Kehidupan Batin Budaya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Apa arti bicara soal budaya pada abad 21 ini? Bagaimana sesungguhnya hubungan-hubungan antara berbagai budaya berbeda yang kian intens berkat perkembangan komunikasi aktual atau virtual? Bagaimana sepatutnya kita dapat menjalankan percakapan-percakapan lintas budaya yang dapat memperkuat saling pengertian, bukan sebaliknya-konflik dan permusuhan?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, yang patut direnungkan, disodorkan Eva Hoffman dalam pengantarnya untuk buku The Inner Lives of Culture (London: Counterpoint, 2011). Karya ini membahas tentang bagaimana seharusnya hubungan-hubungan antarbudaya di masa globalisasi sekarang, yang semula merupakan makalah konferensi yang diselenggarakan pada 2010 di Brussells oleh Counterpoint, British Council. Berbagai bab yang mewakili perspektif interaksi budaya terwakili sejak dari Brasil (Nicolau Sevcenko), Cina (Su Sunyan), Mesir (Hamed Abdel Samad), India (Pratap Bhanu Mehta), Indonesia (Azyumardi Azra), Iran (Ramin Jahanbegloo), Meksiko (Fernando E Gonzalbo), Rumania (Carmen Firan), Rusia (Alena Ledeneva), dan Uzbekistan (Hamid Ismailov).

Para penulis terlihat mewakili perspektif budaya yang sering berada dalam posisi ‘marginal’-di bawah hegemoni budaya Amerika dan Eropa Barat. Dan bahkan tidak jarang pula mereka berada di bawah dominasi politik ‘Dunia Pertama’. Tetapi, penetrasi globalisasi yang menyerbu wilayah-wilayah mereka mendorong resistansi dan sekaligus revitalisasi identitas budaya masing-masing. Pada saat yang sama, migrasi penduduk negara-negara tersebut dalam jumlah besar ke dunia Amerika dan Eropa Barat mengalami kesulitan dalam akulturasi dan integrasi dengan masyarakat setempat. Semua ini menimbulkan ketegangan, konflik, dan bahkan antipati masyarakat lokal terhadap kaum migran seperti sering terjadi di banyak bagian Eropa Barat dan juga Amerika.

Dalam konteks itu, menarik mempertimbangkan argumen Hoffman bahwa dalam dunia kini yang saling bercampur dan sekaligus multicenters hampir tidak mungkin lagi berpikir tentang hubungan-hubungan budaya dalam kerangka ‘memaksakan’ suatu budaya tertentu di mancanegara. Juga tidak patut pula terus mengekspor atau ‘memaksakan’ budaya dari beberapa ‘pusat’ yang hegemonik ke wilayah-wilayah yang sering disebut sebagai ‘periferi’. Jika hubungan-hubungan di antara berbagai budaya masih tetap seperti itu, yang muncul adalah perbenturan dan konflik budaya yang memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikannya.

Oleh sebab itu, interaksi dan pertukaran budaya haruslah berlangsung sebagai multiarah yang melibatkan dialog dan partisipasi timbal balik. Proses seperti ini meski tidak mudah, tapi jika bisa dipahami dan dilaksanakan berbagai budaya, dapat menghasilkan saling pengertian dan berbagai bentuk hubungan konstruktif lainnya.

Dalam perspektif itu, pengertian budaya tidak terbatas hanya pada literatur sastra, musik, dan tarian. Tetapi, seluruh tenunan bentuk dan makna sosial yang merupakan pengalaman budaya yang hidup, kaya, dan aktual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, budaya bukanlah sesuatu yang ada di luar diri seseorang atau masyarakat tertentu, melainkan eksis di dalam diri yang membentuk kesadaran dan subjektivitas-persepsi, gagasan, dan perasaan. Inilah yang dapat disebut sebagai ‘kehidupan batin budaya’.

Berbagai budaya mengandung perbedaan-perbedaan tertentu dalam ‘kehidupan batin’ budayanya. Dalam masyarakat tertentu seperti Indonesia, kehidupan batin budaya itu sering sangat diwarnai prinsip dan nilai agama, tetapi dalam masyarakat-masyarakat lain, boleh jadi lebih dipengaruhi pandangan dunia yang bersandar pada ‘humanisme sekuler’.

