Islam Beyond Conflict

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Kalangan orientalis semacam Max Weber (Sociology of Religion, 1963), Karl Wittfogell (Oriental Despotism, 1957), dan lebih akhir, Samuel Huntington (Clash of Civilizations, 1996) dan Bernard Lewis (What Went Wrong? 2002), mengecam Islam dan masyarakat Muslim yang dalam pandangan mereka adalah antimodern dan antidemokrasi. Persepsi atau mispersepsi semacam ini kembali menemukan tempatnya dalam imajinasi kalangan pemerintah, media massa, dan publik di Barat setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat.

 

Mispersepsi dan distorsi ini telah sering dibantah para sarjana Muslim sendiri maupun kalangan Barat yang bisa melihat Islam dan masyarakat Muslim secara lebih objektif dan jujur, jika tidak dengan empati. Tentu saja sedikit banyak ada hasilnya, sehingga masyarakat Barat memiliki pandangan yang tidak distortif terhadap Islam dan masyarakat Muslim; tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk memberikan perspektif yang lebih benar tentang Islam.

 

Dalam konteks memberikan perspektif yang lebih akurat itu, saya mendapat kesempatan baik bersama Wayne Hudson, guru besar filsafat pada Universitas Tasmania dan Profesor Riset pada Australian Centre for Christianity and Culture, Charles Stuart University, Canberra, Australia, menyunting buku Islam beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory (Aldershot, UK: Ashgate, 2008). Karya ini berusaha menunjukkan, Islam dan masyarakat Muslim sama sekali tidak antimodern, dan antidemokrasi, dengan mengangkat Indonesia sebagai showcase. Dan, ini tentu saja sangat penting, karena pengalaman Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan demokrasi sering diabaikan para peneliti asing khususnya.

 

Islam beyond Conflict dengan melihat pengalaman Muslim Indonesia memperlihatkan kekeliruan memandang Islam dan masyarakat Islam  berkonflik dengan modernitas dan demokrasi. Islam dan masyarakat Muslim Indonesia melewati konflik yang menguasai imajinasi para peneliti dan pengamat tentang Islam. Buku ini berasal dari makalah-makalah enam kali lokakarya ‘The Islamic-Western Dialogue on Governance Values’ yang diselenggarakan Key Centre for Ethics, Law Justice and Governance, Griffith University, Brisbane, Australia, bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dialog yang menghasilkan karya ini melibatkan tidak kurang dari tujuh pemikir Indonesia seperti Ahmad Syafii Maarif, Adnan Buyung Nasution, Bahtiar Effendy, NA Fadhil Lubis, Saiful Mujani, dan saya sendiri. Tulisan-tulisan mereka mendapat dampingan dari 12 ahli Australia tentang Islam, khususnya dalam konteks teori politik Barat.

 

Bagian pertama Islam beyond Conflict membahas konstitusionalisme dan rule of law. Fadhil Lubis mengeksplorasi dasar-dasar konstitusionalisme dalam nilai dan ajaran Islam dari perspektif Suni Indonesia. Dia berargumen, pembahasan fikih yang rinci dan teknis memberikan peluang besar bagi asimilasi konsep politik Barat ke dalam fikih siyasah modern. Pada pihak lain, Adnan Buyung Nasution melihat potensi konflik di antara negara konstitusional modern dengan negara yang berdasarkan Islam. Tetapi, ia juga melihat adanya peluang bagi nilai-nilai Islam untuk menengahi konflik dan oposisi antara nilai demokrasi dan hukum Tuhan yang mutlak.

 

Persoalan Islam dan demokrasi juga menjadi salah satu tema pokok karya ini. Syafii Maarif dan Bahtiar Effendy membahas konsepsi demokrasi dalam perspektif Islam; sementara Graham Maddox dan Haig Patapan mengkaji tensi dalam pendekatan Timur dan Barat terhadap demokrasi dan negara. Islam pada dasarnya kompatibel dengan demokrasi, karena terdapat berbagai ajaran dan nilai yang sejalan dengan demokrasi. Tetapi, masalahnya menjadi lebih kompleks, karena di kalangan Muslim sendiri terdapat berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda tidak hanya tentang masalah teologis dan ritual, bahkan lebih-lebih lagi dalam hal sistem politik dan kenegaraan.

 

Sementara itu, hubungan Islam dan demokrasi juga terkait dengan masalah kewarganegaraan; pluralisme keagamaan, sosial, budaya dan politik; dan HAM dalam hubungannya dengan nilai-nilai tradisional dan lokal; dan juga dengan civil society dan media massa. Dengan kaitan-kaitan seperti itu, jelas terdapat kompleksitas yang rumit dalam hubungan Islam dan demokrasi; tidak terkecuali di Indonesia.

 

Persoalan hubungan Islam dan demokrasi niscayalah masih berlanjut. Penting dicatat, seperti dikemukakan sejarawan MC Ricklefs, pertanyaan tentang apakah Islam dan demokrasi kompatibel, jelas menghendaki kita untuk memahami keduanya secara lebih baik. Islam Beyond Conflict dapat memberikan sumbangan ke arah pemahaman lebih baik terhadap Islam dan demokrasi, dengan belajar pada pengalaman Indonesia.

