Berbagai kerangka kerja pembangunan dirumuskan para ahli untuk mempermudah para pihak dalam mengelola sebuah kota. Kompleksitas kota yang demikian tinggi perlu pendekatan yang tidak bisa tunggal (Hermansah 2018). Disinilah penting dipahami, mengapa perlu visi kolaboratif dalam merencanakan, menata, menangani, dan mengelola kota.

Tulisan singkat ini akan menjelaskan salah satu pendekatan yang sudah lama diajukan oleh para ahli Penta Helix. Pendekatan ini merupakan hasil interaksi dari pengalaman-pengalaman empiris berbagai kota yang bisa dikatakan, pada taraf tertentu, cukup berhasil mengelola kota.

Penta Helix tentu merupakan penyempurnaan dari pendekatan sebelumnya, Triple Helix. Dimana dalam Triple Helix, pendekatan ini berarti ada tiga pihak, pemerintah, swasta/privat, dan masyarakat yang bersinergi untuk mengelola sesuatu, kota misalnya. Melalui pendekatan ini, masing-masing pihak dianggap berdiri sejajar dan saling mengisi, berkontribusi, dan saling menikmati.

Dalam Penta Helix, dua entitas lain ditambahkan, yaitu kampus atau akademis dan media, sehingga unsur-unsur dari Penta Helix adalah pemerintah, bisnis, komunitas/masyarakat, akademis, dan media. Setiap entitas memiliki fungsi dan kekuatannya masing-masing dalam mencapai tujuan utama kesejahteraan bersama.

Sebagai kota yang dimensi luasnya tidak terlalu besar, kota Tangerang Selatan memiliki dinamika dan kompleksitas yang luar biasa besar. Arus urbanisasi yang masuk (MI) sangat tinggi. Tidak berbanding lurus dengan urbanisasi yang keluar (MO). Akibatnya, kepadatan penduduk, dan segala macamnya menjadi sangat tinggi. Dengan realitas seperti ini, maka sinergi berbagai komponen masyarakat dengan kerangka Penta Helix menjadi sangat penting dilakukan.

Peran-peran strategis ini diwujudkan dalam konteks pembangunan Kota Tangerang Selatan, nelalui langkah-langkah berikut: pertama, pemerintah kota duduk bersama dengan para pihak untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sudah masuk untuk diperdalam, dipertajam, dan disesuaikan dengan kapasitas atau concern dari setiap perguruan tinggi, swasta, maupun komunitas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Persoalan-persoalan yang masuk dalam listing pemerintah kota tentu kadang akan dipahami secara berbeda oleh setiap entitas. Kadang-kadang perguruan tinggi melakukan perluasan atau pemilahan atas masalah tersebut. Cara pandang ini tidak jarang membuat greget kalangan birokrasi karena tidak langsung kena sasaran.

Disinilah pentingnya melakukan deliberasi ide dan metode dalam memahami dan mengelola masalah. Sehingga para pihak bisa saling menyadari barrier to entry atas setiap isu yang diangkat. Kelambatan karena ingin memahami masalah secara lebih komprehensif menyebabkan eksekusi atas masalah menjadi terlambat. Pola dan sistem seperti inilah yang juga harus dipahami, sebab setiap pendekatan kadang membutuhkan treatment yang berbeda. Setiap konteks juga jarang memerlukan penanganan yang berbeda pula.

Kedua, pemetaan isu yang masuk dalam listing proritas Pemkot Tangerang Selatan, berbasis kompetensi masing-masing entitas. Misalnya, UIN Jakarta memiliki kapasitas cukup kuat pada studi-studi tentang Islam dan masyarakat, UT mengenai manajemen, STP Sahid  di bidang Ekonomi Kreatif, UNPAM dibidang TI, STAN di bidang pengembangan SDM, dan sebagainya. Semua kapasitas itu kemudian dipetakan dengan baik, sehingga isu-isu utama yang menjadi permasalahan kota bisa menjadi “makanan” perguruan tinggi. Lalu entitas bisnis dan komunitas bisa menjadi penerima dari hasil-hasil setiap kolaborasi tersebut. Sambil, tentu saja tetap aktif pada memberikan kritik dan masukan pada setiap hasil studi.

Kolaborasi berkerangka Penta Helix tentu bukan satu-satunya formula untuk mengelola permasalahan di Kota Tangerang Selatan ini. Namun sejauh ini, model partisipasi yang meluas dan mengaktifkan seluruh komponen kota, berpeluang lebih bisa memberikan solusi ketimbang setiap pihak berkerja sendiri-sendiri. Dengan berkolaborasi kita bisa bekerja lebih efesien. Karena setiap masalah akan dipotret menggunakan cara pandang yang lebih komprehensif dan holistik. (mf)

Djaka Badranaya (Pengamat Kebijakan Publik, Dosen FEB UIN Jakarta) dan Tantan Hermansyah (Dosen Sosiologi Perkotaan UIN Jakarta). Sumber: Tangsel Pos, Senin, 10 September 2018.

Share This