Oleh sebab itu, adalah ironi dan menyedihkan jika ada orang yang dilahirkan di bumi Indonesia ini, yang mendapat berkah kehidupan di negeri ini, tetapi menolak menghormati simbol-simbol negara ini, seperti bendera merah putih atau lagu Indonesia Raya. Sikap seperti ini sebagai aspirasi ‘demokratis’ mungkin boleh-boleh saja, tetapi rasanya tidak patut dan bahkan bisa jadi merupakan semacam ‘kufur’ nikmat-tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada Indonesia.

 Ulama sekaliber Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam jawabannya di dalam jurnal al-Manar, Kairo, terhadap pertanyaan seorang ulama dari Kalimantan Selatan pada awal abad 20 tentang ihwal cinta Tanah Air menegaskan tentang hubb al-wathan min al-iman-cinta Tanah Air adalah bagian daripada iman. Rasyid Rida, murid Syekh Muhammad Abduh yang juga terkenal sebagai ulama reformis yang menekankan kemurnian iman dan akidah, sama sekali tidak memandang cinta Tanah Air sebagai sikap musyrik.

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan dimuat pada Harian Republika, Kamis, 7 April 2011.

 

Kehidupan Batin Budaya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Di tengah meningkatnya kontak dan pertemuan antarmanusia berkat perjalanan dan migrasi antarbenua serta saling pengertian di antara kelompok manusia dan budayanya masing-masing, ternyata itu tidak selalu terjadi dengan baik. Pada satu segi, masyarakat-masyarakat yang semula monokultural kini kian terbuka terhadap masyarakat-masyarakat lain lengkap dengan kebudayaan masing-masing. Pada segi lain, terjadi pula peningkatan resistansi dan bahkan sikap anti terhadap segala sesuatu yang asing.

Memang, meski migrasi dari berbagai wilayah bekas jajahan Eropa di Asia dan Afrika mulai terjadi secara signifikan sejak selesainya Perang Dunia II, kebanyakan negara di Eropa masih tetap saja monokultural.

Monokulturalisme itu tercermin tidak hanya dalam budaya dominan kulit putih, tapi juga pada agama, yakni Kristiani yang terpecah ke dalam berbagai denominasi atau bahkan agama terpisah. Dominasi monokulturalisme keagamaan ini bahkan dikukuhkan dengan penetapan Kristiani, seperti gereja Anglikan, Lutheran, dan seterusnya, sebagai agama resmi negara dengan hak-hak istimewa dalam kehidupan politik dan negara.

Namun, arus migrasi ke Eropa, khususnya Eropa Barat, terus meningkat dalam tiga dasawarsa terakhir ini. Hal ini tidak lain karena daya tarik Eropa dalam berbagai bidang sejak dari ketersediaan lapangan kerja, pendidikan yang maju, kebebasan politik, dan seterusnya. Sementara itu, situasi politik, ekonomi, dan sosial yang tidak kunjung kondusif di negara-negara asal menjadi faktor pendorong kuat bagi banyak orang berimigrasi ke Eropa (Barat) atau Uni Eropa.

Hasilnya, kaum imigran menduduki persentase kian banyak dalam lapisan penduduk di banyak negara Eropa. Secara keseluruhan, di Eropa, pada 2000 terdapat sekitar delapan persen kaum migran, yang menurut estimasi pada 2010 menjadi hampir 10 persen. Dalam estimasi 2010, Italia, misalnya, memiliki sekitar delapan persen; Yunani 10 persen; Inggris Raya lebih 10 persen; Prancis 11 persen; Jerman 13 persen; dan Spanyol 14 persen.

Sebagai perbandingan, untuk 2010, terdapat sekitar 13 persen imigran di AS dan 22 persen di Australia–kedua negara ini tentu saja berbeda dengan negara-negara Eropa karena keduanya sejak awal merupakan negara kaum imigran.

Perkembangan dan perubahan komposisi demografis tersebut jelas tidak hanya gejala kependudukan, tetapi lebih jauh lagi menimbulkan dampak-dampak sangat jelas dalam lanskap sosial, budaya, agama, dan bahkan politik. Banyak masyarakat dan negara Eropa kini menemukan diri dan sekaligus berhadapan dengan realitas beragam tradisi, budaya, dan agama yang secara populer kini dikenal sebagai multikultural.

Sebagian besar masyarakat Eropa berusaha menerima perubahan menjadi multikultural itu dengan diam-diam. Mereka ini menjadi kian terbiasa dengan realitas tersebut. Akan tetapi, juga jelas terdapat kalangan masyarakat dan realitas politik Eropa yang siap dengan kemunculan realitas multikultural itu. Mereka sangat resistan dan bahkan cenderung kian menolak gejala ini, yang kemudian ditampilkan dalam sikap ‘antiimigran’, ‘anti segala sesuatu yang berbau asing’, bahkan ‘anti-Muslim migran’, dan sekaligus ‘anti-Islam’.