 

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, Kamis 16 September 2008

Islam Beyond Conflict

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Kalangan orientalis semacam Max Weber (Sociology of Religion, 1963), Karl Wittfogell (Oriental Despotism, 1957), dan lebih akhir, Samuel Huntington (Clash of Civilizations, 1996) dan Bernard Lewis (What Went Wrong? 2002), mengecam Islam dan masyarakat Muslim yang dalam pandangan mereka adalah antimodern dan antidemokrasi. Persepsi atau mispersepsi semacam ini kembali menemukan tempatnya dalam imajinasi kalangan pemerintah, media massa, dan publik di Barat setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat.

 

Mispersepsi dan distorsi ini telah sering dibantah para sarjana Muslim sendiri maupun kalangan Barat yang bisa melihat Islam dan masyarakat Muslim secara lebih objektif dan jujur, jika tidak dengan empati. Tentu saja sedikit banyak ada hasilnya, sehingga masyarakat Barat memiliki pandangan yang tidak distortif terhadap Islam dan masyarakat Muslim; tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk memberikan perspektif yang lebih benar tentang Islam.

 

Dalam konteks memberikan perspektif yang lebih akurat itu, saya mendapat kesempatan baik bersama Wayne Hudson, guru besar filsafat pada Universitas Tasmania dan Profesor Riset pada Australian Centre for Christianity and Culture, Charles Stuart University, Canberra, Australia, menyunting buku Islam beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory (Aldershot, UK: Ashgate, 2008). Karya ini berusaha menunjukkan, Islam dan masyarakat Muslim sama sekali tidak antimodern, dan antidemokrasi, dengan mengangkat Indonesia sebagai showcase. Dan, ini tentu saja sangat penting, karena pengalaman Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan demokrasi sering diabaikan para peneliti asing khususnya.

 

Islam beyond Conflict dengan melihat pengalaman Muslim Indonesia memperlihatkan kekeliruan memandang Islam dan masyarakat Islam  berkonflik dengan modernitas dan demokrasi. Islam dan masyarakat Muslim Indonesia melewati konflik yang menguasai imajinasi para peneliti dan pengamat tentang Islam. Buku ini berasal dari makalah-makalah enam kali lokakarya ‘The Islamic-Western Dialogue on Governance Values’ yang diselenggarakan Key Centre for Ethics, Law Justice and Governance, Griffith University, Brisbane, Australia, bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dialog yang menghasilkan karya ini melibatkan tidak kurang dari tujuh pemikir Indonesia seperti Ahmad Syafii Maarif, Adnan Buyung Nasution, Bahtiar Effendy, NA Fadhil Lubis, Saiful Mujani, dan saya sendiri. Tulisan-tulisan mereka mendapat dampingan dari 12 ahli Australia tentang Islam, khususnya dalam konteks teori politik Barat.

 

Bagian pertama Islam beyond Conflict membahas konstitusionalisme dan rule of law. Fadhil Lubis mengeksplorasi dasar-dasar konstitusionalisme dalam nilai dan ajaran Islam dari perspektif Suni Indonesia. Dia berargumen, pembahasan fikih yang rinci dan teknis memberikan peluang besar bagi asimilasi konsep politik Barat ke dalam fikih siyasah modern. Pada pihak lain, Adnan Buyung Nasution melihat potensi konflik di antara negara konstitusional modern dengan negara yang berdasarkan Islam. Tetapi, ia juga melihat adanya peluang bagi nilai-nilai Islam untuk menengahi konflik dan oposisi antara nilai demokrasi dan hukum Tuhan yang mutlak.

 

Persoalan Islam dan demokrasi juga menjadi salah satu tema pokok karya ini. Syafii Maarif dan Bahtiar Effendy membahas konsepsi demokrasi dalam perspektif Islam; sementara Graham Maddox dan Haig Patapan mengkaji tensi dalam pendekatan Timur dan Barat terhadap demokrasi dan negara. Islam pada dasarnya kompatibel dengan demokrasi, karena terdapat berbagai ajaran dan nilai yang sejalan dengan demokrasi. Tetapi, masalahnya menjadi lebih kompleks, karena di kalangan Muslim sendiri terdapat berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda tidak hanya tentang masalah teologis dan ritual, bahkan lebih-lebih lagi dalam hal sistem politik dan kenegaraan.

 

Sementara itu, hubungan Islam dan demokrasi juga terkait dengan masalah kewarganegaraan; pluralisme keagamaan, sosial, budaya dan politik; dan HAM dalam hubungannya dengan nilai-nilai tradisional dan lokal; dan juga dengan civil society dan media massa. Dengan kaitan-kaitan seperti itu, jelas terdapat kompleksitas yang rumit dalam hubungan Islam dan demokrasi; tidak terkecuali di Indonesia.

 

Persoalan hubungan Islam dan demokrasi niscayalah masih berlanjut. Penting dicatat, seperti dikemukakan sejarawan MC Ricklefs, pertanyaan tentang apakah Islam dan demokrasi kompatibel, jelas menghendaki kita untuk memahami keduanya secara lebih baik. Islam Beyond Conflict dapat memberikan sumbangan ke arah pemahaman lebih baik terhadap Islam dan demokrasi, dengan belajar pada pengalaman Indonesia.

 

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, Kamis 16 September 2008