Kelangkaan BBM Akan Hambat Pendidikan

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Muhammad Nurdin

Aula Student Center, BERITA UIN Online- Masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang merebak di berbagai daerah, termasuk Jakarta, akan bisa melumpuhkan pertumbuhan ekonomi dan proses pendidikan jika tidak diatasi secara serius oleh pemerintah.

“Pemerintah harus bertindak tegas dan serius terhadap masalah BBM ini, sebab persoalan ini bisa menghambat proses pendidikan,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Ir Saryono Hadiwidjoyo, dalam acara seminar nasional bertajuk “Pembatasan BBM Bersubsidi dan Jalan Tol Liberalisasi Migas” di Aula SC yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits FUF, Selasa (19/4). Turut hadir Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PKPEI) Dr Arim Nasim, dan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ir Muhammad Ismail Yusanto.

Menurut Saryono, BBM merupakan problem yang cukup lama namun pemerintah belum bertindak secara serius. “Buktinya 87 persen sumber Migas itu masih dikuasai investor-investor asing, “tambahnya.

Saryono, mengatakan, pemerintah tidak akan mungkin menaikkan harga BBM sekarang ini. Untuk mengatasi dampak negatif masalah BBM, mau tidak mau pemerintah dan semua pihak harus melakukan penghematan penggunaan BBM.

Ia menambahkan, sebetulnya akar masalah BBM itu ada pada distribusi dan pengaturannya saja. Masalah ini adalah sebuah pilihan, antara menghabiskan BBM sekaligus atau menghematnya. Jika penghematan energi dan penghapusan subsidi BBM sudah dilakukan, pemerintah diharapkan makin memfokuskan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Soalnya, perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belakangan agak terabaikan,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Ismail, BBM akan memberi banyak manfaat untuk rakyat jika dikelola secara prefosional dan sesuai syariah. Selain itu, rusaknya pengelolaan migas berasal dari sistem ekonomi kafitalisme yang menjadi pijakan pemerintah. Dalam sistem tersebut kebebasan memiliki dan berusaha dijamin negara melalui undang-undang. Peran negara diminimalkan dalam kegiatan ekonomi dan hanya diposisikan sebagai regulator.

Ia menambahkan, pencabutan subsidi merupakan bagian dari strategi asing yang di dukung pemerintah untuk menguasai SDA Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya merugikan rakyat secara ekonomi namun bertentangan dengan syariat Islam.

Ketika ditanya, Ismail menjawab tentang beberapa alasan bangsa menolak kenaikan atau pencabutan subsidi BBM antara lain, pembatasan BBM bersubsidi hanya menguntungan SPBU asing dan merugikan rakyat, pengelolaan BBM tidak prefosional dan hanya menguntungkan segelintir orang atau pihak saja.