Pada pihak lain, di kalangan kaum migran, khususnya Muslimin, terdapat juga gejala ketidakmampuan berintegrasi dengan masyarakat lokal, tempat mereka menjadi imigran. Generasi pertama yang datang pada masa pasca-Perang Dunia II umumnya terintegrasi ke dalam masyarakat lokal karena jumlahnya belum terlalu banyakn dan juga lebih bersedia berintegrasi agar dapat bertahan. Kemudian, generasi kedua yang sudah berpendidikan baik lebih terintegrasi lagi. Namun, generasi ketiga yang hidup dalam masa penuh gejolak–baik dalam bentuk peningkatan keagamaan dan ‘pencarian otentisitas’ identitas maupun peristiwa internasional semacam 11 September 2001–memunculkan pergumulan budaya kian intens pula.

Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara Eropa untuk mengatasi peningkatan ketegangan budaya tersebut: mulai dari politik dan legislasi yang melarang ekspresi budaya dan agama ‘yang berbeda’ seperti di Prancis sampai kepada adopsi politik multikulturalisme di Inggris. Akan tetapi, harus diakui, berbagai upaya itu belum berhasil, bahkan dalam segi-segi tertentu–seperti dalam kasus Prancis–kian meningkatkan pertarungan, pergumulan, dan kontestasi.

Karena itu, pencarian pendekatan baru terus diusahakan. Salah satunya adalah melihat kembali paradigma dan makna terdalam (batin) kehidupan budaya (inner lives of culture), seperti yang diusahakan British Council melalui konferensi bertajuk yang sama di Brussels, Belgia, pada 25-26 Februari lalu. Argumennya adalah dalam kehidupan batin budaya-budaya yang secara lahiriah berbeda, sesungguhnya terdapat banyak kesamaan (commonalities) dan nilai-nilai yang menekankan saling pengertian, penghormatan timbal balik, toleransi, penerimaan pada perbedaan, dan seterusnya.

Mempresentasikan pengalaman Indonesia dalam ‘pluralisme kultural’, saya memandang bahwa masyarakat Eropa bisa belajar banyak dari Indonesia yang di tengah realitas keragaman dalam berbagai segi kehidupan telah mampu hidup bersama dalam sebuah negara-bangsa. Memang, kita sendiri di Indonesia juga masih mengalami masalah-masalah tertentu dalam hubungan antarbudaya; tetapi ini hendaknya tidak membuat kita lupa pada pencapaian Indonesia sejauh ini dan pengalaman untuk terus ‘menjadi-Indonesia’ ke depan yang sungguh luar biasa.

Kehidupan Batin Budaya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Di tengah meningkatnya kontak dan pertemuan antarmanusia berkat perjalanan dan migrasi antarbenua serta saling pengertian di antara kelompok manusia dan budayanya masing-masing, ternyata itu tidak selalu terjadi dengan baik. Pada satu segi, masyarakat-masyarakat yang semula monokultural kini kian terbuka terhadap masyarakat-masyarakat lain lengkap dengan kebudayaan masing-masing. Pada segi lain, terjadi pula peningkatan resistansi dan bahkan sikap anti terhadap segala sesuatu yang asing.

Memang, meski migrasi dari berbagai wilayah bekas jajahan Eropa di Asia dan Afrika mulai terjadi secara signifikan sejak selesainya Perang Dunia II, kebanyakan negara di Eropa masih tetap saja monokultural.

Monokulturalisme itu tercermin tidak hanya dalam budaya dominan kulit putih, tapi juga pada agama, yakni Kristiani yang terpecah ke dalam berbagai denominasi atau bahkan agama terpisah. Dominasi monokulturalisme keagamaan ini bahkan dikukuhkan dengan penetapan Kristiani, seperti gereja Anglikan, Lutheran, dan seterusnya, sebagai agama resmi negara dengan hak-hak istimewa dalam kehidupan politik dan negara.

Namun, arus migrasi ke Eropa, khususnya Eropa Barat, terus meningkat dalam tiga dasawarsa terakhir ini. Hal ini tidak lain karena daya tarik Eropa dalam berbagai bidang sejak dari ketersediaan lapangan kerja, pendidikan yang maju, kebebasan politik, dan seterusnya. Sementara itu, situasi politik, ekonomi, dan sosial yang tidak kunjung kondusif di negara-negara asal menjadi faktor pendorong kuat bagi banyak orang berimigrasi ke Eropa (Barat) atau Uni Eropa.

