masalah keagamaan, etnis, sosial, dan politik Malaysia. Selama ini masalah-masalah tersebut ditutupi dengan berbagai pernyataan resmi para pejabat tinggi negara–yang tentu saja didominasi kaum Melayu–tentang ”keharmonisan” puak umat beragama di negara tersebut. Atau, pada segi lain, ”menyembunyikan masalah-masalah tersebut ke bawah karpet”; masalahmasalah agama dan puak tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Sebab itu pula, dialog intra dan antaragama merupakan hal tabu di negara jiran tersebut. Hasilnya, berbagai masalah semacam itu, tetap laten, yang bisa meledak sewaktuwaktu seperti terjadi sekarang ini.

Akar dari banyak masalah sosial, agama, dan politik Malaysia tidak lain adalah komunalisme, baik etnis, sosialbudaya, agama, dan juga politik. Meski Barisan Nasional (BN) merupakan koalisi kekuatan-kekuatan politik yang ada, dasar politiknya adalah komunalisme politik berdasarkan komunalisme etnis dan aga-ma. Walau Barisan Nasional telah berkuasa sepanjang sejarah Malaysia merdeka dengan berbagai kemajuan yang dicapainya, tetapi komunalisme tetap bertahan–jika tidak kian menguat–dalam banyak aspek kehidupan warga.

Kaum Melayu yang identik dengan Islam terwakili oleh UMNO dan PAS (Parti Islam sa-Malaysia) yang sepanjang sejarahnya terlibat dalam kontestasi yang sangat tajam dan pahit untuk memperebutkan dominasi dan hegemoni terhadap pemaknaan Islam. Masing-masing partai ini berusaha menunjukkan pihaknya yang paling ”Islami” dan paling serius membela puak Melayu; dan tidak jarang berbeda sikap dalam hubungan dengan umat beragama lainnya. Jadi, jika pemerintah UMNO, misalnya, melarang penggunaan kata Allah oleh umat Kristiani, sebaliknya PAS mendukung keputusan Pengadilan Tinggi dan melihat bahwa sah-sah saja bagi umat Kristiani menyebut Tuhan dengan kata Allah.

Komunalisme Melayu menemukan tandingannya dalam komunalisme puak Cina, yang diwakili MCA (Malaysian Chinese Association); dan puak India dengan MIC (Malaysian Indian Congress). Jika puak Cina secara keagamaan menganut Kristen, Budha, dan Konfusianisme, kaum India umumnya adalah penganut Hindu. Baik MCA dan MIC sekaligus merupakan partai-partai pendukung koalisi BN. Memang di luar UMNO, PAS, MCA, dan MIC ada partai-partai yang berpretensi melintasi batas-batas perpuakan dan agama, seperti Parti Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim yang merupakan ”parti pembangkang” (oposisi); tetapi juga tidak berhasil mengubah politik komunalisme Malaysia.

Pelajaran apa yang bisa diambil masyarakat Indonesia dari kasus Malaysia? Kalangan tertentu di Malaysia boleh saja mengkritik Indonesia dalam masa pasca-Soeharto sebagai ”messy democracy”–demokrasi yang kacau balau; dan karena itu jangan sekali-kali dijadikan inspirasi. Indonesia memang juga tidak imun dari ketegangan (bahkan kekerasan) komunal–intra dan antaragama. Tetapi, kebanyakan masalah ini dibicarakan secara terbuka dengan keterlibatan para pemuka agama yang mewakili organisasi keumatan masing-masing. Melalui forum perwakilan umat-umat beragama ini terjadi dialog dan kritik satu sama lain dalam rangka membangun kehidupan beragama yang lebih damai dan harmonis atas dasar saling menghormati dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak kurang pentingnya, politik Indonesia tidak berdasarkan komunalisme puak dan agama. Sebaliknya berdasarkan lima dasar dalam pembukaan UUD 1945–yang lebih dikenal sebagai Pancasila. Dasar negara yang sering disebut juga sebagai deconfessional ideology terbukti mampu memayungi keragaman puak dan agama masyarakat-masyarakat yang jika dibandingkan Malaysia jauh lebih kompleks di bumi Indonesia ini.

Komunalisme Malaysia

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Apa sesungguhnya yang terjadi di negara jiran Malaysia? Dalam beberapa pekan terakhir kita menyaksikan terjadinya penyerangan terhadap sejumlah gereja di berbagai tempat Semenanjung sejak dari Kuala Lumpur, Taipin, sampai Negeri Sembilan. Memang, penyerangan gereja-gereja tersebut merupakan buntut daripada keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia 31/12/09) yang mengizinkan kaum Kristiani menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan. Sementara, pada pihak lain, pemerintahan Barisan Nasional yang didominasi UMNO (United Malay National Organization) tetap melarang penggunaan tersebut. Walhasil, kekerasan merebak, yang bahkan melibatkan partisipasi ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia), sebuah organisasi arus utama mahasiswa dan pemuda di Malaysia.

