Indonesia, Turki, dan Arab (2)

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Jelas perjumpaan dan pengalaman negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Turki atau berdasarkan Islam di Dunia Arab semacam Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah menunjukkan banyak perbedaan signifikan. Perbedaan-perbedaan itu bersumber dari beberapa faktor: penafsiran dan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara (din wa siyasah); dasar ideologis negara; corak keislaman arus utama penduduk Muslim; tradisi dan realitas sosial-budaya; dan latar belakang historis masing-masing.

Di antara ketiga wilayah tersebut, sekali lagi Indonesia bagi banyak kalangan adalah kisah sukses demokrasi di dunia Muslim. Meski demokrasi Indonesia sejak 1999 sampai sekarang masih menghadapi sejumlah masalah, seperti money politics dan mobokrasi, Indonesia membuktikan, demokrasi bisa berurat berakar dalam masyarakat Muslim. Menghadapi masih adanya masalah dalam demokrasi Indonesia, kaum Muslim Indonesia perlu meningkatkan peran untuk penguatan dan ‘penyempurnaan’ demokrasi.

Turki pada pihak lain-bersama Indonesia-juga dipandang banyak ahli sebagai model demokrasi dalam masyarakat Muslim. Meski Turki sudah lama mengadopsi pemilu kompetitif, jelas militer yang menjadi guardian of Kemalist secularism memiliki kekuatan dominan. Mereka pernah dapat menjatuhkan atau melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang menampilkan ‘warna Islam’ yang-karena itu-mereka pandang sebagai menyimpang dari Kemalisme. Hanya dalam beberapa tahun terakhir masa pemerintahan PM Tayyip Recep Erdogan, militer Turki telah kehilangan giginya.

Satu hal penting dicatat. Pemilu di Tunisia dan Mesir dilaksanakan pascaotoritarianisme menghasilkan kekuasaan berorientasi Islam. Ini bisa dilihat lewat Pemilu Legislatif di Tunisia 23 Oktober 2011 dan di Mesir 28 November 2011 sampai 11 Januari 2012. Partai moderat Islam al-Nahda di Tunisia menang dengan 37,04 persen suara dan Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizb al-Hurriyah wa al-’Adalah), sayap al-Ikhwan al-Muslimun Mesir, memperoleh 37,5 persen total suara.

Kedua partai beorientasi Islam itu menghadapi banyak tantangan. Pertama, dari partai sekuler-liberal semacam Partai Kongres untuk Republik (8,47 persen) dan Partai Forum Demokratis untuk Buruh dan Kebebasan (7,03 persen) di Tunisia; dan Partai al-Wafd (9,2 persen) dan koalisi partai-partai Sosial-Liberal (8,9 persen) di Mesir. Golongan sekuler di Tunisia cukup kuat sebagai warisan penjajahan Prancis.

Tantangan juga datang dari partai ‘Islamis’ Salafi, seperti Partai al-Al-Ridha (6,74 persen) di Tunisia dan Partai al-Nour (27,8 persen) di Mesir. Kedua partai ini membawa misi Islamis lebih tegas dan rigid -yang ingin menjadikan kekuasaan politik sebagai akses pokok untuk Islamisasi negara dan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil Pemilu Parlemen di Tunisia dan Mesir memperlihatkan, partai-partai berbasis Islam -yang biasa secara gelondongan disebut sebagai kaum Islamis berhasil memenangkan pemilu. Mengapa partai-partai berbasis Islam bisa menang? Ini terkait banyak dengan kegagalan rezim otoriter sebelumnya-Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir- dalam modernisasi dan pembangunan. Represi rezim terhadap gerakan Islam selama masa kekuasaan mereka menambah insentif bagi kaum Islamis untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya ideologi.

Para pengamat Barat umumnya memasukkan partai-partai Islam di Tunisia, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya ke dalam satu kotak tunggal ‘Islamis’. Persepsi ini dapat menyesatkan karena kekuatan politik Islam di Dunia Arab dan juga di banyak negara mayoritas Muslim lain-termasuk Indonesia-terpecah ke dalam berbagai partai yang sangat tidak mudah bersatu. Terdapat berbagai perbedaan ideologis, strategis, dan taktis di antara partai-partai Islam dalam usaha mewujudkan agenda dan program politik masing-masing.

Untuk mengambil Mesir sebagai kasus, meski sama-sama berorientasi Islam, Partai Kebebasan dan Keadilan tidak selalu sepaham dengan Partai al-Nour. Kedua partai ini pernah menjalin koalisi pada Juni 2011 dan segera ‘bercerai’ pada September 2011. Partai Kebebasan dan Keadilan yang berusaha tampil inklusif dengan menyertakan tokoh Protestan dalam kepemimpinan puncaknya dipandang Partai al-Nour sebagai terlalu kompromistis dan akomodatif, tidak tegas dan lugas dalam memperjuangkan agenda Islamis.

Meski demikian, bukan tidak mungkin partai Islam moderat menjalin kesepakatan dengan partai salafi untuk mencapai agenda tertentu, khususnya penerapan syariah Islam oleh negara. Sikap moderat Partai al-Nahda di Tunisia atau Partai Kebebasan dan Keadilan boleh jadi sementara-sekadar kepentingan taktis. Ketika perbedaan dan tekanan partai dan kaum sekular-liberal meningkat, partai-partai berorientasi Islam cenderung mengesampingkan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan bersatu menghadapi ‘musuh bersama’ mereka.

Namun, penting dicatat, ketika Presiden Mursi digulingkan militer, Partai Salafi al-Nour mendukung penggulingan karena tersingkir dari kekuasaan Presiden asal al-Ikhwan al-Muslimun tersebut. Karena itu, politik Mesir dalam transisi demokrasi juga cenderung kian pragmatis dengan mengesampingkan kerangka dan kepentingan ideologis yang sama, yaitu Islam.