Kevin Rudd

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
Pekan lalu, saya memiliki dua kesempatan langka berbicara singkat dengan Perdana Menteri Australia, Hon Kevin Rudd MP, di sela-sela kunjungan resminya di Jakarta (13/6/8). Sebelumnya, saya pernah beberapa kali bertemu dan berbincang-bincang dengan dia. Pertama kali, di rumahnya di Brisbane, Queensland, pada 2004. Kedua kalinya di Canberra pada 2005 ketika saya bersama Dr Jamhari Makruf (kini pembantu rektor Bidang Akademik UIN Jakarta) diterima Menlu Australia ketika itu Alexander Downer untuk berbincang-bincang tentang peningkatan program kerja sama pendidikan Australia-Indonesia, khususnya madrasah.

Setelah itu, di Jakarta saya kembali bertemu dan berbincang dengan Rudd yang ketika itu masih merupakan menteri luar negeri bayangan (shadow minister) Partai Buruh yang beroposisi terhadap Partai Liberal pimpinan PM John Howard. Perbincangan tidak hanya menyangkut upaya-upaya meningkatkan kerja sama pendidikan, tetapi juga tentang isu-isu lain mengenai perkembangan politik Indonesia, Islam Indonesia, dan bagaimana seharusnya hubungan antara kedua negara bertetangga ini dapat terus ditingkatkan.

Kesan utama saya terhadap Rudd adalah ia memiliki minat intelektual dan empati khusus terhadap Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Karena itu, Kevin Rudd lebih mengembangkan orientasi Australia sebagai sebuah negara Asia Pasifik daripada sebuah ”negara Barat” yang kebetulan saja terletak di kawasan ini. PM Australia sebelumnya, John Howard, tentu saja lebih menampilkan Australia sebagai negara Barat–bahkan, menyebutnya sebagai deputi sherif Amerika di Asia Pasifik. Dalam sebuah pertemuan dan dialog di Jakarta pada 2003, berikutan penyerbuan AS ke Iraq, di mana Australia menjadi salah satu sekutu terpenting AS–saya mengimbau PM John Howard agar lebih mengorientasikan negaranya ke kawasan Asia Pasifik daripada ke Amerika atau Eropa; masyarakat Asia, khususnya Indonesia, hemat saya, tidak ingin Australia menjadi security guard Amerika di kawasan Asia Pasifik.

Sebaliknya, orientasi Kevin Rudd yang lebih Asia Pasifik tidak mengherankan. Karena, ia pada dasarnya adalah seorang sinologis yang fasih berbicara bahasa Mandarin. Dalam kunjungan resminya belum lama ini ke Cina, Rudd menunjukkan kemahirannya berbahasa Mandarin, lengkap dengan bahasa tubuh yang menunjukkan sensitivitasnya terhadap budaya Cina.

Dengan minat dan kecenderungan intelektual seperti itu, tidak heran kalau Kevin Rudd sejak terpilih sebagai PM baru Australia hampir enam bulan lalu langsung melakukan reorientasi berbagai kebijakan domestik dan luar negeri Pemerintah Australia. Misalnya saja, ia mengejutkan publik Australia Februari lalu ketika dalam pembukaan masa sidang parlemen menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada kaum Aborigin, suku asli Australia, atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap mereka. Akibat kebijakan-kebijakan di masa lampau itu, beberapa generasi kaum Aborigin hilang. Perubahan kebijakan terhadap kaum Aborigin ini telah lama mereka perjuangkan dan tuntutan itu baru terpenuhi pada masa PM Kevin Rudd.

Nestapa kaum Aborigin telah lama menjadi isu domestik dan luar negeri Australia. Dalam masa-masa lalu, ketika Pemerintah Australia berbicara tentang hak asasi manusia, banyak kalangan–termasuk di Indonesia–berargumen, sepatutnya Australia tidak mengajari orang lain tentang HAM, sementara kaum Aborigin tetap mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan peminggiran. Kebijakan PM Kevin Rudd membuka peluang bagi masa depan lebih baik bagi penduduk asli Australia tersebut, meski tentu saja masih perlu dilihat implementasi konkret kebijakan baru terhadap kaum Aborigin.

Tidak ragu lagi, Rudd memiliki perhatian dan minat khusus pula terhadap Indonesia. Ia tidak hanya mengamati Indonesia dari Brisbane atau Canberra. Ia berkali-kali datang ke Indonesia berbicara dengan berbagai kalangan di Jakarta khususnya. Rudd sempat mencemaskan gejala-gejala yang muncul di Indonesia pasca-2001, sejak pengeboman di berbagai tempat, khususnya di Bali dan di depan Kedutaan Australia.

Terlepas dari itu, PM Kevin Rudd memandang Indonesia dengan pandangan yang sangat positif. Baginya, Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir menunjukkan berbagai perkembangan yang mengagumkan. Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai sebuah negara demokrasi, tetapi juga telah mampu bangkit dari krisis ekonomi yang parah pada 1998. Pada saat yang sama, Indonesia juga mampu mengatasi ancaman terorisme dan berbagai bencana alam, khususnya tsunami di Aceh dan Nias.

Bagi Kevin Rudd, Australia dan Indonesia adalah dua mitra yang tidak bisa terpisahkan, yang seyogianya dapat hidup berdampingan secara damai. Kemitraan kedua negara ini jelas vital bagi terwujudnya kawasan Asia Tenggara–dan bahkan Asia Pasifik–yang damai pula. Karena itu, kerja sama Indonesia-Australia yang saling menguntungkan dalam ekonomi, sosial, dan budaya mestilah terus ditingkatkan.

**Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Republika, Kamis 19 Juni 2008

Kevin Rudd

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
Pekan lalu, saya memiliki dua kesempatan langka berbicara singkat dengan Perdana Menteri Australia, Hon Kevin Rudd MP, di sela-sela kunjungan resminya di Jakarta (13/6/8). Sebelumnya, saya pernah beberapa kali bertemu dan berbincang-bincang dengan dia. Pertama kali, di rumahnya di Brisbane, Queensland, pada 2004. Kedua kalinya di Canberra pada 2005 ketika saya bersama Dr Jamhari Makruf (kini pembantu rektor Bidang Akademik UIN Jakarta) diterima Menlu Australia ketika itu Alexander Downer untuk berbincang-bincang tentang peningkatan program kerja sama pendidikan Australia-Indonesia, khususnya madrasah.

Setelah itu, di Jakarta saya kembali bertemu dan berbincang dengan Rudd yang ketika itu masih merupakan menteri luar negeri bayangan (shadow minister) Partai Buruh yang beroposisi terhadap Partai Liberal pimpinan PM John Howard. Perbincangan tidak hanya menyangkut upaya-upaya meningkatkan kerja sama pendidikan, tetapi juga tentang isu-isu lain mengenai perkembangan politik Indonesia, Islam Indonesia, dan bagaimana seharusnya hubungan antara kedua negara bertetangga ini dapat terus ditingkatkan.

Kesan utama saya terhadap Rudd adalah ia memiliki minat intelektual dan empati khusus terhadap Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Karena itu, Kevin Rudd lebih mengembangkan orientasi Australia sebagai sebuah negara Asia Pasifik daripada sebuah ”negara Barat” yang kebetulan saja terletak di kawasan ini. PM Australia sebelumnya, John Howard, tentu saja lebih menampilkan Australia sebagai negara Barat–bahkan, menyebutnya sebagai deputi sherif Amerika di Asia Pasifik. Dalam sebuah pertemuan dan dialog di Jakarta pada 2003, berikutan penyerbuan AS ke Iraq, di mana Australia menjadi salah satu sekutu terpenting AS–saya mengimbau PM John Howard agar lebih mengorientasikan negaranya ke kawasan Asia Pasifik daripada ke Amerika atau Eropa; masyarakat Asia, khususnya Indonesia, hemat saya, tidak ingin Australia menjadi security guard Amerika di kawasan Asia Pasifik.

Sebaliknya, orientasi Kevin Rudd yang lebih Asia Pasifik tidak mengherankan. Karena, ia pada dasarnya adalah seorang sinologis yang fasih berbicara bahasa Mandarin. Dalam kunjungan resminya belum lama ini ke Cina, Rudd menunjukkan kemahirannya berbahasa Mandarin, lengkap dengan bahasa tubuh yang menunjukkan sensitivitasnya terhadap budaya Cina.

Dengan minat dan kecenderungan intelektual seperti itu, tidak heran kalau Kevin Rudd sejak terpilih sebagai PM baru Australia hampir enam bulan lalu langsung melakukan reorientasi berbagai kebijakan domestik dan luar negeri Pemerintah Australia. Misalnya saja, ia mengejutkan publik Australia Februari lalu ketika dalam pembukaan masa sidang parlemen menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada kaum Aborigin, suku asli Australia, atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap mereka. Akibat kebijakan-kebijakan di masa lampau itu, beberapa generasi kaum Aborigin hilang. Perubahan kebijakan terhadap kaum Aborigin ini telah lama mereka perjuangkan dan tuntutan itu baru terpenuhi pada masa PM Kevin Rudd.

Nestapa kaum Aborigin telah lama menjadi isu domestik dan luar negeri Australia. Dalam masa-masa lalu, ketika Pemerintah Australia berbicara tentang hak asasi manusia, banyak kalangan–termasuk di Indonesia–berargumen, sepatutnya Australia tidak mengajari orang lain tentang HAM, sementara kaum Aborigin tetap mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan peminggiran. Kebijakan PM Kevin Rudd membuka peluang bagi masa depan lebih baik bagi penduduk asli Australia tersebut, meski tentu saja masih perlu dilihat implementasi konkret kebijakan baru terhadap kaum Aborigin.

Tidak ragu lagi, Rudd memiliki perhatian dan minat khusus pula terhadap Indonesia. Ia tidak hanya mengamati Indonesia dari Brisbane atau Canberra. Ia berkali-kali datang ke Indonesia berbicara dengan berbagai kalangan di Jakarta khususnya. Rudd sempat mencemaskan gejala-gejala yang muncul di Indonesia pasca-2001, sejak pengeboman di berbagai tempat, khususnya di Bali dan di depan Kedutaan Australia.

Terlepas dari itu, PM Kevin Rudd memandang Indonesia dengan pandangan yang sangat positif. Baginya, Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir menunjukkan berbagai perkembangan yang mengagumkan. Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai sebuah negara demokrasi, tetapi juga telah mampu bangkit dari krisis ekonomi yang parah pada 1998. Pada saat yang sama, Indonesia juga mampu mengatasi ancaman terorisme dan berbagai bencana alam, khususnya tsunami di Aceh dan Nias.

Bagi Kevin Rudd, Australia dan Indonesia adalah dua mitra yang tidak bisa terpisahkan, yang seyogianya dapat hidup berdampingan secara damai. Kemitraan kedua negara ini jelas vital bagi terwujudnya kawasan Asia Tenggara–dan bahkan Asia Pasifik–yang damai pula. Karena itu, kerja sama Indonesia-Australia yang saling menguntungkan dalam ekonomi, sosial, dan budaya mestilah terus ditingkatkan.

**Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Republika, Kamis 19 Juni 2008