Ada apa dengan Malaysia? Negara, yang para pejabat tingginya khususnya Melayu–selalu dengan bangga menyatakan tentang wujud kerukunan hidup beragama; tentang kebebasan beragama dan seterusnya. Dan, bahkan menyebut Malaysia sebagai sebuah negara model di mana kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan harmoni sosial, agama, budaya, dan politik.

Perkembangan kehidupan keagamaan Malaysia belakangan ini menunjukkan kenyataan lain. Kekerasan terhadap gereja hanyalah rentetan lebih jauh peningkatan ketegangan intra dan antaragama. Tahun lalu, terjadi kehebohan karena hukuman cambuk yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang wanita Muslim yang kedapatan minum bir. Juga terjadi peningkatan tensi ketika sekelompok Muslim berparade membawa kepala sapi, yang tak urung lagi membuat marah kaum Hindu. Selain itu, juga terjadi kontroversi dan perebutan klaim tentang agama yang dipeluk sejumlah orang yang telah meninggal dunia.

Ada apa dengan Malaysia? Kasuskasus itu, hemat saya, hanyalah puncak dari gunung es masalah-masalah keagamaan, etnis, sosial, dan politik Malaysia. Selama ini masalah-masalah tersebut ditutupi dengan berbagai pernyataan resmi para pejabat tinggi negara–yang tentu saja didominasi kaum Melayu–tentang ”keharmonisan” puak umat beragama di negara tersebut. Atau, pada segi lain, ”menyembunyikan masalah-masalah tersebut ke bawah karpet”; masalahmasalah agama dan puak tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Sebab itu pula, dialog intra dan antaragama merupakan hal tabu di negara jiran tersebut. Hasilnya, berbagai masalah semacam itu, tetap laten, yang bisa meledak sewaktuwaktu seperti terjadi sekarang ini.

Akar dari banyak masalah sosial, agama, dan politik Malaysia tidak lain adalah komunalisme, baik etnis, sosialbudaya, agama, dan juga politik. Meski Barisan Nasional (BN) merupakan koalisi kekuatan-kekuatan politik yang ada, dasar politiknya adalah komunalisme politik berdasarkan komunalisme etnis dan aga-ma. Walau Barisan Nasional telah berkuasa sepanjang sejarah Malaysia merdeka dengan berbagai kemajuan yang dicapainya, tetapi komunalisme tetap bertahan–jika tidak kian menguat–dalam banyak aspek kehidupan warga.

Kaum Melayu yang identik dengan Islam terwakili oleh UMNO dan PAS (Parti Islam sa-Malaysia) yang sepanjang sejarahnya terlibat dalam kontestasi yang sangat tajam dan pahit untuk memperebutkan dominasi dan hegemoni terhadap pemaknaan Islam. Masing-masing partai ini berusaha menunjukkan pihaknya yang paling ”Islami” dan paling serius membela puak Melayu; dan tidak jarang berbeda sikap dalam hubungan dengan umat beragama lainnya. Jadi, jika pemerintah UMNO, misalnya, melarang penggunaan kata Allah oleh umat Kristiani, sebaliknya PAS mendukung keputusan Pengadilan Tinggi dan melihat bahwa sah-sah saja bagi umat Kristiani menyebut Tuhan dengan kata Allah.

Komunalisme Melayu menemukan tandingannya dalam komunalisme puak Cina, yang diwakili MCA (Malaysian Chinese Association); dan puak India dengan MIC (Malaysian Indian Congress). Jika puak Cina secara keagamaan menganut Kristen, Budha, dan Konfusianisme, kaum India umumnya adalah penganut Hindu. Baik MCA dan MIC sekaligus merupakan partai-partai pendukung koalisi BN. Memang di luar UMNO, PAS, MCA, dan MIC ada partai-partai yang berpretensi melintasi batas-batas perpuakan dan agama, seperti Parti Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim yang merupakan ”parti pembangkang” (oposisi); tetapi juga tidak berhasil mengubah politik komunalisme Malaysia.

Pelajaran apa yang bisa diambil masyarakat Indonesia dari kasus Malaysia? Kalangan tertentu di Malaysia boleh saja mengkritik Indonesia dalam masa pasca-Soeharto sebagai ”messy democracy”–demokrasi yang kacau balau; dan karena itu jangan sekali-kali dijadikan inspirasi. Indonesia memang juga tidak imun dari ketegangan (bahkan kekerasan) komunal–intra dan antaragama. Tetapi, kebanyakan masalah ini dibicarakan secara terbuka dengan keterlibatan para pemuka agama yang mewakili organisasi keumatan masing-masing. Melalui forum perwakilan umat-umat beragama ini terjadi dialog dan kritik satu sama lain dalam rangka membangun kehidupan beragama yang lebih damai dan harmonis atas dasar saling menghormati dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak kurang pentingnya, politik Indonesia tidak berdasarkan komunalisme puak dan agama. Sebaliknya berdasarkan lima dasar dalam pembukaan UUD 1945–yang lebih dikenal sebagai Pancasila. Dasar negara yang sering disebut juga sebagai deconfessional ideology terbukti mampu memayungi keragaman puak dan agama masyarakat-masyarakat yang jika dibandingkan Malaysia jauh lebih kompleks di bumi Indonesia ini.