Hasilnya, kaum imigran menduduki persentase kian banyak dalam lapisan penduduk di banyak negara Eropa. Secara keseluruhan, di Eropa, pada 2000 terdapat sekitar delapan persen kaum migran, yang menurut estimasi pada 2010 menjadi hampir 10 persen. Dalam estimasi 2010, Italia, misalnya, memiliki sekitar delapan persen; Yunani 10 persen; Inggris Raya lebih 10 persen; Prancis 11 persen; Jerman 13 persen; dan Spanyol 14 persen.

Sebagai perbandingan, untuk 2010, terdapat sekitar 13 persen imigran di AS dan 22 persen di Australia–kedua negara ini tentu saja berbeda dengan negara-negara Eropa karena keduanya sejak awal merupakan negara kaum imigran.

Perkembangan dan perubahan komposisi demografis tersebut jelas tidak hanya gejala kependudukan, tetapi lebih jauh lagi menimbulkan dampak-dampak sangat jelas dalam lanskap sosial, budaya, agama, dan bahkan politik. Banyak masyarakat dan negara Eropa kini menemukan diri dan sekaligus berhadapan dengan realitas beragam tradisi, budaya, dan agama yang secara populer kini dikenal sebagai multikultural.

Sebagian besar masyarakat Eropa berusaha menerima perubahan menjadi multikultural itu dengan diam-diam. Mereka ini menjadi kian terbiasa dengan realitas tersebut. Akan tetapi, juga jelas terdapat kalangan masyarakat dan realitas politik Eropa yang siap dengan kemunculan realitas multikultural itu. Mereka sangat resistan dan bahkan cenderung kian menolak gejala ini, yang kemudian ditampilkan dalam sikap ‘antiimigran’, ‘anti segala sesuatu yang berbau asing’, bahkan ‘anti-Muslim migran’, dan sekaligus ‘anti-Islam’.

Pada pihak lain, di kalangan kaum migran, khususnya Muslimin, terdapat juga gejala ketidakmampuan berintegrasi dengan masyarakat lokal, tempat mereka menjadi imigran. Generasi pertama yang datang pada masa pasca-Perang Dunia II umumnya terintegrasi ke dalam masyarakat lokal karena jumlahnya belum terlalu banyakn dan juga lebih bersedia berintegrasi agar dapat bertahan. Kemudian, generasi kedua yang sudah berpendidikan baik lebih terintegrasi lagi. Namun, generasi ketiga yang hidup dalam masa penuh gejolak–baik dalam bentuk peningkatan keagamaan dan ‘pencarian otentisitas’ identitas maupun peristiwa internasional semacam 11 September 2001–memunculkan pergumulan budaya kian intens pula.

Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara Eropa untuk mengatasi peningkatan ketegangan budaya tersebut: mulai dari politik dan legislasi yang melarang ekspresi budaya dan agama ‘yang berbeda’ seperti di Prancis sampai kepada adopsi politik multikulturalisme di Inggris. Akan tetapi, harus diakui, berbagai upaya itu belum berhasil, bahkan dalam segi-segi tertentu–seperti dalam kasus Prancis–kian meningkatkan pertarungan, pergumulan, dan kontestasi.

Karena itu, pencarian pendekatan baru terus diusahakan. Salah satunya adalah melihat kembali paradigma dan makna terdalam (batin) kehidupan budaya (inner lives of culture), seperti yang diusahakan British Council melalui konferensi bertajuk yang sama di Brussels, Belgia, pada 25-26 Februari lalu. Argumennya adalah dalam kehidupan batin budaya-budaya yang secara lahiriah berbeda, sesungguhnya terdapat banyak kesamaan (commonalities) dan nilai-nilai yang menekankan saling pengertian, penghormatan timbal balik, toleransi, penerimaan pada perbedaan, dan seterusnya.

Mempresentasikan pengalaman Indonesia dalam ‘pluralisme kultural’, saya memandang bahwa masyarakat Eropa bisa belajar banyak dari Indonesia yang di tengah realitas keragaman dalam berbagai segi kehidupan telah mampu hidup bersama dalam sebuah negara-bangsa. Memang, kita sendiri di Indonesia juga masih mengalami masalah-masalah tertentu dalam hubungan antarbudaya; tetapi ini hendaknya tidak membuat kita lupa pada pencapaian Indonesia sejauh ini dan pengalaman untuk terus ‘menjadi-Indonesia’ ke depan yang sungguh luar biasa.